Abiy Ahmed Dilantik Sebagai PM Ethiopia

Beberapa kepala negara Afrika datang ke ibu kota Addis Ababa di Ethiopia. Mereka menyaksikan Abiy Amed Ali mengambil sumpah jabatan untuk dilantik sebagai PM Ethiopia. Partai Kemakmuran milik Abiy menang telak pada pemilu bulan Juni lalu.

Abiy telah menjadi PM Ethiopia pada tahun 2018 lalu dengan janji reformasi politik dan ekonomi. Ketika ia menjabat, puluhan ribu tahanan politik dibebaskan dan reformasi ekonomi dijalankan secara bertahap.

Kini ketika ia dilantik untuk jabatan kedua, dilansir dari Reuters, Presiden Ethiopia yang bernama Sahle-Work Zewde mengatakan kepada parlemen bahwa prioritas pemerintahan yang dipimpin oleh Abiy Ahmed akan mengurangi inflasi, biaya hidup serta mengurangi pengangguran.

Pelantikan jabatan kedua Abiy Ahmed membuat beberapa kelompok khawatir, khususnya para aktivis hak asasi manusia. Selama 11 bulan terakhir ia memerintah, konflik mematikan terjadi di regional Tigray.

Konflik antara pasukan federal Ethiopia dengan TPLF masih berkobar hingga saat ini. Kedua belah pihak telah dituduh melakukan pelanggaran kemanusiaan seperti pembunuhan warga sipil, pelecehan dan pemerkosaan, serta pelanggaran lainnya.

Pemilu di Ethiopia diwarnai oleh beberapa masalah yakni kritik, boikot dari partai oposisi, penundaan pemungutan suara di tiga wilayah, serta pemilihan tidak dilakukan di regional Tigray.

Di Tigray, regional itu dikuasai oleh kekuatan TPLF yang sedang berperang dengan pasukan federal Ethiopia.

Meski ada beberapa masalah tersebut, tapi para pengamat dari luar menilai pemilu Ethiopia lebih baik jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Catherine Soi dari Al Jazeera mengatakan ada keinginan dan harapan untuk prioritas meningkatkan keamanan Ethiopia dari pemerintahan baru PM Abiy Ahmed tersebut. 

Menurut Soi, "banyak orang Ethiopia mengatakan mereka ingin PM menangani situasi keamanan. Konflik di Tigray semakin tak terkendali. Konflik telah menyebar ke wilayah Amhara dan Afar. Ada konflik etnis di beberapa bagian negara juga. Ekonomi negara juga sedang berjuang."

Saat ini, jalannya perang antara TPLF dengan pasukan federal Ethiopia masih belum jelas setelah Abiy Ahmed diambil sumpah jabatannya. TPLF sendiri adalah kekuatan politik yang dominan selama hampir tiga dekade sebelum negara di Tanduk Afrika itu dipimpin oleh Abiy Ahmed.

Pemilu pada bulan Juni 2021 di Ethiopia adalah pemilu yang sudah ditunda karena berbagai masalah. Salah satu yang paling utama adalah karena penyebaran infeksi COVID-19.

Dalam pemilu yang kemudian dapat terlaksana, media lokal Addis Standard menilai bahwa pemilu berjalan secara tidak lengkap karena absennya suara dari regional Tigray.

Dalam catatan analisanya disebutkan "untuk pertama kalinya sejak Republik Demokratik Federal Ethiopia (FDRE) dibentuk pada tahun 1995, Ethiopia membentuk pemerintahan baru tanpa kehadiran salah satu dari sepuluh anggota federasinya, negara bagian Tigray, dan dengan latar belakang proses pemilihan yang tidak lengkap."

Selain itu, pemerintahan Abiy Ahmed akan menghadapi beberapa masalah diplomatik karena konflik dengan beberapa negara tetangga seperti Mesir, juga masalah perang TPLF-Ethiopia yang sampai kini belum selesai.

Tapi peneliti Amnesty International, Fisseha Tekle, melihat dengan sudut pandang berbeda atas pelantikan PM Abiy Ahmed.

Dilansir dari Associated Press, dia mengatakan "saya pikir itu akan memberi pemerintah (Ethiopia) kesempatan untuk memperbarui komitmennya untuk mereformasi dan meningkatkan situasi hak asasi manusia di negara ini.

"Mereka memiliki parlemen yang didominasi oleh satu partai yang berkuasa, jadi jika mereka memiliki komitmen, mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan itu."

Saat ini penyelidikan tentang pelanggaran kemanusiaan telah dilakukan meski ada insiden, yakni tujuh anggota senior PBB yang diusir oleh Kementrian Luar Negeri Ethiopia. Laporan tentang penyelidikan tersebut, akan dirilis pada 1 November mendatang.