5 Masalah Utama yang Dihadapi Inggris setelah 5 Tahun Brexit

25 Jun 2021, 10:37 WIB

Ilustrasi Brexit. (ANTARA FOTO/REUTERS/Hannah Mckay)

Jakarta, IDN Times - Tepat pada 23 Juni 2016 atau sekitar lima tahun yang lalu, masyarakat Inggris memutuskan untuk meninggalkan perkumpulan negara-negara Eropa. Pergesekan kepentingan ekonomi yang dinilai melemahkan Inggris menjadi alasan mereka hengkang dari Uni Eropa.

Dikutip dari The Guardian, keputusan Brexit singkatan populer dari British Exit, itu diharapkan dapat menyelesaikan banyak masalah ekonomi dan sosial. Namun, ternyata dalam sebuah survei memperingati lima tahun Brexit, warga Inggris yang menganggap hanya sedikit permasalahan yang berhasil diselesaikan.

Ketergantungan yang masih dimiliki Inggris terhadap perekonomian Uni Eropa, mempersulit proses transisi. Ditambah lagi, pandemik COVID-19 yang ikut memperburuk keadaan. Brexit memang dipercaya sebagian besar masyarakat Inggris sebagai keputusan terbaik untuk mereka.

Akan tetapi apakah hal tersebut merupakan keputusan yang menguntungkan? Ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar.

Berikut adalah masalah-masalah yang masih tengah dihadapi Inggris pascareferendum Brexit pada 2016 lalu.

1. Sentimen antiimigran

Ilustrasi imigran. IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Inggris memang merupakan tempat yang bisa dikatakan kurang cukup ramah dengan pendatang, terutama pekerja asing. Dilaporkan The New York Times, meskipun sudah lama lepas dari Uni Eropa, sentimen masyarakat Inggris yang membenci pekerja imigran masih belum surut dan diskriminasi terus terjadi.

Sebagian besar pekerja imigran biasanya mengambil pekerjaan sebagai buruh pabrik. Bagi segelintir orang Inggris, hal tersebut sama saja mengambil kesempatan bekerja warga Inggris sendiri.

Meskipun begitu, banyak dari warga Inggris yang tidak mau bekerja di pabrik karena upah yang kecil. Hal itu menjadi alasan mengapa perusahaan lebih memilih pekerja imigran karena tidak pilih-pilih.

Sekarang Inggris yang mulai berdiri sendiri tanpa Uni Eropa dan secara bertahap mulai meregulasi jumlah pekerja imigran di negaranya. Namun hingga kini, belum diketahui pasti apakah kebijakan tersebut dapat menggenjot perekonomian Inggris.

2. Gerakan kemerdekaan Skotlandia

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan Protokol Irlandia Utara merupakan satu-satunya solusi saat ini. (Instagram.com/ursulavonderleyen)

Inggris merupakan salah satu dari tiga wilayah yang berada di dalam kesatuan negara Britania Raya. Seperti yang diketahui, Britania Raya terdiri dari Inggris, Skotlandia, dan Wales. Namun, Skotlandia menjadi satu-satunya kawasan di Britania Raya yang ingin secara formal melepaskan diri. Hal serupa juga terjadi di Irlandia Utara meskipun daerah tersebut sudah di bawah kontrol langsung Inggris karena pemberontakan besar yang sempat terjadi di sana.

Masyarakat Skotlandia sangat menolak keras ketika Britania Raya memutuskan untuk Brexit. Skotladia sendiri sudah pernah hampir keluar dari Britania Raya dalam referendumnya di 2014, tetapi gagal dengan margin yang sangat kecil karena Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menyatakan posisi Skotlandia di Uni Eropa akan sulit jika melepaskan diri dari Britania Raya, seperti yang dilansir CNN.

Melihat Britania Raya yang secara resmi sudah Brexit, banyak ahli menilai sekarang merupakan saat yang tepat bagi Skotlandia. Mereka bisa benar-benar meninggalkan Britania Raya dan berdiri sebagai negara yang merdeka agar hubungannya dengan Uni Eropa tetap berlanjut.

3. Gejolak di Irlandia Utara dan kenyataan Republik Irlandia masih tergabung di UE

Seorang tuna wisma berbaring di pintu masuk restoran di tengah pandemik COVID-19 di Dublin, Irlandia, pada 29 Maret 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Jason Cairnduff

Kawasan Irlandia Utara adalah yang paling sering bergejolak, terutama dengan perlawan bersenjata yang dilakukan pihak separatis Irish Republican Army(IRA). Ini menjadikan tempat tersebut sebagai wilayah paling berbahaya di Britania Raya.

Disintegrasi semenjak pemberontakan besar pada 1919-1921, membuat Inggris melepas sebagian besar wilayah Irlandia kepada Negara Republik Irlandia yang baru. Kini, keinginan utama warga Irlandia Utara untuk bergabung kembali ke Republik Irlandia.

Dilansir CNN, dengan kondisi Britania Raya yang sudah Brexit dan Republik Irlandia yang merupakan anggota Uni Eropa, kondisi ini dapat menjadi masalah besar apabila London tidak dapat berdamai dengan penduduk-penduduk Irlandia Utara yang sangat nasionalis.

4. Debat lanjutan dengan negara Eropa lainnya

ANTARA FOTO/REUTERS/Toby Melville

Lepasnya Inggris dari Uni Eropa bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan dua perdana menteri hingga memastikan Inggris dapat meninggalkan Uni Eropa dengan damai. Walaupun begitu, masih banyak hal yang harus diperdebatkan antara Inggris dan negara-negara Eropa lainnya karena sekarang Inggris merupakan satu entitas yang "berbeda" dari mereka semua.

Dikutip dari AFP, salah satu perdebatan yang masih akan berlanjut adalah bagaimana warga Inggris tetap dapat bepergian dengan bebas di seluruh wilayah Uni Eropa seperti sebelumnya. Ada beberapa negara Uni Eropa merasa hak istimewa tersebut tidak dapat diberikan lagi kepada Inggris bagaimana pun alasannya.

Perjanjian dan kawasan perdagangan juga masih menjadi perdebatan sengit antara Inggris dan Uni Eropa. Situasi ini akan menjadi tes persahabatan sebenarnya apakah Inggris masih dapat bercengkrama dengan aman di Eropa atau akan dikucilkan seperti apa yang terjadi dengan Rusia.