Alasan Ratusan Ribu Warga Hong Kong Protes RUU Ekstradisi ke Tiongkok

Walau Hong Kong masih menjadi bagian dari Tiongkok, tapi secara hukum, pulau tersebut cukup otonom dengan memiliki undang-undang, hakim dan pengadilannya sendiri. Ini karena Tiongkok dan Hong Kong mengadopsi "one country, two systems" yang konsekuensinya adalah keduanya memiliki perbedaan dalam hal legislasi.

Masyarakat Hong Kong terbilang lebih pro-demokrasi dibandingkan mereka yang berada di Tiongkok daratan. Secara tak langsung, warga Hong Kong pun tidak percaya dengan sistem hukum yang diterapkan dan dikontrol oleh Beijing. Selebriti Hong Kong Denise Ho yang menolak RUU ekstradisi menilai "ini adalah momen yang sangat mengerikan bagi Hong Kong".

"Ini merupakan isu global sebab ini adalah hukum yang berdampak kepada aktivis HAM maupun anggota lembaga nonpemerintahan manapun yang datang ke Hong Kong dan melakukan sesuatu yang tak disukai oleh pemerintah Tiongkok," ujarnya, seperti dilansir dari South China Morning Post menjelang demonstrasi.

Meski mayoritas warga menolak RUU ekstradisi, tapi masih ada juga tokoh-tokoh kunci di pemerintahan yang memiliki pengaruh dan mereka justru kontra dengan keinginan sebagian besar masyarakat. Salah satu pejabat tinggi di pemerintahan Hong Kong, Matthew Cheung Kin-chung, mengatakan pihaknya tidak akan mengkhianati warga.

Menurutnya, tidak ada "agenda politik" apapun di balik pembahasan RUU ekstradisi dengan Tiongkok. Begitu juga dengan Elsie Leung yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Komite Hukum Hong Kong, sebuah badan yang dibentuk untuk menjalankan konsultasi soal berbagai rancangan legal antara pemerintah dan warga.

Leung yang kini ditunjuk sebagai penasihat Beijing untuk urusan konstitusional menegaskan Tiongkok memiliki perjanjian ekstradisi dengan 40 negara di dunia. Ia melihat ini sebagai bukti bahwa Tiongkok merupakan entitas yang bisa dipercaya, termasuk oleh masyarakat Hong Kong.

Di parlemen, suara juga terbagi antara anggota yang mendukung demokrasi Hong Kong dan pro terhadap Beijing. Ini berdampak memalukan pada pembahasan RUU ekstradisi pada Mei lalu ketika publik lokal dan internasional mengetahui bagaimana dua kubu bertikai di dalam ruangan.

Ini terjadi ketika anggota parlemen pro Beijing melakukan manuver politk dengan mengganti pemimpin pertemuan, James To, yang pro demokrasi, dengan Abraham Shek. Ia sendiri dipilih karena lebih condong ke Beijing. Ini menghasilkan kisruh.

Masing-masing kubu menyerbu lantai pertemuan dan mencoba mengambil pengeras suara untuk mencegah adanya dominasi lawan dalam pertemuan. Salah satu legislator pro-demokrasi, Gary Fan, pingsan hingga harus ditandu keluar dari ruangan. 

Demonstrasi kemarin pun memunculkan suara-suara yang meminta pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, untuk mundur. Penyebabnya adalah sikap keras kepala Lam untuk meneruskan pembahasan RUU ekstradisi tersebut. Bahkan, setelah demonstrasi berakhir, Lam tetap tidak berubah dari posisinya. Ia menegaskan pembahasan akan berlanjut pada 12 Juni.

Seperti dilaporkan The Guardian, ia menilai penolakan terjadi karena publik tidak memahami RUU ekstradisi tersebut. "RUU ini tidak diinisiasi oleh pemerintah Tiongkok. Saya tidak menerima instruksi apapun," ucapnya. "Hong Kong harus bergerak maju, tak ada yang mau Hong Kong menjadi surga bagi pelanggar hukum yang melarikan diri. Kami harus melanjutkannya."

Sementara itu, menurut salah satu mantan pendukung Lam, Vincent Ng, apa yang terjadi adalah pemerintah gagal meyakinkan publik mengapa perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok perlu segera dicapai. Ia juga melihat pemerintah terlalu memaksakan tempo untuk urusan sepelik ini ketika di saat bersamaan ada begitu banyak anggota masyarakat menolaknya.

"Tidak ada gunanya memaksakan RUU saat mayoritas warga tak menyetujuinya. Masyarakat hanya akan semakin terbelah," kata Ng, seperti dilansir dari South China Morning Post. "Ini adalah masyarakat yang terdiri dari tujuh juta orang, bukan hanya untuk satu orang. Sudah waktunya [pemerintah] ikhlas dan mendengarkan warga."

Salah satu warga, HK Lau, menilai jika RUU ekstradisi disahkan, ini berarti kematian bagi prinsip "one country, two systems" yang selama ini diadopsi. Kepada Hong Kong Free Press ia mengatakan, "Tiongkok Komunis tak pernah berubah. Jika ada yang berubah adalah bahwa mereka lebih kaya dan semakin kuat."