5 Fakta Kabinet Baru Pemerintahan Afghanistan Versi Taliban

Sehari setelah pembentukan kabinet, para aktivis perempuan berunjuk rasa memprotes susunan kabinet yang didominasi laki-laki. Mengutip Ariana News, para demonstran menuntut adanya perempuan yang dipercayai duduk di posisi tinggi pemerintahan, Rabu (8/9/2021).

"Susunan kabinet telah diumumkan kemarin. Sangat disayangkan tidak ada satupun wanita yang ditunjuk untuk bergabung di dalamnya," papar Masooma Rasooli, salah seorang demonstran, kepada Ariana News.

Respon juga datang dari Pramila Patten, Direktur Eksekutif United Nation (UN) Women, ia menyayangkan absenya wanita dalam pemerintahan Afghanistan. Ia memberikan pernyataan bahwa penyertaan wanita dalam pemerintahan merupakan bentuk dari keadilan gender dan asas demokrasi. Keikutsertaan wanita dalam segala segi kehidupan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk membentuk masyarakat Afghanistan yang inklusif, kuat, dan makmur. Tidak adanya wanita dalam pemerintahan adalah tanda kemunduran Afghanistan, mengutip dari laman resmi UN Women, Selasa (7/9/2021).

"Saya juga kecewa dengan keputusan yang beredar bahwa Menteri untuk Perempuan sudah tida dimasukkan dalam institusi pemerintahan. Seperti halnya kementerian-kementerian yang sudah ada di dunia dan merefleksikan komitmen pemerintah untuk menghargai hak-hak wanita. Kehilangan menteri seperti itu di Afghanistan merupakan sebuah kemunduran," papar Pramila Patten.

Melansir dari Aljazeera, Selasa (7/9/2021), ada dua nggota yang menjadi catatan hitam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Mullah Hasan Akhund dan Sirajudin Haqqani. Dalam formasi kabinet baru, Akhund menjabat sebagai perdana menteri sedangkan Haqqani bertugas sebagai menteri dalam negeri. Haqqani dikabarkan tidak hanya masuk dalam daftar sanksi PBB tapi juga menjadi orang yang paling dicari oleh FBI.

Menurut data yang dirilis oleh laman resmi PBB (un.org), dari 33 anggota kabinet setidaknya ada 14 orang yang dapat dilacak. Berikut daftar 14 anggota beserta jabatanya yang sudah masuk daftar sanksi PBB.

1. Perdana Menteri Mullah Mohammad Hasan Akhund (kena sanksi PBB tahun 2011) 
2. Wakil PM Abdul Ghani Baradar (kena sanksi PBB tahun 2012)
3. Wakil PM Abdul Hasan Hanafi (kena sanksi PBB tahun 2011)
4. Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi (kena sanksi PBB tahun 2011)
5. Menteri Informasi dan Penyiaran Khairullah Khairkhwa (kena saknsi PBB tahun 2011)
6. Menteri Ekonomi Qari Din Mohammad Hanif (kena sanksi PBB tahun 2011)
7. Menteri Haji dan Wakaf Noor Muhammad Saqib (kena sanksi PBB tahun 2011)
8. Menteri Mineral dan Gas Muhammad Esa Akhund (kena sanksi PBB tahun 2011)
9. Menteri Pendidikan Abdul Baqi Haqani (kena sanksi PBB tahun 2011)
10. Kepala Intelijen Abdul Haq Wasiq (kena sanksi PBB tahun 2016)
11. Menteri Komunikasi Najeebullah Haqqani (kena sanksi PBB tahun 2014)
12. Menteri Air dan Listrik Abdul Latif Mansoor (kena sanksi PBB tahun 2012)
13. Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Abbas Stanikzai (kena sanksi PBB tahun 2016)
14. Menteri Urusan Perbatasan dan Suku Noorullah Noori (kena sanksi PBB tahun 2016)

Sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota Taliban merupakan jabaran dari sanksi rezim 1988 yang dibentuk oleh PBB untuk menekan gerak-gerik Taliban. Sanksi diberikan kepada individu-individu yang berhubungan dengan Taliban dalam menyusun strategi untuk mengancam perdamaian, stabilitas, dan keamanan Afghanistan. Sanksi yang diberikan berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, dan embargo senjata. 

Hari Minggu (12/9/2021), PM Afghanistan Akhund dikabarkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammad bin Abdur Rahman Al-Tahni. Pertemuan tersebut ditemani oleh beberapa jajaran pemerintahan yang terlibat, seperti Wakil PM Hanafi, Hakim Haqqani, Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi, Menteri Pertahanan Yaqub Mujahid, Menteri Dalam Negeri Sirajudin Haqqani, Menteri Informasi dan Budaya Khairullah Khairkhwa, Wakil Menteri Pertahanan Fazel Akhund, Kepala Intelijen Wasiq. 

