5 Fakta Pembakaran Hutan di Papua Seluas Seoul oleh Perusahaan Korsel

Investigasi yang dilakukan oleh Greenpeace International dengan Forensic Architecture meski sudah dilakukan tujuh tahun lalu, namun tetap membuat publik geram ketika membaca laporannya tahun ini. Betapa tidak, sebab, biaya ganti rugi yang diberikan oleh anak usaha PT Korindo Group yakni, PT Tunas Sawa Erma POP-E hanya Rp100 ribu per hektarnya.

Pada 2015 lalu, pemilik ulayat bersedia melepas hutan adat mereka dengan menerima ganti rugi yang terlalu rendah itu. Alhasil, kini lebih dari 19 ribu hektare hutan di Papua dikuasai oleh PT Tunas Sawa Erma POP-E. 

Cerita itu disampaikan oleh ketua marga dari Suku Mandobo, Petrus Kinggo. Ia mengaku menyesal karena pada 2014 telah melakukan hal yang mengubah nasib marganya selamanya. 

Ia mengaku turut memuluskan langkah Korindo melakukan ekspansi kebun sawit di Boven Digoel. Petrus menjadi 'koordinator bagi 10 marga yang hutan adatnya menjadi area konsesi anak usaha Korindo, PT Tunas Sawa Erma (TSE). Ia mengaku turut mempengaruhi marga-marga lain agar mau melepas hutan adat mereka. 

Ia bersedia melakukan hal itu karena diiming-imingi honor dari PT TSE. "Bapak, nanti akan kami kasih honor, upah. Bapak sebagai koordinator, nanti biaya pendidikan (anak) ditanggung perusahaan. Nanti, ada rumah-rumah bantuan, sumur air bersih dan (nanti) ada genset," ungkap Petrus menirukan janji manis PT TSE ketika itu. 

Namun, janji itu hanya diucapkan secara verbal dan tidak dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Tetapi, ia tetap memperoleh uang senilai Rp488,5 juta karena dapat melepas hak atas tanah hutan adat milik marga Kinggo seluas 4.885 hektare. 

Ia juga mengatakan PT Korindo turut menggelontorkan uang senilai Rp1 miliar yang dianggap sebagai "uang permisi." Duit itu akhirnya dibagi kepada 9 marga. Satu marga lainnya menolak menerima. 

Petrus sendiri mengaku hanya mengantongi Rp10 juta yang ia gunakan untuk membiayai pendidikan 8 anaknya. 

"Uangnya su tidak ada. Kosong," kata dia lagi. 

Lembaga sertifikasi produk hutan (FSC) kemudian melakukan penyelidikan terhadap keluhan masyarakat adat mengenai pembabatan hutan di Papua untuk membuka perkebunan kelapa sawit. PT Korindo merupakan salah satu pemegang sertifikasi FSC. 

Berdasarkan keterangan tertulis Greenpeace, ada dua hal yang diselidiki oleh FSC yakni penggundulan hutan dan pelanggaran HAM. FSC memilih untuk tidak merilis temuan lengkap dari penyelidikan yang dilakukan selama dua tahun tersebut. Tetapi, stasiun berita BBC berhasil memperoleh salinan penyelidikannya. 

Ada tiga hal yang ditemukan dari hasil penyelidikan FSC. Pertama, PT Korindo terbukti telah menghancurkan 30 ribu hektare hutan konservasi tinggi. Hal itu jelas melanggar aturan FSC. Kedua, PT Korindo terbukti telah melanggar hak masyarakat adat. Ketiga, PT Korindo telah mendapatkan keuntungan langsung dari kehadiran militer demi keuntungan ekonomi. Selain itu, PT Korindo tega membayar ganti rugi yang rendah kepada masyarakat adat untuk hutan mereka. 

"Tidak diragukan lagi, Korindo memang telah melanggar aturan kami. Itu sangat jelas," ungkap Direktur Eksekutif FSC, Kim Carstensen ketika ditemui di kantornya di Jerman. 

Dalam laporan itu, FSC direkomendasikan untuk tak lagi terasosiasi dengan Korindo. Namun, Direksi FSC malah memilih tetap mempertahankan Korindo. Menurut Carstensen, Korindo sudah menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kinerjanya. FSC mengisyaratkan agar Korindo melakukan evaluasi semua dampak negatif dari pembukaan lahan dan memulihkan lahan yang telah mereka rusak. 

Isu pembakaran hutan di Papua ini rupanya menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan, tagar #SavePapua sempat trending di dunia maya. 

