Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Protes anti-pemerintah di pinggiran kota Bangkok, Thailand, pada 23 Juli 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva

Bangkok, IDN Times - Dalam beberapa minggu terakhir, Thailand diwarnai sejumlah protes anti-pemerintah yang diprediksi akan terus meningkat. Laporan media-media setempat memperkirakan ada lebih dari 10.000 demonstran yang memadati jalanan Bangkok pada demonstrasi akhir pekan lalu.

Ini adalah sesuatu yang sangat langka terjadi di Thailand mengingat pemerintah yang sangat menolak kritik dan bisa dengan mudah memenjarakan seseorang yang dianggap telah melawan otoritas.

Lantas apa yang membuat mereka berani mempertaruhkan keamanan pribadi dan mengambil risiko berhadapan dengan polisi, bahkan mungkin militer?

1. Para demonstran menuntut turunnya Perdana Menteri Thailand dan pembatasan kekuasaan kerajaan

Protes anti-pemerintah di pinggiran kota Bangkok, Thailand, pada 23 Juli 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva

Aksi unjuk rasa yang dimotori oleh para pelajar itu memiliki sejumlah tuntutan. Mereka tidak hanya meminta agar Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk mundur, tapi juga pembentukan konstitusi baru, pembatasan kekuasaan yang diberikan kepada kerajaan, serta penghentian sikap anti-kritik dan anti-oposisi.

"Kami ingin ada Pemilu baru dan parlemen baru dari rakyat," kata seorang aktivis mahasiswa Patsalawalee Tanakitwiboonpon, seperti dikutip BBC.

"Terakhir, mimpi kami adalah mempunyai sebuah monarki yang benar-benar berada di bawah konstitusi," lanjutnya.

Di antara barisan demonstran tampak sejumlah poster bertuliskan "Akhiri kediktatoran, panjang umur demokrasi!". Mereka pun meneriakkan yel-yel yang berisi tuntutan agar Prayuth segera meninggalkan jabatan yang diperolehnya setelah memimpin kudeta militer pada 2014.

Prayuth kembali menjadi Perdana Menteri Thailand setelah dinyatakan menang pada Pemilu 2019 lalu. Menurut para aktivis dan pemuda, hasil Pemilu itu penuh kecurangan. Bahkan, masyarakat sempat melakukan demonstrasi untuk menuntut pemecatan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum. 

2. Protes dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintah atau kerajaan

Editorial Team

Tonton lebih seru di