Pertemuan tersebut membahas tentang pengembangan ekonomi dan hubungan dengan seluruh negara di dunia. Kedua negara saling mendukung dan berterima kasih atas kerjasama di saat masa-masa kritis.

"Emirate (Afghanistan) berterima kasih kepada Pemerintah Qatar atas dukungan kepada masyarakat Afghan ketika masa kritis, kesepakatan Doha merupakan tonggak sebuah pencapaian, semua pihak harus menerapkan ini, " cuit Suhail Shaheen, juru bicara Taliban urusan media, Minggu (12/9/2021). 

"Menteri luar Negeri Qatar memberi selamat untuk kepemimpinan Islamic Emirat Afghanistan (IEA) dan semua masyarakat Afghanistan atas kemenangan dan berusaha untuk meningkatkan hubungan bilateral dan mengundang banyak bantuan kemanusiaan internasional," lanjut cuitan Shail Shaheen.

"Ini pertama kali Sheikh Mohammad bin Abur Rahman Al-Tahni, Wakil PM dan Menteri Luar Negeri Qatar mengunjungi Afghanistan di saat kemenangan," pungkas cuitan Suhail Shaheen.

Mengikuti hubungan bilateral dengan negara lain, setelah pembentukan kabinet, salah satu menteri baru juga bertemu dengan perwakilan Pakistan di Kabul. Minggu (12/09/2021), Duta Besar Pakistan untuk Afghanistan Mansoor Ahmad Khan telah bertemu dengan Menteri Keuangan Hidayatullah Badri. Pertemuan membahas masalah ekonomi, keuangan, perbankan, perdagangan dan perjelanan untuk memfasilitasi bisnis dan kehidupan rakyat Afghanistan.

"Baru saja menghadiri pertemuan dengan Menteri Keuangan Afghanistan Hedayatullah Badri dan berdiskusi tentang masalah ekonomi, keuangan, perdagangan dan perjalanan untuk memfasilitasi urusan bisnis/kehidupan orang banyak," cuit Mansoor Ahmad Khan.

Dalam pembentukan negara Afghanistan yang baru, Taliban mengubah nama negara Afghanistan menjadi Islamic Emirat Afghanistan (IEA). Kamis (19/8/2021) Zabhullah Mujahid, juru bicara Taliban yang sekarang menjadi wakil menteri informasi dan penyiaran, menggaungkan kembali deklarasi Imarah Islam Afghanistan atas kemengan dari penjajahan Inggris. Walupun nama IEA tidak dianggap oleh mayoritas negara lain, kabinet pemerintahan Afghanistan yang baru mengambil nama ini sebagai bentuk kemenanganya atas penjajahan. 

Mengutip dari Washington Post, Minggu (15/8/2021), nama IEA pertama dicetus pada tahun 1996 dan dipakai sampai 2001 ketika Taliban menguasai Afghanistan. Nama itu dipakai lagi sekarang setelah Taliban berhasil menguasia Kabul dipertengahan Agustus 2021.

Sehari setelah pembentukan, Rabu (8/9/2021), Amerika dan Jerman mengadakan pertemuan daring bersama dengan lebih dari 20 perwakilan negara. Masing-masing negara memberikan tanggapan mereka tentang masalah Afghanistan. Jerman yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Heiko Maas meragukan pemerintahan Afghanistan karena tidak ada keterlibatan dengan kelompok lain.

"Pembentukan pemerintahan transisi - yang belum selesai - tanpa keterlibatan kelompok lain bukanlah sinyal yang tepat untuk lebih banyak kerja sama secara internasional dan untuk stabilitas lebih di negara ini (Afghanistan)," cuit Heiko Maas, Rabu (8/9/2021).

Sementara itu, Pakistan yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi menerangkan bahwa untuk mewujudkan Afghanistan tenang dan damai harus ada keterlibatan regional dan internasional. Pakistan sebagai negara terdekat tidak bisa keluar dari kerjasama Afghanistan. Kerjasama merupakan bentuk usaha menangkal terorisme.

"Afghanistan yang stabil dan damai hanya dapat dicapai melalui lebih banyak, tidak kurang, keterlibatan regional dan internasional. Pakistan, sebagai tetangga dekat tidak mampu melepaskan diri. Kami juga percaya keterlibatan internasional yang berkelanjutan dengan Afghanistan tetap menjadi investasi kontraterorisme terbaik untuk semua," cuit Shah Mahmood Qureshi, Rabu (8/9/2021).

Inilah 5 fakta terkait dengan pembentukan kabinet baru Afghanistan. Bangkitnya kekuasan Taliban atas Afghanistan membuat trauma baru bagi warganya khususnya para perempuan Afghanistan. Semua Negera berharap pemerintahan Afghanistan tidak mengulangi kesalahan ketika berkuasa di tahun 1996-2001.