6 Fakta Transnistria, Negara yang Tak Diakui oleh PBB 

Ketika Uni Soviet dalam keadaan gonjang-ganjing hampir runtuh, orang-orang di Transnistria mendeklarasikan diri pada 2 September 1990, sebagai Republik Pridnestrovia Moldavia (PMR) secara sepihak.

Moldova yang menganggap bahwa Transnistria sebagai bagian dari wilayahnya, kemudian meluncurkan operasi militer sehingga terjadilah perang. Pertempuran berlangsung antara tahun 1990 sampai tahun 1992 yang berakhir dengan gencatan senjata.

Awalnya, Presiden Soviet Mikhail Gorbachev saat itu mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Transnistria batal. Akan tetapi, ketika Soviet menjadi Rusia, Moskow memberikan dukungan kepada wilayah tersebut. Meski begitu, Rusia tak pernah mengakuinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

Setelah perang kemerdekaan, salah satu pendukung dan penyokong utama Transnistria adalah Rusia. Moskow memberikan subsidi ekonomi serta mempertahankan kehadiran militer serta misi penjaga perdamaian di wilayah tersebut.

Semua negara anggota PBB tidak ada yang mengakui bahwa Transnistria adalah negara yang merdeka. Meski Rusia sekalipun yang terus memberikan dukungan kepada wilayah tersebut, mereka tidak pernah mengakui Transnistria atau PMR sebagai negara merdeka yang berdaulat.

Sejauh ini, hanya ada dua negara yang mengakui secara resmi kemerdekaan PMR. Dua negara itu adalah Ossetia Selatan dan Republik Abkhazia.

Namun, dua negara yang mengakui kemerdekaan PMR tersebut, saat ini adalah negara sengketa. Ossetia Selatan dan Republik Abkhazia adalah dua wilayah yang mencoba memisahkan diri dari Georgia. Tapi, mereka berdua juga tidak pernah diakui oleh PBB sebagai negara yang merdeka.

Wilayah Transnistria tidak besar, hanya sekitar 4.163 kilometer persegi. Dengan wilayah sebesar itu, pulau Bali yang memiliki luas 5.780 kilometer persegi sedikit lebih besar dari pada Transnistria.

Populasi wilayah yang mengaku sebagai negara PMR itu, pada tahun 2004 lalu adalah 555.347 penduduk. Sebagian besar etnisnya adalah Moldavia yang mengisi sekitar 31,9 persen dari total populasi.

Etnis kedua terbesar adalah Rusia dengan 30,4 persen dan Ukraina dengan 28,8 persen. Etnis lain termasuk orang-orang Bulgaria, Polandia Gagauz, Yahudi dan Jerman. Sebagian besar dari populasi itu menganut Kristen Ortodoks Timur.

Dengan ibu kota bernama Tiraspol, bahasa yang digunakan sebagian besar warga PMR adalah bahasa Rusia. Tapi tak sedikit juga dari penduduk yang bisa tiga bahasa sekaligus, yakni bahasa Rusia, bahasa Ukraina dan bahasa Moldova.

Meskipun tidak diakui sebagai negara, Transnistria memiliki sistem perangkat pemerintahan dan ekonomi yang cukup untuk benar-benar menjadi negara. Transnistria atau PMR itu memiliki mata uang dan paspor sendiri.

Mata uang mereka adalah Rubel Pridnestrovian yang diperkenalkan sejak tahun 1994 lalu. PMR juga mengeluarkan paspor untuk para warganya. Akan tetapi sebagai negara yang tidak diakui oleh negara-negara anggota PBB, paspor tersebut tidak dapat diterima.

Paspor PMR hanya diterima di Ossetia Selatan, Republik Abkhazia dan Republik Artsakh, sebuah negara lain yang juga tidak diakui PBB dan letaknya diantara Armenia dan Azerbaijan.

Meski begitu, menurut BBC, sebagian besar warga PMR memiliki kewarganegaraan ganda atau bahkan tiga, yaitu Rusia, Moldova atau Ukraina. Jati penduduk PMR tidak benar-benar terjebak dalam wilayahnya serta tetap bisa pergi ke luar negeri.

Selain bahasa Rusia yang digunakan, banyak bangunan di Transnistria bergaya Soviet yang masih berdiri. Di ibu kota Tiraspol, patung Lenin yang dulu pernah memimpin Soviet, berdiri tegak dan menjadi salah satu destinasi wisata.

Sejak selesai perang dengan Moldova, sekitar 1.200 pasukan Rusia masih ditempatkan di Transnistria. Mereka menempati pangkalan dan pos pemeriksaan jalan raya.

Di sisi ekonomi, Transnistria memiliki kedekatan dan ketergantungan dengan Rusia.

Beberapa jurnalis yang telah berkunjung ke Transnistria, seperti Karl Penhaul dari CNN, dia menilai bawah wilayah itu terpenjara oleh waktu. Masih banyak sekali kebanggan tentang Soviet meskipun negara itu telah runtuh.

Pengaruh yang kuat itu, bahkan terlihat dari bendera nasional mereka. Bendera itu berwarna merah-hijau-merah, dengan gambar palu-arit dan bintang berukuran kecil.

Dengan adanya gambar palu-arit di benderanya, Transnistria sepertinya masih memiliki mimpi lama era keemasan Soviet. Negara-negara sosialis-marxis yang mendapat pengaruh besar komunisme seperti China, Korea Utara, Kuba atau bahkan Rusia, bendera mereka tak ada yang menggunakan gambar palu-arit.

Dengan kebanggaan dan gedung-gedung warisan Soviet, jurnalis lain menilai bahwa Transnistria menjadi sangat menarik karena wilayah itu seperti museum kehidupan zaman Soviet.

Transnistria, nama yang lebih sering dipilih oleh publikasi media, tidak terlalu digunakan oleh penduduk setempat. Orang-orang Transnistria lebih suka menyebut negara mereka Pridnestrovie.

Saat ini, Presiden Transnistria bernama Vadim Krasnoselsky. Dia mulai menjabat sejak tahun 2016 lalu. Dalam sejarah berdirinya Transnistria yang memisahkan diri dari Moldova, negara itu sudah memiliki tiga presiden sampai saat ini.

Meski memiliki pemerintahan sendiri, dan juga melakukan pemilu, Freedom House menilai bahwa pemerintah Transnistria tidak demokratis. Komisi Pemilihan negara itu telah lama dikritik atas dugaan imparsialistas dan independensinya.

Masyarakat Transnistria sampai saat ini masih menginginkan kemerdekaannya diakui oleh internasional. Setiap tahun, mereka tetap menggelar acara perayaan hari kemerdekaan. Pada tahun 2006 lalu, warga Transnistria mengadakan referendum yang tetap memilih merdeka dari pada menjadi bagian dari Moldova.

Saat ini, pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang digalakkan. Pariwisata dianggap dapat mendorong ekonomi Transnistria lebih bergairah. Jika kamu suka berpetualang sekaligus liburan, mungkin tidak ada salahnya mencoba mengunjungi negara yang tak diakui sebagai negara tersebut.