Aktivis Hong Kong Tanyakan Mengapa Tiongkok Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Pertanyaan tersebut didahului oleh beberapa alasan mengapa Tiongkok tidak layak menjadi bagian dari Dewan HAM PBB. Perlu diketahui, periode negara itu sebagai anggota badan HAM tertinggi PBB berakhir pada 2019 ini.

"Hong Kong berada di ujung krisis kemanusiaan seiring dengan adanya kebrutalan polisi terhadap para pendukung pergerakan demokrasi yang meningkat. Para pengunjuk rasa yang ditahan menghadapi kekerasan fisik dan penghinaan dari polisi," kata Chan.

Chan mencontohkan sejumlah insiden di mana massa dihadapkan pada polisi anti-huru-hara Hong Kong yang menggunakan senjata mereka, tak terkecuali laporan dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang pengunjuk rasa perempuan.

Pada Agustus lalu, seorang demonstran perempuan menuding polisi telah melecehkannya saat sedang melakukan penggeledahan yang menurutnya "tidak perlu". Polisi itu menyentuh seluruh tubuhnya tanpa sarung tangan dan memakai pulpen untuk memaksanya membuka kaki.

"Demonstran yang ditahan tidak diberi akses segera untuk mendapatkan bantuan medis dan hukum," kata Chan, kemudian menambahkan bahwa ada seorang perempuan yang memberi pertolongan pertama ditembak oleh polisi sampai membutakan salah satu matanya.

"Polisi anti-huru-hara menyerang penumpang-penumpang kereta bawah tanah yang tak bersalah yang mereka klaim sebagai pembuat rusuh yang sedang menyamar. Sampai kini, polisi telah menembakkan lebih dari 2.000 kaleng gas air mata. Polisi juga menyebut para pengunjuk rasa sebagai 'kecoa'."

Chan menilai semua ini terjadi karena pemerintah Hong Kong, yang mendapat dukungan dari Beijing, mengizinkan polisi untuk melakukannya. Ia melihat bahwa berbagai "penggerebekan brutal" terhadap demonstran dianggap sebagai "pengendali hama yang bisa diterima untuk menghentikan kebebasan berbicara".

"Ini adalah akibat dari ketiadaan demokrasi di Hong Kong karena pemerintah tidak dituntut untuk bertanggung jawab atas dukungannya terhadap kekerasan yang dilakukan kepolisian," tuturnya. Beijing sendiri sempat menegaskan dukungannya terhadap polisi Hong Kong untuk menghadapi para pengunjuk rasa yang disebut "radikal".

"Kami sangat memahami tekanan besar yang dihadapi polisi Hong Kong dan keluarga mereka, dan ingin menyampaikan rasa hormat terhadap mereka yang dengan berani berdiri di atas tanggung jawab dan memenuhi kewajiban mereka walaupun apa pun yang terjadi," kata Yang Guang, juru bicara Kantor Urusan Hong Kong dan Makau.

"Pemerintah pusat mendukung pemerintah [Hong Kong] dan departemen terkait serta kepolisian untuk menegakkan hukum," tambahnya.

Oleh karena itu, Chan meminta PBB untuk segera menentukan langkah guna menjamin hak para demonstran untuk turun ke jalan tanpa menghadapi kekerasan.

Kepada kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet, Chan bertanya,"Akankah komisioner tinggi mendukung permohonan kami agar dewan ini mengadakan sidang darurat dan membentuk suatu Komisi Penyelidik untuk menjamin hak warga Hong Kong?"

Sementara itu, menurut Reuters, perwakilan diplomatik Tiongkok di PBB menuliskan surat kepada Dewan HAM di Jenewa pada akhir pekan kemarin. Isi surat itu adalah permintaan agar Chan tidak diberi kesempatan berbicara dalam pertemuan tersebut.

Tiongkok menyebut Chan sebagai "pesakitan" karena terbukti bersalah telah menghasut massa untuk mengganggu ketertiban umum selama demonstrasi pro-demokrasi pada 2014. Hanya saja, hukuman Chan disebut sedang ditangguhkan oleh pengadilan.