Brussels, IDN Times - Perdana Menteri Inggris Theresa May bertolak ke Brussels, Belgia, pada Sabtu (24/11). May akan bertemu sejumlah pejabat tinggi Uni Eropa sebagai permulaan sebelum melanjutkan ke Pertemuan Tingkat Tinggi Uni Eropa keesokan hari untuk membahas kesepakatan Brexit.
Intensitas pun meningkat seiring aksi protes Spanyol terkait Gibraltar. Ada apa dengan Gibraltar?
Pada Rabu (21/11), May dilaporkan berkomunikasi dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Keesokan harinya, ia menemui reporter di depan kantornya di Downing Street 10 dan meyakinkan publik bahwa dirinya "percaya diri hari Minggu nanti kami akan menyetujui kesepakatan untuk seluruh keluarga Kerajaan Inggris termasuk Gibraltar".
Namun, dilansir dariThe Independent, Sanchez berkata lain. "Setelah perbincanganku dengan Theresa May, posisi kami tetap jauh. Pemerintahanku akan selalu mengutamakan kepentingan Spanyol. Jika tak ada perubahan, kami akan memveto Brexit." Ia pun mengancam bahwa pertemuan hari Minggu takkan terjadi bila tidak ada kesepakatan.
Menyusul pernyataan Sanchez, Menteri Luar Negeri Spanyol untuk Uni Eropa Marco Aguiriano, mengingatkan bahwa pemerintahnya bisa "menghentikan waktu" yang akan menyulitkan, bahkan membatalkan, negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa besok.
Madrid menuding Inggris telah melakukan "pengkhianatan" melalui kesepakatan "perceraian" dari Uni Eropa. Di dalamnya, Spanyol menuduh perunding Inggris membujuk Uni Eropa untuk memasukkan klausul bahwa segala urusan mengenai Gibraltar bisa dibicarakan oleh kedua pihak. Dengan kata lain, Spanyol merasa sengaja tidak dilibatkan.
"Kami khawatir karena paragraf ini, yang diperkenalkan hampir dengan pengkhianatan dan di bawah selimut kegelapan, bisa dimanfaatkan Inggris di masa depan untuk mengatakan bahwa perjanjian selanjutnya antara Uni Eropa dan Inggris bisa berlaku terhadap Gibraltar tanpa memerlukan persetujuan sebelumnya dari Spanyol," kata Aguiriano, seperti dikutip dari The Guardian.
Isu Gibraltar sudah menjadi perdebatan antara Inggris dan Spanyol sejak lama. Hanya saja, dengan keinginan Inggris untuk berpisah dari Uni Eropa, Spanyol melihat kesempatan untuk merebut Gibraltar kembali. Ini merupakan kebijakan resmi Spanyol sejak era Francisco Franco.
Gibraltar sendiri berada di Semenanjung Iberia dan secara resmi diserahkan oleh Spanyol kepada Inggris pada 1713 melalui Perjanjian Utrecht. Meski begitu, Spanyol tidak bisa merelakan wilayah yang dikenal dengan sebutan The Rock tersebut begitu saja.
Bukti bahwa Spanyol masih mempersoalkan kontrol Inggris di Gibraltar adalah adanya referendum. Misalnya, pada 1967 Spanyol melakukan penentuan pendapat yang melibatkan lebih dari 12.000 warga Gibraltar.
Hasilnya adalah mayoritas ingin tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Referendum berikutnya dilakukan pada 2002. Kesimpulannya tetap sama, yaitu bahwa Gibraltar tetap berada di bawah kontrol pemerintah di London.
Gibraltar sendiri merupakan satu-satunya Teritorial Luar Negeri Britania Raya yang menjadi anggota Uni Eropa. Sekitar 30.000 populasi Gibraltar memegang paspor Inggris. Dengan kata lain, mereka diizinkan mengikuti referendum Brexit. Hasilnya adalah mereka tetap ingin bergabung dengan Uni Eropa.
Hanya saja, ini sulit terjadi mengingat mereka adalah bagian dari Inggris. Pemerintah di London juga menganggap Gibraltar sangat penting sebab wilayah itu menjadi pintu masuk menuju kawasan Mediterania. Namun, 10.000 warga Spanyol melintas setiap hari ke Gibraltar untuk bekerja. Ini membuat situasi kian kompleks.
Spanyol memang tidak memiliki hak veto terkait hasil akhir yang ditentukan pada hari Minggu. Namun, banyak pengamat meyakini, Uni Eropa takkan gegabah untuk mengambil keputusan ketika ada satu negara yang memprotes kesepakatan tertentu. Alasannya adalah Uni Eropa butuh suara bulat sebagai bentuk dukungan.
Nah, ikuti terus perkembangan Brexit atau proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa, hanya di IDN Times...