Amnesty: Pengungsi Rohingya di Kamp Bangladesh Rentan Virus Corona

Sejak Agustus 2017, ada hampir satu juta orang Rohingya yang melakukan eksodus ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari diskriminasi oleh pemerintah dan militer Myanmar.

Pandemik membuat kesehatan dan keselamatan mereka tidak kalah terancamnya dengan saat masih berada di kampung halaman.

"Ini adalah sebuah lingkungan yang sangat menantang," kata Saad Hammadi dari Kantor Asia Selatan Amnesty International dalam konferensi pers virtual pada Jumat (15/5).

Saad menjelaskan bahwa kepadatan di kamp Cox Bazaar hampir 40.000 orang per kilometer persegi. Padahal, rata-rata kepadatan populasi global adalah 25 orang per kilometer persegi.

Saad mengungkap bahwa meski sudah ada tempat karantina, tapi masih banyak sumber daya yang kurang, termasuk alat bantu pernapasan yang sangat krusial bagi banyak pasien COVID-19 di seluruh dunia.

"Dan kita harus mempertimbangkan orang-orang lanjut usia yang merupakan kelompok paling mudah terpengaruh dan rentan terhadap infeksi COVID-19," tambahnya.

Melansir BBC, pemerintah Bangladesh mengatakan kasus pertama COVID-19 di kamp tersebut adalah seorang pengungsi dan warga lokal yang tinggal di sekitarnya.

Keduanya telah dibawa ke fasilitas isolasi untuk mendapatkan perawatan. Sejak 14 Maret, sudah ada lockdown yang berlaku di kamp itu. Namun, para pekerja kemanusiaan menjelaskan bahwa aturan jaga jarak sulit diterapkan mengingat begitu penuhnya lokasi tersebut.

Menurut Saad, solusi dari persoalan ini terletak pada sharing burden atau berbagi beban di antara negara-negara. Konsep tersebut sudah ada di dalam Bali Process, sebuah forum kerja sama khusus untuk membahas penyelundupan orang, perdagangan manusia serta kejahatan transnasional, yang dipimpin oleh Indonesia dan Australia.

Sejak krisis pengungsi di Australia pada pertengahan 2000, Bali Process banyak menyinggung soal pengungsi. Namun, forum yang juga diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik itu bernasib seperti hidup segan, mati tak mau. Saad menilai ini waktunya Indonesia dan Australia sebagai co-chairs Bali Process untuk turun tangan.

Amnesty sendiri mengatakan ada kurang lebih 10.000 pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di laut di tengah pandemik COVID-19. Muncul laporan ada dua kapal yang berada di pesisir Aceh, walau pemerintah Indonesia belum mengungkap kebenarannya.

"Indonesia dan Australia sebagai co-chairs Bali Process harus mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh negara anggota Bali Process dan mempertimbangkan situasi darurat ini, krisis yang muncul dari Rohingya yang terapung di lautan, serta memastikan bahwa mereka bisa turun dari kapal dengan selamat," tegas Saad.

"Tidak seharusnya ini menjadi tanggung jawab Bangladesh sendiri, melihat mereka telah mengakomodasi hampir satu juta pengungsi Rohingya dan bahwa mayoritas orang Rohingya sekarang ada di Bangladesh," tambahnya.