10 Perintah Eksekutif Joe Biden soal Perubahan Iklim

Selama kampanye, Biden yang pernah menjadi wakil presiden selama dua periode kepemimpinan Barack Obama, menjanjikan perubahan drastis ke energi bersih dan netralisasi karbon di pertengahan abad, atau 2050-an. Presiden Obama adalah sponsor kuat Kesepakatan Paris yang diteken Desember 2015.

Laman Vox.com memuat, ide ambisius Biden adalah menggunakan dana 1,7 triliun dolar AS dana pemerintah, sekitar Rp23,8 triliun dengan kurs Rp 14.000 per dolar AS, yang tentu saja memerlukan persetujuan Kongres, untuk mencapai tujuan itu. Ini tidak mudah, bahkan jika Demokrat memiliki posisi mayoritas di Senat. Soal energi bersih melibatkan korporasi raksasa yang sarat kepentingan.

Saat resmi memimpin AS, Biden akan mengaktifkan 125-an aturan berkaitan dengan lingkungan hidup yang dilemahkan oleh Trump. Termasuk di antaranya adalah proteksi spesies yang terancam punah, penilaian risiko lingkungan untuk infrastruktur dan membuka kawasan gurun dan hutan untuk pengembangan bahan bakar berbahan fosil dan penebangan.

Selain itu, Trump juga membuat sejumlah kemunduran dalam hal aturan yang bertujuan memangkas emisi gas rumah kaca, seperti Rencana Energi Bersih, standar efisiensi energi, dan regulasi ekonomi untuk bahan bakar mobil dan truk.

“Upaya ini bukan sekedar membalikkan kondisi dari masa Trump ke Obama. Butuh waktu selama kepemimpinan Biden untuk melakukan itu,” kata Barry Rabe, guru besar kebijakan publik di Universitas Michigan, yang mempelajari soal keputusan berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi, gak gampang.

Padahal, tanpa tindakan drastis, emisi rumah kaca akan terus bertambah, planet bakal makin panas dan memicu bencana  akibat perubahan iklim yang lebih besar bagi AS dan dunia.

Sejak awal diperkirakan, rencana Biden, yang dianggap mirip paket Green New Deal, bakal dijegal. Pemimpin mayoritas di Senat, senator Partai Republik Micth McConnell sudah memgirimkan sinyal untuk itu.

“Menurut saya, satu strategi besar yang penting bagi Biden tanpa bantuan Demokrat di senat adalah membuat sejumlah kebijakan perubahan iklim, ketimbang bergantung kepada satu kebijakan saja,” ujar Ann Carlson, guru besar hukum lingkungan di Universitas California. Semacam tidak menaruh seluruh telur dalam satu keranjang.

Termasuk di dalamnya, menerapkan standar efisiensi energi lebih ketat atas peralatan dan aturan lebih ketat juga untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan mengangkat anggota Komisi Federal untuk Regulasi Energi yang menjadikan perubahan  iklim sebagai faktor perting dalam membuat aturan.

Tim Biden menyadari bahwa ambisi bosnya bakal temui banyak kendala, terutama dukungan politik dalam negeri. Juru bicara media di tim kampanye Biden, Jamal Brown, menyampaikan 10 perintah eksekutif yang dibahas untuk diterapkan saat Biden memerintah secara resmi.

• Membatasi secara agresif polusi metan untuk operasi baru minyak dan gas
• Melalui sistem pengadaan barang pemerintah federal, yang membelanjakan US$500 miliar dolar per tahun, menggeser ke 100 persen energi bersih dan kendaraan dengan emisi nol karbondioksida persen
• Memastikan bahwa instalasi, bangunan dan fasilitas di lingkungan pemerintahan lebih efisien dan pro-perubahan iklim, mendorong pembelian energi dan rantai pasokan untuk mendukung inovasi.
• Menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, sumber polusi yang bertambah paling cepat di AS, dengan cara implementasi Undang-Undang Udara Bersih dan mengembangkan standar bahan bakar ekonomi yang bertujuan memastikan 100 persen kendaraan ukuran kecil dan menengah yang baru diproduksi, akan diubah ke sistem listrik dan dilakukan pembaruan tahunan bagi kendaraan berat.
• Menurunkan dua kali lipat penggunaan bahan bakar minyak di masa depan, menjadikan pertanian sebagai kunci solusi perubahan iklim. Meningkatkan bahan bakar biomassa yang dibuar dari tanaman rerumputan dan ganggang, yang bisa menciptakan lapangan kerja baru dan solusi untuk menurunkan emisi di penerbangan, transportasi laut ssan lainnya.
• Menghemat duit pelanggan dan menurunkan emisi melalui standar efisiensi baru untuk peralatan dan bangunan
• Berkomitmen bahwa setiap investasi infrastruktur yang dilakukan pemerintah federal harus mampu mengurangi polusi iklim, dan membutuhkan izin pemerintaah ferderal untuk mempertimbangkan efek terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.
• Mensyaratkan perusahaan publik untuk membuka risiko perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca dalam operasional mereka dan rantai pasoknya.
• Melindungi keanekaragaman hayati, melambatkan tingkat kepunahan dan membantu meningkatkan solusi iklim alam dengan konservasi 30 persen tanah dan air di AS pada 2030.
• Melindungi kekayaan alam AS dengan secara permanen melindungi Arctic National Wildlife Refuge dan area lain yang terdampak oleh kebijakan Trump yang merusak  tanah dan air, membangun taman nasional dan monumen yang merefleksikan warisan kekayaan alam AS, melarang izin bagi eksplorasi baru minyak dan gas di kawasan tanah dan reservasi publik dan membangun energi terbarukan di tanah dan air milik pemerintah dengan tujuan melipatgandakan energi dari angin pada 2030.

Hal-hal di atas bisa dilakukan Biden tanpa persetujuan Kongres.

Meskipun demikian, masih ada risiko digugat lewat jalur peradilan. Contohnya, pada tahun 2016, Mahkamah Agung intervensi memastikan tetap menjalankan Undang-Undang Rencana Energi Bersih yang dibuat di era Obama, yang bertujuan menurunkan emisi karbon dari pembangkit listrik. Tapi, Trump kemudian membuat menolak rencana itu dan bikin aturan yang lebih lemah.

Saat ini, dengan komposisi 6-3, hakim agung yang mayoritas usulan Partai Republik, dan lebih dari 200 pejabat federal yang diangkat selama empat tahun terakhir, upaya Biden mengubah lansekap isu perubahan iklim menemui tantangan berat.

Kepemimpinan Biden akan membawa kembali AS ke panggung dunia, memimpin isu perubahan iklim dan implementasi Kesepakatan Paris. Ini peluang yang nyata bagi pemerintahan Biden.

“Dia akan memimpin diplomasi memastikan setiap negara memenuhi target domestik perubahan iklim, termasuk menjalankan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim untuk secara langsung berhubungan dengan pemimpin negara produsen emisi karbon terbesar, membujuk mereka agar menetapkan komitmen nasional yang lebih ambisius, di atas yang selama ini sudah mereka janjikan,” kata Jamal Brown.

CNN menyebutkan, Partai Demokrat diidentikkan dengan posisi liberal dalam sejumlah isu seperti penghargaan terhadap hak-hak sipil, imigrasi, dan perubahan iklim. Partai Demokrat cenderung percaya bahwa negara seharusnya memainkan peran lebih besar dalam kehidupan rakyat, termasuk menyediakan asuransi kesehatan.