7 Fakta Seputar Penggulingan PM Pakistan Imran Khan

Mengawali bulan suci Ramadan di tahun 2022 ini, suasana politik Pakistan goyah. Negara dengan populasi lebih dari 220 juta penduduk yang sebagian besar adalah muslim, dihadapkan pada tontotan drama politik tingkat tinggi.

Kelompok oposisi parlemen Pakistan, pada Minggu (2/4/22), persis ketika sebagian besar rakyat Pakistan mengawali puasa, mengajukan mosi tidak percaya untuk menggulingkan PM Imran Khan.

Dilansir Associated Press, oposisi menuduh Imran Khan telah gagal memimpin negara dan salah urus dalam masalah ekonomi dalam negeri. Inflasi terus melonjak dan nilai mata uang Pakistan terus anjlok.

Imran Khan mengomentari langkah itu sebaagai upaya penggulingan. "Dengan campur tangan terang-terangan dalam politik domestik oleh Amerika Serikat," katanya dikutip Deutsche Welle.

Pemerintah kabinet Khan kemudian mengumumkan komisi khusus akan dibentuk guna menyelidiki konspirasi asing yang diklaim. Khan juga meminta pendukungnya untuk memprotes upaya mosi tidak percaya yang diluncurkan oleh pihak oposisi.

Sebelum mosi tidak percaya diluncurkan seperti yang dijadwalkan pada Minggu, koalisi PM Imran Khan di parlemen telah menarik dukungannya. Mereka memutuskan untuk mundur dan kemungkinan bergabung dengan oposisi. Anggota dari PTI milik Khan juga ada yang membelot.

Parlemen Pakistan memiliki total 342 kursi. Dari jumlah itu, perwakilan partai PTI memiliki 155 kursi. Sedangkan oposisi utama, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) memiliki 84 kursi dan oposisi lain Pakistan Peoples Party (PPP) memiliki 56 kursi. Sisa kursi di parlemen adalah perwakilan partai-partai lain.

Khan butuh setidaknya 172 suara untuk mempertahankan kekuasaannya dan menggagalkan mosi tidak percaya.

Tapi pembelotan legislator anggota dan koalisi, membuat kesempatan Khan untuk tetap berkuasa menjadi sulit. Raja Riaz, salah satu legislator Khan yang membelot mengatakan "kami memiliki perbedaan dengan Perdana Menteri. Kami akan memilih sesuai dengan hati nurani kami,” katanya pada akhir Maret, dikutip Al Jazeera.

Dia juga mengklaim ada lebih dari 20 pembelot yang kemungkinan bergabung dengan suara oposisi di parlemen dalam pengambilan voting mosi tidak percaya.

Imran Khan telah melakukan manuver dengan cepat untuk menghindari upaya penggulingan kekuasaannya lewat mosi tidak percaya di parlemen. Wakil ketua parlemen, Qasim Suri yang pro-Imran Khan, memblokir voting mosi tidak percaya.

"Saya mengesampingkan mosi tidak percaya ini sesuai dengan konstitusi," kata Suri dikutip dari Deutsche Welle, Menurut pendapatnya, voting itu bertentangan dengan konstitusi Pakistan.

Upaya lain yang dilakukan Khan untuk menghindari penggulingan kekuasaannya, dia memerintahkan Presiden Pakistan Arif Alvi untuk membubarkan parlemen. Pengumuman pembubaran itu berarti Pakistan akan melakukan pemilu legislatif dalam waktu paling cepat 90 hari ke depan.

Arif Alvi menerima perintah Khan dan kemudian membubarkan parlemen Pakistan.

Kelompok oposisi marah dan akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Shehbaz Sharif dari PML-N mengatakan "Imran Khan telah mendorong negara ke dalam anarki." Ketua oposisi dari PPP, Bulawan Bhutto Zardari, juga mengatakan akan melawan keputusan Khan.

Gejolak politik di Pakistan berubah menjadi kemelut cepat yang sangat dinamis. Mahkamah Agung (MA) Pakistan telah bersedia mendengarkan gugatan dari kelompok oposisi dan memprosesnya dalam persidangan selama empat hari sejak hari Senin.

Akhirnya pada hari Kamis, MA Pakistan memutuskan bahwa pemblokiran mosi tidak percaya adalah inkonstitusional. Begitu juga dengan pembubaran parlemen yang diperintahkan oleh Imran Khan, juga disebut tak memiliki landasan hukum.

Dikutip dari BBC, MA memberi putusan bahwa mosti tidak percaya bisa dilakukan pada 9 April atau pada Sabtu. Parlemen tetap memiliki kekuatan hukum seperti sebelumnya karena perintah pembubaran adalah inkonstitusional.

