Ada Boikot, Pelajar Myanmar yang Ujian Matrikulasi Anjlok 80 Persen

Ujian tahunan diambil oleh siswa di tahun terakhir sekolah menengah atas di Myanmar. Ujian ini dianggap sebagai ujian paling penting bagi siswa Myanmar karena hasilnya menentukan universitas atau perguruan tinggi mana yang dapat mereka masuki.

Nilai ujian itu juga menentukan jurusan mana yang bisa mereka ambil. Setelah kudeta militer, rezim mengadakan ujian matrikulasi pertamanya pada Maret 2022, yang diikuti oleh 280 ribu siswa.

Seorang guru di sebuah sekolah swasta di Yangon menjelaskan bahwa salah satu penyebab penurunan tajam tersebut adalah situasi ekonomi. “Bagi siswa, uang sekolah dan kelas tambahan di luar sekolah tetap penting untuk mendapatkan kelulusan dan nilai tinggi," kata guru tersebut.

"Biaya itu telah menjadi beban bagi banyak keluarga yang menghadapi kesulitan sosial ekonomi akibat COVID-19,” tambahnya, dilansir Nikkei Asia. Sistem pendidikan di Myanmar dinilai tak stabil setelah militer melakukan kudeta. 

Menurut pejabat Kementerian Pendidikan Myanmar, tingkat partisipasi tahunan pada 2023 ini sudah maksimal. "Ada 90 persen siswa yang telah mendaftar untuk ujian nasional," kata Thin Nu Nu Sein, seorang pejabat dari Kementerian Pendidikan, dilansir The Star.

Setidaknya da total 863 pusat ujian yang telah disediakan oleh Pemerintah Myanmar. Ada pula lima pusat ujian yang tersedia di luar negeri untuk memfasilitasi pelajarnya yang tidak berada di Myanmar.

Walau begitu, jumlah peserta pada 2023 ini menurun drastis. Belum diketahui apakah ada faktor lain selain ekonomi yang mempengaruhi penurunan partisipasi ujian matrikulasi di Myanmar ini.

Beberapa siswa dari keluarga berpenghasilan menengah juga beralih ke sekolah swasta atau internasional untuk memboikot pendidikan publik di bawah rezim militer.

“Saya memboikot sekolah yang dibuka oleh pemerintah militer dan menolak mengikuti ujian matrikulasi mereka. Banyak teman saya melakukan hal yang sama,” kata seorang siswa yang kini bersekolah di sekolah internasional di Yangon, dilansir Nikkei Asia.

Tahun lalu, siswa itu mulai belajar di program yang selaras dengan International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), sebuah kualifikasi internasional yang dibuat oleh Universitas Cambridge di Inggris. “Saya ingin melanjutkan studi saya dengan program diploma di bidang teknologi informasi di masa mendatang,” ujarnya.

Ibu siswa itu mendukungnya tetapi untuk alasan yang berbeda. “Menurut saya sekolah umum tidak lagi aman bagi anak-anak kita untuk belajar,” kata ibu tersebut, karena sebagian orang menganggap bersekolah di sekolah umum sebagai tindakan mendukung kekuasaan militer. "Kami tidak ingin menempatkan anak-anak kami dalam bahaya," tambahnya.