8 Negara Arab Dukung Transisi Damai Suriah

15 Des 2024, 22:10 WIB

Pri Saja

ilustrasi (Unsplash.com/Mahmoud Sulaiman)

Intinya sih...

Para Menteri Luar Negeri delapan negara Arab bertemu di Yordania dan mendukung transisi damai pemerintahan Suriah.
Mereka mengutuk serangan Israel ke zona penyangga Suriah dan menyerukan inklusivitas dalam pemerintahan baru.
Hadir juga diplomat tertinggi Turki dan AS, serta Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pederson.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Para Menteri Luar Negeri delapan negara Arab berkumpul di kota Aqaba, Yordania, dan berjanji mendukung transisi damai pemerintahan Suriah. Delapan negara tersebut adalah Yordania, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Mesir, UEA, Bahrain dan Qatar.

Para diplomat tersebut bertemu pada Sabtu (14/12/2024), membahas perkembangan terbaru krisis Suriah. Mereka juga membicarakan langkah-langkah menuju resolusi damai setelah rezim Bashar al-Assad digulingkan oleh kelompok Hizbut Tahrir al-Syam (HTS).

Para diplomat juga mengutuk serangan Israel ke zona penyangga Suriah, termasuk wilayah Gunung Hermon, Quneitra dan pedesaan Damaskus. Mereka menggambarkan tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan Perjanjian 1974.

1. Melibatkan PBB dan Liga Arab

Diplomat dari negara Arab tersebut bersepakat bahwa semua kekuatan politik dan sosial di pemerintahan baru Suriah harus terwakili. Mereka juga menyerukan keadilan dan kesetaraan sehingga tidak ada diskriminasi etnis, sektarian atau agama.

Dilansir Al Jazeera, para diplomat mengatakan bahwa proses politik di Damaskus juga harus didukung oleh PBB dan Liga Arab sesuai dengan prinsip-prinsip Resolusi Dewan Keamanan 2254.

Resolusi tersebut dikeluarkan pada 2015 yang menetapkan peta jalan untuk penyelesaian konflik yang dinegosiasikan.

2. Diplomat Turki dan AS ikut hadir

Selain delapan negara Liga Arab, hadir dalam pertemuan tersebut adalah diplomat tertinggi Turki dan Amerika Serikat (AS), yakni Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Fidan mengatakan bahwa lembaga-lembaga Suriah yang ada, harus tetap dipertahankan dan direformasi.

"Jangan pernah biarkan terorisme mengambil keuntungan dari masa transisi. Dan kita harus mengoordinasikan upaya kita dan belajar dari kesalahan masa lalu," katanya, dikutip BBC.

Biden dalam pengakuannya, mengatakan bahwa AS telah melakukan kontak langsung dengan HTS yang saat ini menguasai Suriah. Ini adalah pengakuan pertama terkait hal tersebut, meski AS masih menetapkan HTS sebagai organisasi teroris asing.

3. PBB bertekad bekerja sama dukung transisi pemerintah Suriah

Di dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri itu, hadir juga Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pederson. Dia bertekad untuk bekerja sama dalam mendukung transisi Suriah, di mana PBB memiliki peran penting.

"Yang sangat penting di Suriah adalah kita melihat proses politik yang kredibel dan inklusif yang menyatukan semua komunitas di Suriah," katanya, dilansir ABC News.

Dia juga menjelaskan bahwa para mitra harus memastikan lembaga negara Suriah tidak runtuh, sehingga bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan secepat mungkin.

"Dan jika kita dapat mencapainya, mungkin ada peluang baru bagi rakyat Suriah," ujarnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.