170 Organisasi Desak Sistem Bantuan Gaza Dukungan AS-Israel Ditutup

03 Jul 2025, 17:15 WIB

anak-anak di Gaza berdesakan mengantri makanan. (Ashraf Amra, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Organisasi kemanusiaan internasional mendesak penutupan sistem bantuan di Gaza
GHF membantah tuduhan dan klaim berhasil salurkan puluhan juta porsi makanan
IDF dituduh sengaja menembak langsung warga sipil, disebut sebagai ladang pembantaian oleh PBB

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koalisi yang terdiri dari 170 organisasi kemanusiaan internasional merilis pernyataan bersama pada Selasa (1/7/2025) yang mendesak penutupan sistem bantuan di Gaza. Mereka mengecam skema distribusi bantuan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) dukungan Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang dinilai berbahaya.

Desakan ini muncul setelah 600 warga Palestina dilaporkan tewas saat mencoba mengakses makanan sejak GHF mulai beroperasi pada akhir Mei. Sejumlah organisasi ternama seperti Oxfam, Save the Children, dan Amnesty International menyebut sistem tersebut sangat berbahaya bagi warga sipil.

Para organisasi menyatakan warga Gaza dihadapkan pada pilihan antara kelaparan atau risiko ditembak saat mencari bantuan. Di sisi lain, pihak GHF membela diri dan mengklaim sistemnya telah berhasil membagikan bantuan.

1. Menuntut tugas pembagian bantuan dikembalikan ke PBB

Pernyataan bersama itu ditandatangani oleh berbagai nama besar lain, termasuk Doctors Without Borders (MSF) dan Norwegian Refugee Council. Mereka menuntut negara-negara menekan Israel untuk menghentikan skema GHF dan mengembalikan koordinasi penyaluran bantuan kepada PBB.

Sistem GHF mengurangi secara drastis titik bantuan dari sekitar 400 lokasi yang dikelola PBB menjadi hanya empat. Keempat lokasi yang dijalankan kontraktor keamanan swasta AS ini berada di dalam zona militer.

Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan, total 583 orang telah tewas saat mencari bantuan sejak 26 Mei. Anak-anak dilaporkan turut menjadi korban, baik tewas maupun terluka, dalam lebih dari separuh insiden serangan terhadap warga sipil di lokasi tersebut.

"Area-area ini telah menjadi lokasi pembantaian massal yang berulang dengan mengabaikan hukum humaniter internasional secara terang-terangan," bunyi pernyataan tersebut, dilansir NBC News.

2. GHF bantah tuduhan, klaim berhasil salurkan puluhan juta porsi makanan

GHF membantah tuduhan yang dilayangkan organisasi-organisasi tersebut. GHF mengklaim telah berhasil menyalurkan lebih dari 52 juta porsi makanan kepada warga Palestina hanya dalam lima minggu.

Menurut GHF sistem mereka diperlukan karena bantuan dari organisasi lain hampir semuanya dijarah. Israel juga mendukung sistem ini dengan menyatakan bahwa skema tersebut dapat menyalurkan bantuan tanpa melewati intervensi Hamas.

Militer Israel (IDF) juga membantah tuduhan bahwa pasukannya sengaja menembaki penerima bantuan sipil. Kementerian Luar Negeri Israel justru menuduh Hamas yang menembaki warga sipil untuk mengganggu upaya bantuan.

"Daripada bertengkar dan melontarkan hinaan dari pinggir lapangan, kami akan menyambut baik kelompok kemanusiaan lain untuk bergabung dengan kami dan memberi makan orang-orang di Gaza," kata GHF, dilansir The New Arab.

3. IDF dituduh sengaja menembak langsung warga sipil

Tentara Israel di Tepi Barat. (wikimedia/IDF Spokesperson's Unit)

Posisi organisasi tersebut sejalan dengan kecaman dari PBB. Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, bahkan menyebut sistem itu sebagai ladang pembantaian.

"Sistem distribusi bantuan ini secara sangat tidak aman. Cara ini telah membunuh orang," ujar Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dilansir BBC.

Tekanan meningkat setelah surat kabar Israel Haaretz melaporkan pengakuan kontroversial dari beberapa tentara anonim. Laporan itu menyebut para tentara diperintahkan oleh komandan mereka untuk menembak ke arah kerumunan warga sipil Gaza yang mencari bantuan untuk membubarkan mereka.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak laporan tersebut. Ia menyebut tuduhan yang dimuat dalam laporan itu sebagai sebuah kebohongan jahat.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.