Uniknya, bila ditelusuri, justru yang meramaikan adalah pemilik akun Twitter dengan ava pecinta drama Korea atau boyband asal Korsel alias KPopers. Dalam akun di media sosial, para KPopers menepis tak peduli terhadap isu-isu sosial yang melanda Indonesia. Apalagi meski mereka menyukai publik figur dari Negeri Ginseng, bukan berarti saat ada perusahaan asal Korsel yang merusak hutan Papua, mereka tak berani bersuara. 

Pengacara HAM yang dikenal kerap bersuara mengenai isu Papua, Veronica Koman, turut menyampaikan apresiasinya kepada KPopers. Sebab, isu tersebut menjadi sorotan berkat cuitan mereka di dunia maya. 

Sementara, laporan pembakaran hutan adat di Papua yang menjadi pemberitaan luas di publik membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK) akhirnya berkomentar. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, mempertanyakan mengapa Greenpeace International baru mengekspos investigasinya pada 2020. Sebab, laporan investigasi itu menggunakan video di tahun 2013. 

"Investigasi yang diekspor oleh Greenpeace menyebutkan video yang digunakannya itu adalah video tahun 2013. Seharusnya, Greenpeace segera melaporkan bukti video tahun 2013 itu kepada pihak terkait saat itu," ungkap Rasio mengutip keterangan tertulis di situs resmi KLHK pada hari ini. 

Ia juga menggaris bawahi bahwa izin pelepasan kawasan hutan untuk konsesi perkebunan sawit diberikan oleh pemerintahan sebelum era Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Konsesi perkebunan kelapa sawit itu diberikan pada peroiode 2009-2014. 

"Misalnya, SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang diberikan oleh Pak Menteri Kehutanan yang dulu kepada PT Dongin Prabhawa itu adalah SK tahun 2009," kata dia lagi. 

Sementara, ketika dimintai komentarnya, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik, mengakui bahan investigasi mereka memang dengan video survei udara tahun 2013. "Tapi, ketika kami menemukan bukti di tahun 2013, kami kan harus memproses data tersebut. Apalagi dengan ketertutupan data dari pemerintah, semakin lama waktu yang dibutuhkan memproses itu. Kami juga tidak mungkin menyampaikan bukti tanpa didukung data yang lengkap," ungkap Kiki ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Minggu, 15 November 2020. 

Ia juga mengatakan, meski video survei udara diambil tahun 2013, tetapi peristiwa kebakarannya berlangsung pada periode 2011-2016. Artinya, pemerintahan Jokowi juga sudah bisa dimintai pertanggung jawaban. 

Kiki justru bingung dengan respons KLHK. Sebab, masyarakat sipil sudah pernah melaporkan peristiwa kebakaran hutan di Papua pada 2016 lalu ke Dirjen Gakkum, Rasio. "Tapi, sampai sekarang malah tidak ada tindak lanjutnya. Justru, kami merasa aneh mengapa mereka mempertanyakan lagi mengenai data itu, kan mereka juga sudah terima," tutur dia lagi. 

Sementara, melalui keterangan tertulis, PT Korindo Group membantah telah melakukan pembakaran lahan di hutan Papua dengan sengaja. Hal itu diperkuat, kata mereka, dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh FSC pada periode 2011-2016. 

"Perlu kami jelaskan kembali pernyataan The Forest Stewardship Council (FSC) pada Agustus 2019 lalu yang menyatakan pihak FSC telah melakukan investigasi di lapangan pada Desember 2017. Hasil kesimpulan investigasi tersebut menyatakan bahwa tuduhan Korindo dengan sengaja dan ilegal membakar areal perkebunan adalah tidak benar," demikian pernyataan tertulis dari manajemen PT Korindo Group. 

Mereka mengatakan hasil investigasi FSC semakin memperkuat penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan Nomor Surat 522.2/0983 pada 24 Agustus 2016. Otoritas setempat menyatakan pembukaan lahan dilakukan dengan cara mekanis dan tidak membakar lahan.

PT Korindo juga menyebut adanya surat dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Nomor S.43/PHLHK/PPH/GKM.2/2/2017 pada 17 Februari 2017. Di surat itu, KLHK mengatakan anak usaha Korindo Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tidak melakukan illegal deforestation alias penebangan hutan secara ilegal.

"Kami juga sudah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri KLHK," kata mereka lagi. 

Di dalam suratnya, Korindo Group juga mengklaim sejak berdiri tahun 1969 lalu di Indonesia, perusahaan asal Korsel itu telah berkontribusi bagi rakyat Indonesia, termasuk warga Papua.

"Hal ini terwujud nyata dalam beragam aksi, kegiatan, serta fasilitas yang telah perusahaan berikan untuk mempermudah kehidupan masyarakat pedalaman. Tercatat hingga saat ini, Korindo Group telah mendedikasikan sebanyak US$14 juta (periode tahun 2014-2019) demi kontribusi sosial dalam segala bidang di Papua," tutur pihak manajemen.