139 Warga Asing Ditahan dalam Protes Antipemerintah di Iran Tengah

Protes di Iran, yang dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi, pertama kali meletus di ibu kota, Teheran, pada 28 Desember. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan antipemerintah yang dengan cepat menyebar ke seluruh negeri.

Sejauh ini, Teheran mengakui lebih dari 3 ribu orang tewas dalam kerusuhan tersebut, dengan mengklaim sebagian besar korban adalah anggota pasukan keamanan dan warga sipil yang tak bersalah, serta mengaitkan kekerasan tersebut dengan aksi teroris. Pemerintah juga mengklaim bahwa kerusuhan mematikan ini dipicu oleh hasutan dari musuh mereka, Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA), sebuah organisasi yang berbasis di AS, mengatakan telah memverifikasi 6.854 kematian, dengan sebagian besar korban adalah pengunjuk rasa yang terbunuh akibat tindakan keras aparat keamanan. Sementara itu, kelompok hak asasi manusia lainnya memperkirakan jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, dengan sumber dari dalam Iran menaksir korban tewas bisa mencapai 30 ribu orang.

HRANA juga mencatat sedikitnya 50.235 orang telah ditangkap terkait protes tersebut. Penahanan disebut masih terus berlangsung hingga saat ini.

"Penangkapan tersebut menargetkan berbagai kalangan warga, termasuk pelajar, penulis, dan guru. Dalam beberapa kasus, penangkapan disertai dengan penggeledahan rumah dan penyitaan barang-barang pribadi," kata HRANA dalam laporannya.

Sementara itu, otoritas peradilan Iran memperingatkan bahwa para tahanan yang melakukan aksi kekerasan selama protes akan menghadapi konsekuensi berat.

“Siapa pun yang terlibat dalam pemberontakan Amerika ini dan mendukungnya tidak akan luput dari hukuman,” kata perwakilan peradilan, Asghar Jahangir, dikutip dari The National.

Tekanan internasional terhadap Teheran pun meningkat sebagai respons atas kerusuhan mematikan di negara tersebut. Beberapa negara telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Iran yang dituduh memerintahkan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa.

Presiden AS, Donald Trump, juga mengerahkan kekuatan militer ke Timur Tengah dan mengancam akan mengambil tindakan militer jika Iran tidak menyetujui kesepakatan mengenai program nuklirnya dan menghentikan pembunuhan pengunjuk rasa. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan memicu perang regional.

Namun, kekhawatiran terkait kemungkinan serangan AS sedikit mereda setelah pejabat Iran menyatakan kesediannya untuk berdialog dengan Washington. Pada Selasa (3/2/2026), Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengatakan telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi untuk melakukan negosiasi.

Menurut laporan media AS, Araghchi dijadwalkan bertemu dengan Utusan Khusus AS, Steve Witkoff, di Istanbul, Turki, pada Jumat (6/2/2026). Pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh Menteri luar negeri Mesir, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).