Ambil Hati Uni Eropa, Albania Tangguhkan Paspor Emas

Rama setuju untuk menangguhkan paspor emas sampai masalah ini diklarifikasi di level Eropa. Ia pun menyatakan ini setelah bertemu dengan Wakil Presiden Komisi Eropa, Josep Borrell dan Komisi Perluasan Uni Eropa, Oliver Varhelyi. 

"Terkait paspor emas, kami sudah menjelaskan bahwa kami menangguhkannya sampai proses klarifikasi sudah sampai di level Eropa. Kami tidak menginvestasikan ini, kami mengambilnya dari negara UE yang sukses mengimplementasikannya," tutup Rama, dikutip Balkan Insight.

"Ini adalah kasus di Pengadilan Eropa, tapi kami tidak akan membawanya dalam perundingan tanpa melihat bagaimana kasus ini berakhir di Pengadilan Eropa. Jika Pengadilan Eropa memutuskan tidak setuju pada paspor emas, masalah ini akan ditutup. Jika diperbolehkan, setiap negara akan memutuskannya," terangnya. 

Padahal, Rama jadi sosok pendukung inisiatif ini sejak menghadiri konferensi di London pada 2019. Ia bahkan menyebut bahwa program kewarganegaraan dengan investasi sangat berpotensi besar bagi Albania. 

Borrell yang berkunjung ke Albania mengungkapkan bahwa kedatangannya memang ditujukan untuk melanjutkan proses aksesi Albania ke UE. Ia juga meyakinakan bahwa UE punya komitmen kuat agar Albania bisa masuk ke bloknya. 

"Kami ingin memberikan sinyal politik kuat dari komitmen UE terhadap masuknya Albania ke dalam anggota blok. Pesan penting dari pertemuan ini adalah kejelasan komitmen kami untuk integrasi Albania ke dalam UE," kata Borrell, dilansir Euractiv.

"Kami melihat dan menyambut baik pentingnya langkah, terutama dalam area keadilan di Albania," sambungnya. 

Pemimpin UE juga setuju Albania membuka negosiasi aksesi pada Juni 2022, dan negarnaya terus memroses hukumnya yang beriringan dengan legislasi UE. 

Protes dari UE berhubungan dengan proyek kontroversial dari pemerintah Albania di Pelabuhan Durres. Mereka merencanakan memberikan paspor emas bagi orang yang membeli apartemen di area pelabuhan tersebut. 

Pada September 2022, UE menuding bahwa Albania berniat menjual paspornya lewat kebijakan kontroversial tersebut. Pihaknya mendesak Albania meninggalkan kebijakan tersebut atau akan berisiko mencabut kebebasan masuknya warga Albania di negara UE.

Skema kebijakan ini juga  sudah diterapkan di beberapa negara Balkan Barat, termasuk Makedonia Utara dan Montenegro. Kedua negara itu juga mendapat kritikan pedas dari Uni Eropa. Sementara itu, Siprus dan Bulgaria resmi mencabut pemberian kewarganegaraan kepada orang yang berinvestasi di negaranya.