5 Perkembangan Terkini Kerusuhan di Kaledonia Baru

Protes massal terjadi setelah parlemen Prancis meloloskan reformasi aturan pemilihan umum. Reformasi itu memungkinkan penduduk Prancis di Kaledonia Baru yang telah tinggal selama 10 tahun atau lebih bisa memilih.

Dilansir Al Jazeera, pemerintah Paris mengatakan langkah tersebut upaya mendukung demokrasi di gugus kepulauan yang berada di antara Australia dan Fiji itu.

Masyarakat pribumi yang disebut suku Kanak, yang berjumlah sekitar 40 persen dari 300 ribu total populasi, menilai keputusan mengizinkan warga Prancis untuk memilih akan menghambat peluang mereka memperoleh kemerdekaan.

Perubahan aturan itu akan menambah ribuan pendatang baru asal Prancis ke dalam daftar pemilih. Menurut kelompok masyarakat pribumi, itu akan melemahkan golongan mereka untuk dapat memiliki pemerintahan sendiri.

Kerusuhan mulai terjadi pada Selasa, dengan gedung-gedung dan kendaraan dibakar, kantor polisi diserang, serta toko-toko dijarah. Gelombang kerusuhan tidak mereda meski Kaledonia Baru memberlakukan jam malam.

"Jika kita tidak berhenti sekarang, ini akan menjadi pembantaian besar-besaran," kata Komisaris Tinggi Louis Le Franc pada Rabu.

Dilansir Associated Press, Perdana Menteri (PM) Gabriel Attal mengatakan, 1.700 pasukan keamanan telah dikerahkan untuk membantu polisi. Sekitar seribu pasukan lainnya sedang dikirim untuk meredakan situasi.

"Semuanya dilakukan untuk memulihkan ketertiban dan ketenangan yang layak diterima warga Kaledonia," katanya.

Pihak berwenang dan Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan, lima orang tewas termasuk dua petugas polisi. Presiden Emmanuel Macron memperingatkan bahwa kekerasan yang berlanjut akan ditanggapi dengan tindakan yang tegas.

Dilansir BBC, Macron kemudian mengeluarkan surat kepada perwakilan Kaledonia Baru, menyerukan agar mereka mengutuk kekerasan yang terjadi dan menyerukan ketenangan.

Partai utama pro-kemerdekaan, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) mendukung seruan itu. Mereka menyerukan para yunanidemonstran untuk menghentikan blokade di jalanan.

Tindakan darurat memberi pihak berwenang kekuasaan lebih besar untuk mengatasi kekerasan. Ini termasuk kemungkinan penahanan rumah bagi orang-orang yang dianggap mengancam ketertiban umum.

Selain itu, tindakan tersebut memperluas kekuasaan untuk melakukan penggeledahan, menyita senjata dan membatasi pergerakan dengan kemungkinan hukuman penjara bagi pelanggarnya.

Dilansir France24, Prancis terakhir kali menerapkan tindakan darurat di wilayah luar negerinya pada 1985. Tindakan itu juga dilakukan di Kaledonia Baru.

PM Attal mengatakan, media sosial terutama TikTok telah dilarang karena digunakan oleh para pengunjuk rasa.

Beberapa pemimpin negara tetangga menanggapi kerusuhan di Kaledonia Baru. Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik, Henry Puna, mendukung masyarakat Kanak tetapi menyayangkan kekerasan yang terjadi.

"(Masalah) itu yang memang perlu kita bicarakan secara terbuka dan jujur. Apa penyebab masalahnya, dan apa solusinya," katanya, dikutip VOA News.

PM Kepulauan Cook Mark Brown mengatakan, kemandirian lebih besar diperlukan bagi suku pribumi Kanak.

"Ini adalah alasan untuk mengakui otonomi yang lebih besar dan kemerdekaan yang lebih besar dari masyarakat di pulau-pulau tersebut," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyerukan resolusi damai, mendesak semua pihak mengambil langkah meredakan situasi sehingga bisa terjadi dialog dan ketenangan.

Prancis menduduki Kaledonia Baru pada 1853. Banyak warga Prancis kemudian datang dan menghuni wilayah tersebut. Setidaknya 40 ribu orang telah tiba sejak tahun 1998.

Selain suku Kanak yang berjumlah 40 persen, Caldoches yang merupakan keturunan Prancis berjumlah sekitar 25 persen. Kelompok masyarakat lainnya adalah warga kepulauan Wallis dan Futuna, Tahiti serta penduduk campuran dari Indonesia (Jawa), Vietnam dan negara-negara Asia lainnya.