Kelompok oposisi berjingkrak atas putusan MA, tapi para pendukung Imran Khan marah bukan main. Fawad Chaudhry, salah satu menteri kebinet Imran Khan mengatakan keputusan MA itu "tidak menguntungkan". Menurutnya, ini telah memperburuk krisis politik di Pakistan, tulis Al Jazeera.

Dengan keputusan MA tersebut, Imran Khan sepertinya sudah tidak bisa lari dari upaya penggulingannya. Pada Sabtu, parlemen kembali berkumpul untuk melakukan voting pada pengajuan mosi tidak percaya.

Untuk menghindari hal itu, Khan bisa memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi rupanya mantan kapten Kriket nasional itu lebih memilih untuk tidak mau mundur.

Voting sempat tertunda karena protes dari anggota parlemen pendukung Imran Khan. Tapi kemudian voting tetap dilanjutkan dan, menurut NPR, legislator pro-pemerintah lebih memilih untuk meninggalkan ruang parlemen. Ketua parlemen juga memilih mundur dan memberikan kuasanya kepada legislator dari PML-N.

Oposisi mendapatkan 174 suara, lebih dari separuh total anggota parlemen. Dengan begitu, secara resmi Imran Khan digulingkan pada hari Sabtu tengah malam, dan pada hari Minggu, kabar itu menyebar dengan cepat. 

Puluhan ribu pendukung Khan turun ke jalanan di kota-kota seluruh Pakistan, sambil mengibarkan bendera PTI. Di Karachi, lebih dari 20 ribu orang juga berbaris dan meneriakkan dukungan supaya Khan kembali ke tampuk kekuasaan.

Sejak isu awal mosi tidak percaya akan diluncurkan, Imran Khan dan para pendukungnya telah menuding oposisi bersekongkol dengan pihak asing untuk menggulingkan kekuasaannya. Amerika Serikat (AS) dituding berada di balik tuduhan itu.

Dilansir CNN, Khan mengatakan dia tidak seperti lawan-lawan politiknya yang menurutnya, "dengan mudah digunakan sebagai boneka oleh Barat." Ini adalah ketegasan Khan dalam kebijakan luar negeri yang independen, yang sering dilihat lebih condong ke China dan Rusia.

Khan sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak anti-Amerika. Akan tetapi, menurutnya, dirinya tidak akan membiarkan bangsanya dijadikan sebagai "kertas tisu dalam hubungan sepihak."

Pemerintah AS, melalui Departemen Luar Negeri segera memberikan tanggapan atas tuduhan itu. Mereka mengatakan "tidak ada kebenaran" dalam klaim yang menyebut campur tangan AS dalam politik internal Pakistan.

"Kami mengikuti perkembangan di Pakistan, dan kami menghormati, kami mendukung proses konstitusional Pakistan dan supremasi hukum, tetapi ketika menyangkut tuduhan itu, tidak ada kebenaran di dalamnya," kata AS.

Pakistan merdeka dari kolonial Inggris pada 14 Agustus 1947. Tapi sejak kemerdekaannya sampai sekarang, lebih dari separuh usia Pakistan didominasi oleh kepemimpinan junta militer. Militer Pakistan telah dikenal memiliki posisi kuat di balik layar dalam dunia politik negara tetangga India tersebut.

Militer Pakistan telah melakukan beberapa kali kudeta. Pertama, pada tahun 1958, Presiden Pakistan Iskander Mirza membubarkan pemerintahan PM Feroz Khan Noon. Dia mengangkat panglima militer Jenderal Ayub Khan. Tapi Ayub Khan kemudian mengasingkan Mirza 13 hari kemudian, dan mengangkat dirinya sebagai Presiden Pakistan.

Kudeta kedua pada tahun 1977 dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Zia-ul-Haq. Pada 1999, Jenderal Pervez Musharraf menangkap PM Nawaz Sharif dan menggulingkan kekuasaannya.

Meski kemudian militer tidak tampil di muka publik dalam percaturan politik, tapi diyakini telah memberi pengaruh dalam plot pemerintahan Pakistan. Dikutip dari BBC, kesuksesan Imran Khan menjadi PM Pakistan, juga disinyalir mendapat dukungan militer.

Salah satu pendukung Khan yang membelot mengatakan "dia (Imran Khan) dibuat oleh mereka (militer). Mereka adalah orang-orang yang membawanya ke tampuk kekuasaan." Lawan-lawan politik yang lain juga semakin vokal menentang militer yang mendukung Imran Khan.

Hubungan Khan sendiri dengan militer juga dinilai memburuk, yang akhirnya membuat dirinya kehilangan dukungan dan berhasil digulingkan dari kekuasaannya. Penggulingan Imran Khan membuat sejarah panjang Pakistan semakin kokoh, bahwa posisi PM tidak pernah diselesaikan secara utuh selama lima tahun masa jabatan.

Tapi Imran Khan menuliskan sejarahnya, menjadi satu-satunya Perdana Menteri yang digulingkan lewat mosi tidak percaya.