4 Fakta Referendum Masyarakat Adat Australia yang Digelar Oktober

Albanese telah lama mempertahankan keyakinannya bahwa referendum akan berhasil. Padahal, jajak pendapat menunjukkan bahwa dukungan mayoritas marjinal terhadap pemungutan suara telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir. Ini disebabkan semakin memanasnya perdebatan publik dan penentangan atas usulan itu.

"Memberi suara 'tidak' menutup pintu bagi peluang untuk maju. Saya katakan hari ini, jangan menutup pintu pada pengakuan konstitusional, jangan menutup pintu dalam mendengarkan masyarakat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," kata Albanese.

Dia juga menyerukan agar masyarakat memilih 'ya' dalam pemungutan suara, karena itu akan berdampak pada kehidupan generasi pribumi Australia mendatang.

Komisi Pemilihan Umum Australia telah mendistribusikan 13 juta pamflet kepada rumah tangga, yang mencantumkan pilihan mendukung dan menentang perubahan konstitusi. Surat suara tersebut akan dikirimkan pada pertengahan September ke populasi negara itu yang berjumlah 26 juta jiwa.

Agar referendum ini berhasil, mayoritas warga negara itu harus memilih 'ya'. Tidak hanya itu, diperlukannya dukungan mayoritas di setidaknya 4 dari 6 negara bagian Australia.

Dilansir BBC, Australia adalah satu-satunya negara persemakmuran Inggris yang belum pernah menandatangani perjanjian dengan masyarakat adatnya. Penduduk asli negara tersebut menghadapi tingkat kerugian yang tidak proporsional di seluruh masyarakat, sesuatu yang telah lama sulit diatasi oleh Australia.

Bagi para pendukung referendum, pemungutan suara diperlukan sebab penduduk pribumi negara itu meninggal jauh lebih muda dibandingkan penduduk Australia lainnya.

Tercatat, laki-laki pribumi memiliki angka harapan hidup 71 tahun dan perempuan pribumi 75 tahun. Ini berarti, 8,6 tahun lebih pendek dibandingkan pria Australia lainnya dan 7,8 tahun lebih pendek dibandingkan wanita Australia lainnya.

Juga, memiliki tingkat penyakit dan kematian bayi yang lebih buruk, memiliki tingkat bunuh diri dua kali lipat dibandingkan masyarakat luas, serta peluang pendidikan yang lebih sedikit. 

Usulan untuk memberlakukan suara adat di parlemen menjadi bahan perdebatan sengit di Australia. Mereka yang pro mengatakan, memasukkan suara ke dalam konstitusi akan mengakui tempat khusus yang dimiliki masyarakat adat dalam sejarah Australia. Selain itu, Voice to Parliament dianggap sebagai upaya penting menuju rekonsiliasi.

Namun, untuk mereka yang kontra, hal itu akan menjadi perubahan terbesar dalam demokrasi Australia dan akan memecah belah warga negara itu berdasarkan ras, tanpa mengurangi kerugian bagi masyarakat adat. Itu juga dianggap akan menjadi langkah pertama menuju tuntutan repatriasi dan kompensasi dari masyarakat adat. 

"Jadikan saja proses yang adil daripada mencoba membebani sistem dan mencoba membelokkannya demi suara 'ya'," kata Peter Dutton, pemimpin oposisi.

Pemerintah konservatif menolak prospek Indigenous Voice to Parliament, yang disamakan dengan majelis ketiga di parlemen.

Banyak aktivis 'tidak', termasuk Dutton, dituding melakukan rasisme dan menyebarkan disinformasi. Disamping itu, pendukung kesehatan mental telah memperingatkan bahwa intensitas dan nada perdebatan akan berdampak buruk pada masyarakat adat.

Jika referendum ini berhasil disahkan, maka akan menjadi referendum pertama yang disahkan tanpa dukungan bipartisan. Australia terakhir kali mengadakan referendum pada 1999, ketika memilih untuk tidak menjadi republik.

Saat itu, pengakuan masyarakat adat dalam konstitusi merupakan isu utama di balik salah satu pertanyaan tersebut. Warga Australia diminta untuk menyetujui penambahan pembukaan konstitusi, yakni sebuah pendahuluan yang hanya bersifat simbolis dan tidak memiliki signifikansi hukum.

Mengubah konstitusi di negara itu tidak pernah mudah. Hanya 8 dari 44 referendum yang berhasil sejak konstitusi berlaku pada 1901, di mana yang terakhir pada 1977.

Tahun 2017 merupakan awal direkomendasikannya Indigenous Voice oleh lebih dari 250 pemimpin masyarakat adat yang bertemu di Uluru. Mereka adalah delegasi 'First Nations National Constitutional Convention', yang dimintai oleh pemerintah saat itu mengenai bagaimana penduduk pribumi dapat diakui dalam konstitusi.