2 Tahun Kudeta Myanmar, AS-Kanada-Australia Jatuhkan Sanksi ke Junta

01 Feb 2023, 16:00 WIB

ilustrasi bendera Myanmar (freepik.com/natanaelginting)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, dan Australia resmi menjatuhkan sanksi kepada junta Myanmar pada Rabu (1/2/2023), bertepatan dengan dua tahun kudeta di negara tersebut.

Sanksi tersebut dijatuhkan kepada Union Election Commission, perusahaan pertambangan dan pejabat energi lainnya, sesuai pernyataan Departemen Keuangan AS pada Selasa (31/1/2023).

Alasan empat negara menjatuhkan sanksi adalah junta Myanmar telah melakukan bombardir dengan sengaja terhadap masyarakat sipil setempat.

1. Setiap negara memiliki peran dalam memberikan sanksi yang berbeda

Presiden Amerika Serikat Joe Biden (twitter.com/POTUS)

Pertama kalinya AS menargetkan pejabat Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), khususnya direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana. Perusahaan tersebut merupakan satu-satunya badan usaha milik negara yang menghasilkan pendapatan terbesar di Yangoon.

Kanada menargetkan enam orang dan melarang ekspor, penjualan, pasokan, atau pengiriman bahan bakar penerbangan ke Myanmar. Sedangkan Australia menargetkan anggota junta dan perusahaan yang dikelola militer.

Inggris menargetkan dua perusahaan dan dua orang yang membantu memasok angkatan udara Myanmar dengan bahan bakar penerbangan. Perusahaan dan dua orang tersebut diyakini menggunakan bahan bakar itu untuk melakukan kampanye pengeboman, dilansir DW.

2. Langkah negara-negara Barat terhadap Myanmar harus diikuti oleh negara lainnya

bendera Australia (pixabay.com/RebeccaLintzPhotography)

Montse Ferrer, peneliti Bisnis dan Hak Asasi Manusia Amnesty International, menyebut keputusan Kanada dan Inggris sebagai langkah strategis. Dia mengatakan kebijakan ini merupakan langkah penting untuk mengakhiri kontribusi perusahaan terhadap kejahatan militer.

“Sampai sekarang, kelambanan pemerintah (Barat) telah memungkinkan militer Myanmar menggunakan bahan bakar penerbangan impor untuk melancarkan serangan udara yang menghancurkan keluarga dan meneror warga sipil," tambah Ferrer, dilansir The Guardian.

"Sementara perusahaan yang ditargetkan oleh Inggris adalah pemain kunci dalam industri avtur di Myanmar, negara-negara lainnya harus mengambil tindakan serupa terhadap seluruh industri untuk menghentikan aliran avtur,” kata Ferrer.

Ferrer mengatakan, seluruh negara juga harus mengikuti Kanada dalam menangguhkan pasokan, penjualan atau transfer terkait bahan bakar penerbangan kepada Myanmar.

Sejauh ini, bahan bakar yang dipasok diyakini digunakan untuk memborbardir desa-desa yang dianggap sebagai tempat persembunyian para pasukan pemberontak dari kalangan sipil.

3. Negara-negara Barat mengecam peraturan pemilu yang dibuat junta Myanmar

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, perwakilan khusus independen PBB di Myanmar, Tom Andrews, memperingatkan bahwa junta militer berencana untuk mencari legitimasi dengan mengatur pemilu palsu tahun ini.

"Anda tidak dapat memiliki pemilihan yang bebas dan adil ketika oposisi ditangkap, ditahan, disiksa, dan dieksekusi, jurnalis dilarang melakukan pekerjaannya, dan mengkritik militer adalah kejahatan," kata Tom Andrews.

Junta Myanmar bulan lalu menguraikan rencana untuk mengadakan pemilihan akhir 2023. Namun, baru-baru ini junta memperkenalkan peraturan baru bagi partai peserta pemilu yang dirasa melemahkan partai oposisi.

Aturan tersebut dianggap menguntungkan bagi Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, yang dikalahkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Partai NLD dan negara-negara barat mengecam undang-undang tersebut, dan mengatakan mereka tidak akan mengakui hasilnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.