Amnesty Minta Indonesia dan Australia Bantu Krisis Rohingya

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai laporan tentang kapal-kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terombang-ambing di laut. Amnesty mengatakan banyak dari mereka memiliki tujuan Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Pada April lalu, misalnya, The Guardian melaporkan pemerintah Malaysia menolak dua kapal untuk masuk ke perairan domestik. Keduanya membawa sekitar 500 pengungsi. Mereka didorong kembali ke laut lepas dengan alasan khawatir membawa virus corona.

Indonesia sendiri mengadakan patroli udara di sekitar Selat Melaka setelah ada laporan tersebut. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah mengenai situasi ini. Sedangkan Bangladesh mengaku takkan mengizinkan kapal kembali ke teritorinya karena kamp pengungsi sudah terlalu padat.

Persoalan lain yang baru saja muncul adalah dikonfirmasinya kasus COVID-19 pertama di kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh. Melansir BBC, seorang pengungsi dan satu warga yang tinggal di sekitar kamp positif terinfeksi virus corona dan kini tengah diisolasi untuk mendapatkan perawatan.

Saad Hammadi dari Kantor Asia Selatan Amnesty International menyebut kepadatan di kamp mencapai 40.000 orang per kilometer persegi. Padahal, rata-rata kepadatan global adalah 25 orang per kilometer persegi.

Meski Cox Bazar sudah memberlakukan lockdown sejak 14 Maret, tapi sulit menerapkannya dalam kondisi itu. Hingga sekarang, Bangladesh sendiri melaporkan lebih dari 18.800 kasus COVID-19 dan 283 kematian.

Saad pun meminta Indonesia dan Australia sebagai co-chairs Bali Process untuk membantu. Bali Process adalah sebuah forum kerja sama untuk membahas penyelundupan orang, perdagangan manusia serta kejahatan transnasional, yang dipimpin oleh Indonesia dan Australia.

Sejak krisis pengungsi di Australia pada pertengahan 2000, Bali Process banyak menyinggung soal pengungsi. Namun, forum yang juga diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik itu bernasib seperti hidup segan, mati tak mau.

"Indonesia dan Australia sebagai co-chairs Bali Process harus mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh negara anggota Bali Process, dan mempertimbangkan situasi darurat ini, krisis yang muncul dari Rohingya yang terapung di lautan, serta memastikan bahwa mereka bisa turun dari kapal dengan selamat," tegas Saad.

Sayangnya, baik Indonesia mau pun Australia belum menunjukkan niat kemanusiaan dan politik untuk turun tangan.

"Sejauh ini kita belum melihat banyak diskusi terjadi perihal itu meski kita sudah tahu PBB mendorong co-chairs Bali Process, anggota-anggota Bali Process [untuk melakukannya], tapi kita belum mendengar hal positif apa pun," kata Saad.

Ia menekankan bahwa burden sharing atau berbagi beban harus dilakukan dalam situasi ini, apalagi mempertimbangkan karakteristik migrasi pengungsi yang berada di luar prosedur normal sebab ini adalah krisis kemanusiaan. 

"Tidak seharusnya ini menjadi tanggung jawab Bangladesh sendiri, melihat mereka telah mengakomodasi hampir satu juta pengungsi Rohingya, dan bahwa mayoritas orang Rohingya sekarang ada di Bangladesh," tambahnya. 

Sebagai perwakilan kelompok Islam, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga berpendapat serupa. Ia mendorong negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia dan Australia, untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi salah satunya mengizinkan mereka masuk ke wilayah masing-masing.