4 Residivis Uighur Dipulangkan ke Tiongkok, KJRI Istanbul Didemo

Turkestan Timur peduli terhadap nasib orang etnis Uighur, lantaran mereka dianggap sebagai warganya sendiri. Laman Historia 11 Mei 2019 mencatat warga Uighur yang berada di Xinjiang dulu sempat mendirikan Republik Islam Turkestan Timur. Meski usia republik itu hanya lima bulan. 

Sekjen organisasi itu, Nurredin Izbar turut menyampaikan orasi secara damai di depan gedung KJRI Istanbul hari ini. Ia mengaku ingin bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki dan memperoleh penjelasan apakah informasi yang disampaikan di media soal pemulangan empat warga Uighur itu benar. 

"Apapun tindak kejahatan (yang mereka lakukan) proses hukum sudah mereka lalui dan habis. Berdasarkan aturan hukum internasional, mereka memiliki hak untuk pergi ke negara ketiga yang dinilainya aman," ungkap Izbar. 

Ia menjelaskan di pasal 3 aturan hukum itu, tertulis pihak mana pun tidak bisa mengirim siapapun ke negara di mana mereka akan memperoleh diskriminasi, hukuman mati dan tindak kekerasan. "Justru, Tiongkok melegalkan hukuman mati dan melakukan diskriminasi terhadap warga Turkestan Timur. Bahkan, akan melakukan genosida etnis," kata dia lagi. 

Ia menambahkan bila apa yang diberitakan di media benar, maka Turkestan Timur merasa sangat kecewa. Sebab, mereka merasa kedekatan persaudaraan lantaran sama-sama Muslim tidak menjamin hal itu. 

"Tetapi, bila klaim itu tidak benar, maka otoritas di Tanah Air harus secepatnya memberi penjelasan ke publik," ujarnya. 

Sementara, ketika dimintai tanggapannya, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan semua pihak berhak menyampaikan aspirasinya. Selaku perwakilan pemerintah di Turki, Iqbal akan menyampaikan keberatan yang disampaikan oleh organisasi pemantau HAM Turkestan Timur kepada Jakarta. 

"Namun, demikian keputusan apapun yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah keputusan yang berdaulat dan pasti telah mempertimbangkan keamanan di Tanah Air," ungkap Iqbal kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini. 

Tetapi, ia tidak menjelaskan alasan pemerintah bersedia memulangkan empat warga Uighur itu ke Tiongkok. 

Peneliti dari Pusat Kajian Deradikalisasi dan Radikalisme (PAKAR), Muhammad Taufiqurrohman menduga Pemerintah Indonesia sengaja tidak bersikap terbuka soal pemulangan empat warga Uighur ke Tiongkok karena khawatir akan dikritik oleh publik. Sebab, laporan berbagai media barat menyebut Tiongkok tega melakukan persekusi terhadap etnis Uighur. 

Bahkan, dalam laporan terbaru yang dirilis oleh stasiun berita BBC Inggris pada November 2019 menyebut Pemerintah Tiongkok memang tengah mencuci otak ratusan ribu umat Muslim Uighur secara sistematis dalam jaringan kamp-kamp penjara yang ketat. 

"Pemerintah Indonesia akan dikritik habis-habisan dan dilabeli terlibat dalam penindasan terhadap Muslim Uighur," ungkap Taufiqurrohman yang dikutip laman BenarNews. 

Selama ini Pemerintah Tiongkok bolak-balik membantah melakukan persekusi terhadap umat Muslim Uighur di Xinjiang. Mereka mengklaim pusat kamp itu merupakan pendidikan vokasi. Ribuan umat Muslim yang ditahan di sana disebut oleh Negeri Tirai Bambu terkait tindak terorisme. 

Empat warga Uighur yang dipulangkan ke Tiongkok dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersalah atas tindakan terorisme pada 2015. Majelis hakim menyatakan mereka terbukti berupaya bergabung dengan kelompok terorisme Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah. 

Kuasa hukum yang mendampingi empat warga etnis Uighur itu pada 2015, Asludin Hatjani, mengatakan kliennya merupakan warga Turki. Meski pengadilan menyatakan paspor mereka palsu. Majelis hakim semakin ragu lantaran saat diminta pengadilan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Turki, para terdakwa tak dapat melakukannya. 

Di sisi lain, Deka dan Taufiq membenarkan bila empat warga Uighur yang ditangkap lima tahun lalu masuk dalam kelompok terakhir yang diburu oleh polisi antiteror Densus 88. Ketika dilakukan operasi besar-besaran di Poso, Sulteng 2016 lalu, enam warga Uighur yang bergabung dengan MIT tewas dalam baku tembak. Dalam kontak senjata itu, pemimpin MIT, Santoso juga ikut tewas.