Aljazair Tarik Perwakilan di Maroko Soal Sahara Barat

Menteri Luar Negeri Aljazair Ramdane Lamamra pada hari Minggu (18/07/2021) mengumumkan penarikan delegasi negaranya di Maroko. Keputusan ini dilakukan di tengah meningkatnya tensi antara dua negara di Afrika Utara tersebut terkait permasalahan teritori Sahara Barat. 

Pemanggilan ini terkait dengan komentar dari delegasi Maroko di PBB, Omar Hilale terhadap wilayah Kabylie di Aljazair. Delegasi Maroko tersebut menyerukan hak untuk menentukan masa depan bagi penduduk di Kabylie yang diduduki oleh masyarakat minoritas berbahasa Tamazight di Aljazair. 

Komentar dari Hilale ini juga menjadi bagian dari protes terkait dukungan Aljazair terhadap Front Polisario di Sahara Barat. Hal ini terutama setelah bergejolaknya kembali perselisihan antara Maroko dan Polisario sejak akhir tahun lalu, dikutip dari Al Jazeera. 

Dilaporkan dari The Times of Israel, Menlu Aljazair Ramdane Lamamra menuding perkataan tersebut sebagai dukungan secara langsung Maroko atas kemerdekaan masyarakat di Kabyle. Atas perkataan tersebut, Lamamra juga meminta Maroko untuk memberikan klarifikasi posisinya atas komentar dari delegasinya di New York tersebut. 

Pasalnya Aljazair selama ini menolak seruan kemerdekaan di wilayah timur laut tersebut dan bahkan pada 18 Mei lalu telah memasukkan kelompok pro kemerdekaan bernama Movement for Self-determination of Kabylie (MAK) sebagai organisasi terorisme. 

Bahkan komentar dari Hilale tersebut juga menyulut kemarahan dari sejumlah politisi Aljazair dan dalam sosial media. Pasalnya seluruh warga Aljazair menginginkan dan berupaya untuk menjaga persatuan di seluruh negaranya.  

Sejak akhir tahun lalu, hubungan diplomatik antara Aljazair dan Maroko terus memanas lantaran kembali pecahnya konflik di Sahara Barat antara Maroko dan Polisario. Padahal kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan damai sejak 29 tahun lalu, tepat pada 6 September 1991.

Kelompok Polisario kembali melakukan protes demi kemerdekaan Republik Demokratik Arab Sahrawi dan menuding Maroko melakukan provokasi. Sementara itu, Maroko terus mengklaim bahwa teritori bekas koloni Spanyol tersebut sebagai wilayahnya. 

Bahkan Aljazair juga sudah membantu pemimpin Polisario, Brahim Ghali untuk mendapatkan perawatan COVID-19 di Spanyol dengan menggunakan identitas palsu. Penerimaan Ghali juga menyebabkan hubungan Maroko dan Spanyol ikut bergejolak lantaran Spanyol dituding mendukung Polisario. 

Bahkan sejak tahun 1990an, perbatasan darat antara Aljazair-Maroko sudah ditutup terkait dengan masalah keamanan, perselisihan antara Aljir dan Rabat yang semakin intens akibat konflik yang terus memanas, dilaporkan dari Reuters.