Perdana menteri Sudan, Abdallah Hamdok (twitter.com/Rogers Atukunda)
Pasukan militer Sudan, di bawah otoritas Jenderal Abddel Fattah al-Burhan, menetapkan Perdana Menteri Abdullah Hamdok sebagai tahanan rumah pada akhir Oktober 2021. Selain Hamdok, militer juga menahan sejumlah pemimpin sipil lainnya, termasuk menteri perindustrian, menteri informasi, penasihat perdana menteri, dan juru bicara kedaulatan Sudan.
Konflik sipil di Sudan berada di ujung tanduk setelah percobaan kudeta bulan lalu gagal. Kejadian itu menghidupkan wacana pembagian kekuasaan antara kelompok militer dengan sipil, setelah Presiden Omar al-Bashir dilengserkan. Lembaga yang mengurusi pembagian itu adalah Dewan Kedaulatan Sudan.
Al-Bashir digulingkan pada 2019 setelah demonstrasi berbulan-bulan terjadi di jalanan. Transisi pemerintahan di bawah Hamdok disepakati untuk mempersiapkan pemilihan umum 2023, setelah al-Bashir dipecat.
Setelah beberapa minggu menjadi tahanan rumah, fraksi militer dan sipil akhirnya menyepakati perjanjian yang mengangkat kembali Hamdok sebagai perdana menteri. Namun, koalisi masyarakat sipil menolak perjanjian itu karena Hamdok dipaksa menandatanganinya di bawah todongan senjata.