Mantan Pegawai PBB di Kanada Dituduh Jual Alat Militer di Libya

Juru bicara kepolisian Charles Poirier mengatakan, para terdakwa melanggar sanksi PBB terkait perang saudara di Libya. Sanksi tersebut memiliki kekuatan hukum di Kanada berdasarkan peraturan federal.

“Apa yang kami temukan adalah melalui beberapa perusahaan cangkang, mereka berusaha menjual peralatan militer China ke Libya, yang merupakan pelanggaran langsung terhadap peraturan tersebut,” kata Poirier, dikutip Associated Press.

Ia menjelaskan bahwa peraturan tersebut melarang siapa pun di Kanada untuk memasok peralatan militer ke salah satu faksi yang terlibat dalam perang saudara di Libya, atau membantu mendanai kelompok tersebut. Menurutnya, dugaan itu akan menguntungkan salah satu dari dua faksi utama dalam konflik yang berakhir pada 2020 tersebut.

“Bagian kedua dari skema ini adalah mengekspor minyak Libya ke China.Jadi pada saat itu, ladang minyak berada di bawah kendali Jenderal Khalifa Hifter dan rencananya adalah menjual jutaan drum minyak mentah ke China tanpa ada yang mengetahuinya," ungkapnya.

Tentara Nasional Libya yang dipimpin Hifter berperang melawan pemerintah Libya yang didukung PBB. Mereka menguasai sebagian besar wilayah timur negara itu selama perang saudara.

Poirier mengatakan bahwa Mhaouek, yang merupakan warga negara Kanada, ditangkap pada Selasa pagi di rumahnya di Ste-Catherine, Que di pinggiran kota Montreal. Ia dijadwalkan hadir di pengadilan Montreal pada sore harinya.

Sementara itu, Sayeh, yang merupakan warga negara Libya, masih buron. Red notice Interpol, peringatan yang dikirim ke polisi di seluruh dunia, dan surat perintah di seluruh Kanada telah dikeluarkan untuk penangkapannya.

“Dia bisa saja berada di Libya, namun dengan tingkat pengaruh dan jaringan yang dimiliki orang-orang ini saat bekerja di ICAO, dia bisa berada di mana saja,” ujar Poirier.

Lebih lanjut, juru bicara itu mengungkapkan bahwa penyelidik tidak mempunyai bukti apakah peralatan militer atau minyak mentah tersebut pernah mencapai tujuan akhir. Namun jika hal itu terjadi, kedua konspirator tersebut akan mendapatkan komisi hingga beberapa juta dolar AS.

“Teori di balik motivasi ini terutama bersifat finansial,” tambahnya.

Poirier mengatakan bahwa penyelidikan dimulai pada 2022 setelah kepolisian menerima hasil intelijen yang kredibel . ICAO harus mencabut kekebalan diplomatik kedua pria tersebut terlihat sebelum mereka dapat didakwa.

Adapun organisasi PBB, yang menetapkan standar penerbangan internasional, telah bekerja sama dengan penyelidikan polisi.

“Tidak ada indikasi bahwa ICAO mengetahui konspirasi tersebut sampai mereka didekati oleh kami,” kata Poirier.

Dalam sebuah pernyataan, badan penerbangan sipil PBB itu mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menegakkan hukum Kanada, standar PBB, dan kode etiknya sendiri.

“ICAO sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan RCMP (kepolisian nasional Kanada) terhadap individu-individu yang terlibat dalam pengaduan tersebut, yang meninggalkan organisasi tersebut beberapa tahun yang lalu. ICAO mengutuk keras setiap tindakan individu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai organisasi," kata badan tersebut.