Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban, mengumumkan kabinet kerja baru pemerintahan Afghanistan, Selasa (7/9/ 2021), (twitter.com/ArianaNews).

Jakarta, IDN Times- Pada hari Selasa (7/9/2021), juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengumumkan susunan kabinet baru pemerintahan Afghanistan. Mengutip Ariana News, Taliban mempu menggulingkan kekuasaan dan menyusun pemerintahan baru selama tiga minggu setelah Presiden Asraf Ghani kabur dari negaranya. Mujahid mengumumkan 33 formasi menteri baru dan Mullah Hassan Akhund yang menjadi perdana menteri.

Susunan kabinet baru ini direspon oleh banyak pihak baik dalam maupun luar negeri. Ada banyak fakta yang dapat diselidiki dari formasi baru ini. Berikut 5 fakta pemerintahan baru Afghanistan versi Taliban.

1. Susunan kabinet yang dipenuhi laki-laki menuai protes

Perempuan Afghanistian memprotes susunan kabinet yang baru dan menuntut adanya perempuan di posisi pemerintahan, Kamis (9/9/2021), (twitter.com/ArianaNews).

Sehari setelah pembentukan kabinet, para aktivis perempuan berunjuk rasa memprotes susunan kabinet yang didominasi laki-laki. Mengutip Ariana News, para demonstran menuntut adanya perempuan yang dipercayai duduk di posisi tinggi pemerintahan, Rabu (8/9/2021).

"Susunan kabinet telah diumumkan kemarin. Sangat disayangkan tidak ada satupun wanita yang ditunjuk untuk bergabung di dalamnya," papar Masooma Rasooli, salah seorang demonstran, kepada Ariana News.

Respon juga datang dari Pramila Patten, Direktur Eksekutif United Nation (UN) Women, ia menyayangkan absenya wanita dalam pemerintahan Afghanistan. Ia memberikan pernyataan bahwa penyertaan wanita dalam pemerintahan merupakan bentuk dari keadilan gender dan asas demokrasi. Keikutsertaan wanita dalam segala segi kehidupan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk membentuk masyarakat Afghanistan yang inklusif, kuat, dan makmur. Tidak adanya wanita dalam pemerintahan adalah tanda kemunduran Afghanistan, mengutip dari laman resmi UN Women, Selasa (7/9/2021).

"Saya juga kecewa dengan keputusan yang beredar bahwa Menteri untuk Perempuan sudah tida dimasukkan dalam institusi pemerintahan. Seperti halnya kementerian-kementerian yang sudah ada di dunia dan merefleksikan komitmen pemerintah untuk menghargai hak-hak wanita. Kehilangan menteri seperti itu di Afghanistan merupakan sebuah kemunduran," papar Pramila Patten.

2. 14 anggota kabinet Afghanistan masuk dalam daftar sanksi PBB

Editorial Team

Tonton lebih seru di