5 Kebijakan Luar Negeri Presiden Trump yang Kontroversial di Sepanjang 2017

Trump mengeluarkan surat perintah presiden yang mengatur perihal pelarangan masuknya imigran ke wilayah AS. Menurutnya hal itu diharuskan untuk mencegah meningkatnya tindak terorisme di AS.

Trump beranggapan bahwa setiap tindakan terorisme yang pernah terjadi merupakan kesalahan para imigran yang berasal dari pendatang yang berasal dari negara-negara berkonflik. Berdasarkan hal itu Trum membatasi laju imigran dari 7 negara yang mayoritasnya beragama islam yakni Iran, Irak, Suriah, Sudan, Yaman, Somalia dan Libya.

Kebijakan ini juga merupakan salah satu janji kampanyenya. Ia berdalih bahwa pembangunan tembok antara perbatasan Amerika dan Meksiko dapat mencegah laju imigran ilegal yang datang ke Amerika Serikat.

Pembangunan tersebut dapat mengatasi permasalah masuknya imigran dan keaman nasional. Tidak hanya menandatangani surat perintah presiden untuk membangun tembok di perbatasan, Trump juga dengan percaya diri mengatakan bahwa biaya pembangunan tembok tersebut akan dikenakan kepada pihak Meksiko.

Trump mengatakan bahwa perjanjian Paris yang sudah disetujui di tahun 2015 masih bisa dinegosiasikan. Hal ini sontak membuat Angela Merkel. Konselir Jerman membalas argumen itu dengan tegas. Angela Merkel mengatakan bahwa Perjanjian Paris sudah bersifat final dan tidak bisa dinegosiasikan lagi.

Hal itupun didukung oleh Presiden Prancis, Emmanuel Marcon. Trump sendiri memang bisa dibilang anti dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global. Ia menganggap isu itu hanya akan menghambat perkembangan ekonomi AS.

Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat mundur dari Perjanjian Paris pada bulan Juni 2017.

Mundur dari Kemitraan Trans-Pasifik juga merupakan janji kampanye Donald Trump. Ia meyakini bahwa perjanjian dagang ini tidak memberikan keuntungan yang besar bagi Amerika Serikat.

Langkah ini diambil karena menurutnya kemitraan Trans-Pasifik hanya merugikan perusahaan-perusahaan asal Amerika. Kemitraan ini juga dianggap membuat tenaga kerja asal Amerika Serikat tidak terserap dengan baik karena banyaknya perusahaan Amerika yang akhirnya lari ke luar negeri.

Kemitraan Trans-Pasifik atau yang juga dikenal dengan sebutan TPP sebenarnya merupakan wadah kerjasama antarnegara dengan kapasitas ekonomi dunia sebesar 40%. TPP dibentuk dengan maksud untuk memperkuat hubungan ekonomi dan memicu pertumbuhan ekonomi dengan upaya seperti pengurangan hambatan tarif.

Dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Israel memang sudah ada semenjak dulu. Namun, Rezim Trump menunjukkan dukungan mereka secara terang-terangan.

Salah satu bentuk dukungan kepada Israel adalah dengan keluar dari salah satu organisasi PBB yang mengurusi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, yakni UNESCO. Alasan AS keluar adalah karena sikap UNESCO yang dianggap sangat bias terhadap negara-negara Arab dan negara pro-Arab.

Pihak Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa UNESCO merupakan organisasi "anti-Israel". Kontroversi teranyar yang dibuat Rezim Trump yang menujukkan dukungan terhadap Israel adalah keputusannya terkait pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerussalem.

Keputusan tersebut melangkahi resolusi PBB yang meyakini bahwa permasalahan Yerussalem hanya bisa selesai dengan keterlibatan langsung antara dua pihak, yakni Palestina dan Israel. Tindakan itu dikecam oleh banyak pemimpin dunia, karena mencederai setiap upaya perdamaian antara Palestina dan Israel.

Akibat tindakan sepihaknya, Presiden Turki yakni Recep Tayyip Endorgan langsung mengadakan pertemuan darurat dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam di Turki. Agaknya, pertemuan itu membuahkan hasil karena pada voting yang dilakukan PBB keputusan AS ditolak oleh 128 negara.

Trump sendiri tidak hanya menciptakan kontroversi dengan kebijakan luar negerinya. Ia juga membuat "kegaduhan" dengan beberapa perubahan kebijakan dalam negeri, seperti pembekuan program ObamaCare yang dibuat untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki atau terdaftar asuransi kesehatan dalam mendapatkan jaminan kesehatan.

Obama Care sendiri merupakan warisan dari pemerintahan Obama. Selain itu Trump juga mengusung rencana pembatasan akses Internet umum.