Jakarta, IDN Times - Uganda pada Selasa (29/8/2023) telah mendakwa dua pria atas kasus homoseksualitas yang dapat dihukum mati berdasarkan undang-undang anti-LGBTQ terbaru. Undang-undang itu telah dikritik karena dianggap sebagai tindakan kejam.
Beleid itu juga mendapat dukungan besar dari anggota parlemen, pemimpin Kristen, Muslim di Uganda, dan warganet di media sosial. Presiden Uganda Yoweri Museveni menyetujui undang-undang tersebut pada Mei.
Homoseksualitas yang diperburuk merupakan aktivitas seksual sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur, inses, hubungan dengan penyandang disabilitas dan orang lanjut usia, atau ketika pelakunya terinfeksi HIV.
Dilansir Associated Press, undang-undang itu menerapkan bahwa pelanggar yang dihukum atas homoseksualitas yang diperburuk dapat dipenjara hingga 14 tahun, bahkan hingga hukuman mati.
Namun, aturan baru itu tidak mengkriminalisasi mereka yang mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ+, yang telah menjadi perhatian utama para aktivis yang menentang undang-undang versi sebelumnya.
Sudah beberapa dekade sejak Uganda terakhir kali melakukan eksekusi mati, tapi Museveni telah mengancam pada 2018 untuk melanjutkan persetujuan negara untuk hukuman mati.
Jacqueline Okui, juru bicara kantor Kecacatan Direktur Penuntut Umum mengatakan, laki-laki berusia 20 tahun di distrik Soroti didakwa pada 18 Agustus setelah melakukan hubungan seksual dengan pria berusia 41 tahun penyandang disabilitas.
Pria yang ditangkap itu adalah adalah orang kedua yang didakwa melakukan tindak pidana berat di Uganda sejak undang-undang tersebut disahkan. Bulan lalu, pria lain didakwa dengan homoseksualitas yang diperburuk di distrik Jinja Uganda timur, karena melibatkan anak laki-laki berusia 12 tahun.
Pengacara Justine Balya mengatakan, hukuman yang terkait dengan hukum tersebut sepenuhnya tidak proporsional.
“Tentu saja fakta bahwa hukum ditegakkan dengan cara seperti ini sepenuhnya inkonstitusional, karena berupaya mengkriminalisasi tindakan yang sering dilakukan atas dasar suka sama suka antara orang dewasa,” kata Balya, dilansir CNN.
Balya mengatakan, kasus semacam ini bisa disidangkan setelah penundaan yang lama dan memperkirakan kliennya akan berada dalam tahanan pra-sidang untuk jangka waktu yang lama. Dia juga mengatakan telah mewakili beberapa orang yang ditangkap karena pelanggaran ringan berdasarkan undang-undang tersebut.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan undang-undang tersebut sebagai pelanggaran tragis terhadap hak asasi manusia. Ia juga memerintahkan evaluasi terhadap kontribusi bantuan dan investasi negaranya di Uganda. Karena aturan itu, AS juga mengumumkan pembatasan visa bagi para pejabat Uganda.
Awal bulan ini, undang-undang tersebut juga mendapat perlawanan dari Bank Dunia, yang mengatakan tidak akan mempertimbangkan permintaan pinjaman baru dari Uganda.
Museveni menolak kritik terhadap undang-undang anti-gay. Ia telah menuduh Bank Dunia memaksa negaranya untuk meninggalkan keyakinan, budaya, prinsip dan kedaulatan, dengan menggunakan uang.
“Uganda akan berkembang dengan atau tanpa pinjaman,” kata Museveni setelah keputusan tersebut.
Pengumuman Bank Dunia muncul beberapa hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan penutupan kantor hak asasi manusianya di Uganda setelah beroperasi selama hampir dua dekade. Penutupan itu setelah pemerintah mengakhiri mandat badan hak asasi manusia tersebut.