26 Menteri Sri Lanka Mundur dari Kabinet Imbas Krisis Ekonomi dan BBM

Pengunduran para menteri terjadi ketika negara sedang berada di bawah keadaan darurat, usai massa berusaha menyerbu rumah presiden di ibu kota Kolombo, dan jam malam nasional berlaku hingga Senin pagi.

"Presiden Rajapaksa lebih baik menyadari bahwa arus telah mengubah pemerintahan otokratisnya," kata anggota parlemen SJB, Harsha de Silva, kepada AFP.

Pasukan bersenjata bergerak menghentikan protes yang diinisiasi oleh oposisi dan ratusan pendukungnya. Mereka berbaris menuju Lapangan Kemerdekaan Ibu Kota.

Jalan itu dibarikade beberapa ratus meter dari rumah pemimpin oposisi, Sajith Premadasa, dan massa terlibat dalam ketegangan dengan pasukan keamanan selama hampir dua jam sebelum akhirnya bubar dengan damai.  

Eran Wickramaratne, anggota parlemen lainnya, mengutuk keadaan darurat dan kehadiran pasukan keamanan di jalan-jalan kota.

"Kami tidak bisa membiarkan pengambilalihan militer. Mereka harus tahu kita masih demokrasi," kata Wickramaratne.

Pada Senin, presiden mengundang semua partai politik yang diwakili di parlemen untuk menerima posisi menteri guna membantu menemukan jalan keluar dari krisis ekonomi terburuk negara itu dalam beberapa dasawarsa, dilansir Reuters.

"Presiden Gotabaya Rajapaksa mengajak semua partai politik untuk bersama-sama mencari solusi atas krisis nasional yang sedang berlangsung," kata kantor presiden dalam sebuah pernyataan.

“Mengingat ini kebutuhan nasional, sudah waktunya untuk bekerja bersama demi semua warga negara dan generasi mendatang,” tambah pernyataan itu.

Imbas aksi protes yang meluas, penyedia layanan internet diperintahkan untuk memblokir akses ke Facebook, WhatsApp, Twitter dan beberapa platform media sosial lainnya. Media swasta melaporkan bahwa kepala regulator internet Sri Lanka mengundurkan diri setelah perintah larangan mulai berlaku.

Kendati internet dipadamkan, demonstrasi masih tetap terjadi di beberapa tempat. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa di pusat kota Peradeniya.

Pemadaman itu dibatalkan di kemudian hari setelah Komisi Hak Asasi Manusia memutuskan bahwa kementerian pertahanan tidak memiliki kewenangan tersebut.

Pada Minggu, jalan-jalan di Kolombo dilaporkan lengah, terlepas dari protes oposisi dan antrean panjang kendaraan yang mengantre untuk bahan bakar.

Protes di beberapa wilayah berakhir tanpa insiden. Namun, polisi Sri Lanka mengatakan kepada bahwa seorang pria tewas tersengat listrik setelah memanjat tiang listrik bertegangan tinggi di dekat rumah Presiden Rajapaksa. Warga mengatakan dia menolak pemadaman listrik bergilir.  

Protes massal telah direncanakan pada Minggu sebelum pemadaman media sosial mulai berlaku, tetapi penyelenggara telah menunda aksi unjuk rasa sampai setelah jam malam dicabut pada Senin.

Protes yang meningkat telah menyebabkan keretakan di dalam pemerintahan Sri Lanka. Keponakan presiden yang menjabat sebagai menteri olahraga, Namal Rajapaksa, mengutuk pemadaman internet. Dia mengaku tidak akan memaafkan aksi pemblokiran media sosial tersebut.

Dia termasuk di antara tiga anggota keluarga Rajapaksa yang kemudian mengundurkan diri dari kabinet, bersama dengan menteri keuangan Basil Rajapaksa dan saudara tertua, Chamal Rajapaksa, yang merupakan menteri pertanian.

Sebuah partai junior juga mengisyaratkan akan meninggalkan koalisi yang berkuasa dalam waktu seminggu. Langkah itu tidak akan memengaruhi kelangsungan hidup pemerintah, tetapi mengancam peluangnya untuk secara sah memperpanjang peraturan keadaan darurat negara itu.

Sementara, para diplomat Barat di Kolombo telah menyatakan keprihatinannya atas penggunaan undang-undang darurat untuk meredam perbedaan pendapat.

Asosiasi Pengacara yang berpengaruh di Sri Lanka mendesak pemerintah untuk membatalkan keadaan darurat. Aksi solidaritas dilakukan di tempat lain di dunia selama akhir pekan, termasuk di kota Melbourne, Australia, rumah bagi diaspora Sri Lanka yang besar.

Kekurangan mata uang asing yang parah membuat Sri Lanka berjuang untuk melunasi utang luar negerinya yang membengkak sebesar 51 miliar dolar AS. Hal ini diperparah oleh pandemik yang merusak pendapatan vital dari pariwisata dan pengiriman uang.