Jakarta, IDN Times - Konvoi pasukan perdamaian perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Mali (MINUSMA) menabrak bom rakitan, pada Selasa (21/2/2023). Tabrakan itu memicu ledakan sehingga menewaskan tiga pasukan dan melukai lima lainnya.
Mali telah menghadapi pemberontakan bersenjata selama satu dekade, yang menyebabkan ribuan orang tewas. Negara tersebut adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi misi penjaga perdamaian.
MINUSMA mengatakan, konvoi mengalami serangan di Mali bagian tengah yang dilanda pemberontakan.
"Konvoi Pasukan MINUSMA menabrak Alat Peledak Improvisasi #IED hari ini," kata MINUSMA melalui Twitter.
Melansir Africa News, ada lebih dari 13.500 pasukan perdamaian PBB di Mali. Jumlah itu merupakan salah satu misi penjaga perdamaian PBB yang terbesar dan berbahaya. Sudah banyak pasukan yang menjadi korban bom rakitan.
Pada Januari, Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sebuah laporan mengatakan, ada 165 penjaga perdamaian tewas dan 687 terluka sejak Juli 2013 di Mali.
Pasukan MINUSMA telah mencatat adanya 548 serangan bom rakitan, yang merenggut 103 nyawa dan menyebabkan 638 personel MINUSMA luka-luka.
Kepala MINUSMA, El-Ghassim Wane, mengatakan serangan itu menggambarkan lingkungan yang kompleks di mana pasukan penjaga perdamaian bekerja.
"Saya mengutuk keras serangan ini dan menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan saudara-saudara seperjuangan mendiang helm biru," kata Wane, dilansir Associated Press.
Dewan Keamanan PBB dan Guterres juga mengutuk keras serangan itu. Mereka juga mengatakan, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB dapat dianggap sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
Anggota dewan meminta agar pemerintah transisi Mali untuk segera menyelidiki serangan itu dengan dukungan MINUSMA dan membawa pelakunya ke pengadilan.
Dewan menyatakan keprihatinannya mengenai situasi keamanan di Mali dan dimensi transnasional dari ancaman teroris di wilayah Sahel. Dewan menekankan bahwa perdamaian di wilayah tersebut tidak akan tercapai tanpa kombinasi upaya politik, keamanan, pembangunan perdamaian, pembangunan yang menguntungkan semua wilayah Mali dan implementasi perjanjian damai 2015.
Kerusuhan di Mali dimulai bersamaan dengan pemberontakan etnis Tuareg yang menuntut pemerintahan sendiri di bagian utara negara itu pada 2012. Prancis telah mengirim pasukannya dan berhasil memukul mundur pemberontak, tetapi mereka berkumpul kembali dan memperluas ke pusat negara pada 2015.
Kegagalan pemerintah mengatasi pemberontakan telah memicu militer melakukan kudeta terhadap presiden terpilih, Ibrahim Boubacar Keita, pada Agustus 2020. Junta yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goita memiliki hubungan yang tegang dengan masyarakat internasional dan membatasi kemampuan misi perdamaian untuk beroperasi.
Dalam memerangi pemberontak, junta telah menjalin kerja sama dengan Rusia, membawa paramiliter dan peralatan Rusia. Sebelumnya, Mali bekerja sama dengan Prancis, tapi hubungan telah memburuk. Prancis pada tahun lalu menarik pasukan terakhirnya dari Mali yang dikerahkan di bawah pasukan anti-jihadis Barkhane yang telah lama beroperasi di Sahel.
Tinjauan internal misi pada Januari mengatakan pembatasan yang diberlakukan oleh junta telah membuat personel menghadapi risiko keamanan. Mali berisiko kehilangan 2.250 pasukan perdamaian.
Negara-negara seperti Benin, Jerman, Swedia, Pantai Gading, dan Inggris telah mengumumkan penarikan pasukan, menurut International Crisis Group.