4 Fakta Referendum Masyarakat Adat Australia yang Digelar Oktober
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengumumkan bahwa negaranya akan melakukan referendum pada 14 Oktober. Pemungutan suara tersebut untuk memberikan kesempatan bagi suara masyarakat pribumi di parlemen (Indigenous Voice to Parliament), guna menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah serta membentuk badan penasihat permanen.
Dengan memasukkan suara mereka dalam konstitusi, diharapkan bakal meningkatkan standar hidup penduduk pribumi, yang merupakan 3,8 persen dari populasi Australia dan etnis minoritas yang paling kurang beruntung di negara itu.
Langkah tersebut merupakan komitmen Albanese saat kampanye pada pemilu Mei tahun lalu, untuk pemerintahan buruh kiri-tengahnya. Albanese juga setuju bahwa hasil referendum akan memengaruhi persepsi internasional terhadap Negeri Kanguru.
"Mari kita perjelas alternatifnya, karena memilih 'tidak', tidak akan menghasilkan apa-apa. Artinya tidak ada perubahan," kata Albanese kepada 400 pendukung pemungutan suara di Adelaide, pada Rabu (30/8/2023).
Dia juga mendesak masyarakat untuk memilih 'ya', karena jajak pendapat menunjukkan lebih dari 80 persen penduduk pribumi Australia, yakni masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, berniat melakukan melakukan hal tersebut, dikutip dari AP News.
1. Memfasilitasi suara masyarakat adat di parlemen
Albanese telah lama mempertahankan keyakinannya bahwa referendum akan berhasil. Padahal, jajak pendapat menunjukkan bahwa dukungan mayoritas marjinal terhadap pemungutan suara telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir. Ini disebabkan semakin memanasnya perdebatan publik dan penentangan atas usulan itu.
"Memberi suara 'tidak' menutup pintu bagi peluang untuk maju. Saya katakan hari ini, jangan menutup pintu pada pengakuan konstitusional, jangan menutup pintu dalam mendengarkan masyarakat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," kata Albanese.
Dia juga menyerukan agar masyarakat memilih 'ya' dalam pemungutan suara, karena itu akan berdampak pada kehidupan generasi pribumi Australia mendatang.
Komisi Pemilihan Umum Australia telah mendistribusikan 13 juta pamflet kepada rumah tangga, yang mencantumkan pilihan mendukung dan menentang perubahan konstitusi. Surat suara tersebut akan dikirimkan pada pertengahan September ke populasi negara itu yang berjumlah 26 juta jiwa.
Agar referendum ini berhasil, mayoritas warga negara itu harus memilih 'ya'. Tidak hanya itu, diperlukannya dukungan mayoritas di setidaknya 4 dari 6 negara bagian Australia.