3 Hal yang Perlu Kamu Tahu soal Protes Anti-Pemerintah di Thailand

Aksi unjuk rasa yang dimotori oleh para pelajar itu memiliki sejumlah tuntutan. Mereka tidak hanya meminta agar Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk mundur, tapi juga pembentukan konstitusi baru, pembatasan kekuasaan yang diberikan kepada kerajaan, serta penghentian sikap anti-kritik dan anti-oposisi.

"Kami ingin ada Pemilu baru dan parlemen baru dari rakyat," kata seorang aktivis mahasiswa Patsalawalee Tanakitwiboonpon, seperti dikutip BBC.

"Terakhir, mimpi kami adalah mempunyai sebuah monarki yang benar-benar berada di bawah konstitusi," lanjutnya.

Di antara barisan demonstran tampak sejumlah poster bertuliskan "Akhiri kediktatoran, panjang umur demokrasi!". Mereka pun meneriakkan yel-yel yang berisi tuntutan agar Prayuth segera meninggalkan jabatan yang diperolehnya setelah memimpin kudeta militer pada 2014.

Prayuth kembali menjadi Perdana Menteri Thailand setelah dinyatakan menang pada Pemilu 2019 lalu. Menurut para aktivis dan pemuda, hasil Pemilu itu penuh kecurangan. Bahkan, masyarakat sempat melakukan demonstrasi untuk menuntut pemecatan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum. 

Pemerintah Thailand berkuasa dengan menggunakan tangan besi. Masyarakat dilarang mengkritik otoritas dan kerajaan dengan bebas. Bagi yang dianggap mencemooh Raja, hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara. 

Pada Juni lalu, warganet di Thailand menuding pemerintah terlibat dalam hilangnya aktivis pro-demokrasi Wanchalearm Satsaksit yang berada di Kamboja sejak 2014 ketika militer mengambil alih pemerintahan. Prayuth sendiri membantahnya.

Sebulan setelahnya, Bangkok selalu diramaikan oleh protes-protes kecil yang dipimpin oleh para pelajar. Pemerintah membubarkannya dengan dalih status darurat akibat COVID-19. Namun, itu tak membuat mereka menyerah. Aksi unjuk rasa kembali meningkat sejak awal Agustus.

Melansir Reuters, Parit Chiwarak, seorang mahasiswa yang memimpin protes, ditangkap oleh polisi pada minggu lalu. Ia ditahan dengan tudingan menghasut orang lain untuk melawan otoritas sah, penyerangan, serta penyelenggaraan acara yang berisiko menyebarkan sebuah penyakit.

Penahanan terhadap Parit tidak menciutkan nyali para pelajar, mahasiswa dan aktivis untuk terus menyuarakan kritik serta tuntutan mereka. Setidaknya dua kelompok, Free People dan mahasiswa Thammasat University, mengumumkan rencana untuk menggelar protes lebih besar pada September.

Seperti dilaporkan Bangkok Post, Free People menuntut pembubaran parlemen, amandemen konstitusi dan penghentian ancaman oleh pemerintah terhadap warga yang memberikan kritik. Sementara, mahasiswa Thammasat menuntut reformasi monarki.

Prayut sendiri mengklaim Maha Raja Vajiralongkorn memintanya untuk tidak menggunakan pasal penghasutan melawan otoritas. Namun, ia menginstruksikan militer untuk berjaga-jaga setelah dua kelompok tersebut membeberkan rencana protes bulan depan. 

Prayut juga meminta negara atau kelompok asing untuk tidak memberikan komentar terhadap cara pemerintah merespons aksi unjuk rasa. Ini menyusul adanya kritikan yang menyoroti penangkapan aktivis sekaligus pengacara Anon Nampa pada awal Agustus. Ia dituduh menghina kerajaan dengan meminta perubahan peran Raja.