Operasi penahanan skala besar di Izmir menargetkan anggota Partai Rakyat Republik (CHP) dan mantan Wali Kota Izmir, Tunc Soyer.
Dampak pada partai oposisi CHP memperbesar tekanan terhadap partai tersebut, yang sejak akhir 2024 menghadapi gelombang penangkapan.
Penangkapan ini menuai kritik dari negara-negara Barat yang menyebutnya sebagai ancaman terhadap demokrasi.
Jakarta, IDN Times - Otoritas Turki menangkap 109 orang di Kota Izmir pada Selasa (1/7/2025), dalam penyelidikan korupsi yang menyasar anggota partai oposisi dan mantan wali kota. Operasi ini merupakan perluasan dari tindakan hukum sebelumnya di Istanbul, menurut kantor berita negara Anadolu.
Jaksa di Izmir memerintahkan penahanan 157 orang atas dugaan penyalahgunaan tender dan penipuan. Polisi masih memburu 48 tersangka lain dalam operasi yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir.
Jaksa Izmir menargetkan anggota Partai Rakyat Republik (CHP) dan mantan Wali Kota Izmir, Tunc Soyer. Penyelidikan menyorot praktik manipulasi tender dan penipuan yang melibatkan perusahaan subkontraktor dan menyebabkan kerugian publik. Murat Bakan, anggota parlemen CHP dari Izmir, menyebut operasi ini sebagai tekanan politik terorganisir.
“Kami menghadapi proses serupa seperti di Istanbul,” ujarnya di X, menuding peradilan bertindak atas instruksi politik. Ia menyebut penahanan Soyer sebagai upaya melemahkan oposisi.
Penahanan ini memperbesar tekanan terhadap CHP, yang sejak akhir 2024 menghadapi gelombang penangkapan. Operasi Izmir dinilai mengikuti pola serupa dengan penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, pada Maret 2025 yang memicu protes nasional.
Dilansir The Hindu, CHP menolak tuduhan korupsi dan menyebutnya sebagai langkah politik jelang Pilpres 2028.
“Ini adalah langkah politik untuk menghilangkan tantangan elektoral,” kata juru bicara CHP, menegaskan partai akan melawan tuduhan yang dianggap tak berdasar.
Penangkapan ini menuai kritik dari negara-negara Barat yang menyebutnya sebagai ancaman terhadap demokrasi. Mereka menilai langkah itu sebagai upaya membungkam oposisi menjelang pemilu.
Pemerintah Turki membantah tudingan tersebut dan menegaskan sistem peradilan bekerja secara independen. Namun, Murat Bakan menyebut operasi ini bermotif politik.
“Kami terbangun dengan operasi fajar hari ini. Ini sistem peradilan yang bertindak atas perintah,” ujarnya, dilansir The Straits Times.