Afsel akan Jadi Tuan Rumah Pusat Transfer Teknologi Vaksin

Dilansir DW, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pengumumannya menyampaikan bahwa langkah ini diputuskan untuk membantu meningkatkan akses vaksin di seluruh benua Afrika, di mana kasus dan kematian meningkat hampir 40 persen selama seminggu terakhir, 

"Hari ini saya dengan senang hati mengumumkan bahwa WHO sedang berdiskusi dengan konsorsium perusahaan dan institusi untuk membangun pusat transfer teknologi di Afrika Selatan. Konsorsium tersebut melibatkan perusahaan Afrigen Biologics & Vaccines, yang akan bertindak sebagai hub baik dengan memproduksi vaksin mRNA itu sendiri maupun dengan memberikan pelatihan kepada produsen Biovac," kata pemimpin WHO.

Dilansi NDTV, Ramaphosa dalam pengumuman virtual WHO tersebut, dia mengatakan.

“Kemampuan untuk memproduksi vaksin, obat-obatan, dan komoditas terkait kesehatan lainnya akan membantu menempatkan Afrika di jalur penentuan nasib sendiri.  Sudah ditunjukkan sekarang bahwa kita tidak bisa terus bergantung pada vaksin yang dibuat di luar Afrika karena vaksin itu tidak pernah datang. Mereka tidak pernah tiba tepat waktu dan orang-orang terus meninggal."

Namun, vaksin baru akan bisa diproduksi tahun depan. Kepala ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan menyampaikan bahwa perlu sembilan hingga 12 bulan sebelum vaksin COVID-19 dapat diproduksi di Afrika Selatan menggunakan proses yang teruji dan disetujui.

Presiden Prancis Emmanuel Macron merupakan salah satu pemimpin yang mendukung transfer teknologi vaksin, yang disampaikannya dalam kunjungan ke Afrika Selatan bulan lalu, dia ingin negara-negara miskin mulai membuat vaksin COVID-19 mereka sendiri.

Rencana ini akan menjadi keputusan yang baik bagi Afrika Selatan, karena negara tersebut menyumbang hampir 40 persen dari total kasus virus corona yang tercatat di Afrika. Negara ini saat ini mengalami lonjakan infeksi yang cepat di tengah peluncuran vaksin yang lambat, ditandai dengan pengiriman yang tertunda, di antara faktor-faktor lainnya.

Dilansir RTE,  Ramaphosa sebelumnya telah mengatakan bahwa beban kasus harian di negaranya telah melonjak 1.500 persen sejak April, sebelumnya kurang dari 800 kasus sehari, menjadi lebih dari 13 ribu kasus dalam seminggu terakhir.

Saat ini di provinsi Gauteng, yang merupakan wilayah pusat komersial terpadat di negara itu adalah pusat wabah terbaru. Kasus infeksi di wilayah tersebut telah meningkat melebihi puncak dalam dua gelombang sebelumnya. Meningkatnya kasus di Gauteng membuat rumah sakit penuh dan petugas medis kewalahan, karena hal itu pemerintah pada pekan lalu mengerahkan personel medis tentara untuk membantu petugas kesehatan di Gauteng.

Dilansir RTE, berdasarkan data WHO saat ini hanya 1 persen warga populasi di Afrika Selatan yang telah divaksinasi penuh. Kasus yang meningkat saat ini terjadi di tengah akses vaksin yang sulit, sejak Februari setidaknya satu dosis vaksin telah diberikan kepada lebih dari dua juta orang, negara itu memiliki 59 juta populasi. Vaksinasi sejauh ini hanya terbuka untuk petugas kesehatan dan bagi individu yang berusia di atas 60-an, dengan guru akan memenuhi syarat untuk menerima suntikan mulai 23 Juni.

Vaksin yang diberikan Afrika Selatan sejauh ini merupakan produksi dari Pfizer dan Johnson & Johnson, dan regulator kesehatan negara itu mengatakan hari ini bahwa evaluasi untuk persetujuan vaksin Coronavac buatan Tiongkok, yang sedang dalam tahap selanjutnya.

Saat ini total di 216 negara telah memberkan lebih dari 2,6 miliar dosis vaksin COVID-19. Untuk negara-negara berpenghasilan tertinggi, terhitung 16 persen dari populasi global, 74 dosis telah disuntikkan per 100 penduduk. Namun, untuk wilayah Afrika hanya  tiga dosis per 100 orang.

Dilansir DW,  Ramaphosa mengacu dalam pembicaraan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendukung pengabaian kekayaan intelektual, mengecam apa yang disebutnya "apartheid vaksin", yang diciptakan oleh negara-negara kaya. Afrika Selatan, bersama dengan India telah meminta negara-negara kaya untuk mendukung pengabaian hak paten vaksin COVID-19.

"Hari ini bersejarah dan kami melihat ini sebagai langkah ke arah yang benar tetapi itu tidak mengalihkan perhatian kami dari proposal awal kami yang disusun oleh India dan Afrika Selatan bahwa kami harus melihat pengabaian TRIPS di WTO."