1 Tahun Tanpa Pemerintahan, Irak Akhirnya Punya Presiden dan PM Baru

14 Okt 2022, 09:55 WIB

Ilustrasi parlemen (unsplash.com/Marco Oriolesi)

Tangerang Selatan, IDN Times - Parlemen Irak pada Kamis (13/10/2022) menetapkan politikus Kurdi, Abdul Latif Rashid, sebagai Presiden. Calon pemimpin negara itu langsung memilih Perdana Menteri yakni Mohamed Shia al-Sudani.

Pemilihan itu akan mengakhiri kebuntuan politik di Irak yang selama setahun lebih para pejabat gagal menggelar pemilihan, sehingga negara tersebut berjalan tanpa pemerintahan.

Secara historis, kedudukan presiden Irak selalu diisi oleh orang Kurdi. Meski posisinya sebagian besar untuk seremonial, penetapan Rashid sebagai presiden menjadi kunci untuk pembentukan pemerintahan baru.

1. Rashid kalahkan Presiden Barham Salih yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua

Melansir Al Jazeera, Rashid merupakan lulusan teknik dari pendidikan di Inggris dan eks Menteri Sumber Daya Irak periode 2003-2010. Dia berhasil mengalahkan Presiden Barham Salih yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Untuk membentuk pemerintahan, Rashid mengundang Sudani yang berasal dari blok parlemen terbesar, yang dikenal sebagai anggota Kerangka Koordinasi, sebuah aliansi dari faksi yang berpihak pada Iran.

Sebelumnya, Sudani menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia Irak, serta Menteri Tenaga Kerja dan Urusan Sosial. Dia memiliki waktu 30 hari untuk membentuk kabinet dan menyerahkannya ke parlemen untuk disetujui.

2. Terjadi serangan roket di dekat gedung parlemen menjelang pemungutan suara

Pemungutan suara berhasil digelar setelah muncul serangan roket yang menghantam zona hijau di ibu kota, menurut pernyataan dari militer Irak.

Pihak keamanan dan medis mengatakan, setidaknya 10 orang termasuk anggota pasukan keamanan terluka akibat serangan tersebut.

Bulan lalu, terjadi serangan serupa ketika parlemen tengah mengadakan pemungutan suara.

Untuk antisipasi serangan serupa, pasukan keamanan Irak telah mengerahkan pos pemeriksaan di seluruh kota, menutup alun-alun dan jembatan yang mengarah ke Zona Hijau.

3. Penyebab Irak 1 tahun lebih tanpa pemerintahan

Ilustrasi Irak (unsplash.com/Levi Clancy)

Melansir Reuters, pemilihan berhasil digelar setahun setelah partai Muslim Syiah, yang dipimpin oleh ulama Muqtada al-Sadr, menjadi pemenang terbesar di parlemen. Saat itu, pihaknya gagal menggalang dukungan untuk membentuk pemerintahan.

Pada Agustus, Sadr menarik 73 anggota parlemennya dan mengumumkan diri untuk pensiun dari politik Irak.

Keputusan Sadr telah memicu kekerasan terburuk di Baghdad selama bertahun-tahun. Seperti aksi penyerbuan gedung parlemen oleh para pendukungnya sebagai dukungan melawan kelompok-kelompok saingan Syiah di parlemen.

Sadr memiliki riwayat aksi radikal, yakni melawan pasukan Amerika Serikat, mundur dari kabinet dan memprotes pemerintah Irak. Rekam jejaknya membuat banyak pihak takut akan diprotes oleh para loyalisnya.

“Sekarang kelompok-kelompok yang didukung Iran mendominasi parlemen, mereka memiliki peradilan yang bersahabat dan telah mendominasi eksekutif (otoritas). meminggirkan atau mengusir pro-Sadris dari aparat negara,” kata Hamdi Malik, spesialis milisi Syiah Irak di Institut Washington.

Untuk menghindari konflik sektarian, masing-masing golongan di Irak mempunyai jatah kekuasaan yang telah disepakati. Presidennya harus seorang Kurdi, perdana menterinya seorang Syiah, dan ketua parlemennya seorang Sunni.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.