PBB Anggap Krisis Lingkungan Sebagai Masalahan Terbesar HAM
Krisis iklim telah meningkatkan konflik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (13/9/2021) menyelenggarakan sidang ke-48 di Jenewa, Swiss. Dalam sidang itu Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menyampaikan bahwa perubahan iklim, polusi, dan hilangnya alam merupakan ancaman terbesar bagi hak asasi manusia secara global.
1. Bachelet menganggap negara-negara di seluruh dunia gagal menjaga lingkungan
Melansir dari Al Jazeera, dalam pernyataannya di sidang tersebut Bachelet menyampaikan Krisis polusi, perubahan iklim, dan ancaman hilangnya keanekaragaman hayati menjadi pemicu peningkatan ancaman terhadap manusia, yang memperkuat konflik, ketegangan dan ketidaksetaraan struktural, sehigga membuat orang ke dalam situasi yang membayakan.
Bachelet memperingatkan ancaman lingkungan yang meningkat akan menjadi satu-satunya tantangan terbesar bagi hak asasi manusia di era saat ini. Dia mengatakan krisis lingkungan sudah berdampak pada berbagai hak seperti hak atas pangan, air, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, pembangunan, dan bahkan kehidupan itu sendiri.
Di sidang itu mantan presiden Chile ini mengutip beberapa peristiwa di bulan ini yang terjadi akibat krisis iklim. Beberapa di antaranya termasuk kebakaran di Siberia dan California, dan banjir di China, Jerman, dan Turki, hingga kekeringan yang melanda Maroko, Senegal, dan Siberia.
Karena krisis iklim yang ada pimpinan hak asasi PBB ini mendorong komitmen iklim yang lebih ambisius pada pembicaraan iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, yang akan dimulai pada 31 Oktober.
Bachelet mengatakan negara-negara di seluruh dunia telah gagal dalam mengambil tindakan untuk menjaga alam, dia mendesak negara-negara untuk menerapkan standar lebih tinggi dalam menghadapi krisis iklim, karena masa depan bergantung pada kebijakan yang diambil.
Baca Juga: PBB Butuh Rp8,5 Triliun untuk Atasi Krisis Kemanusiaan Afghanistan
Editor’s picks
Melansir dari Reuters, para diplomat yang hadir dalam sidang itu menyampaikan saat ini PBB telah menyiapakan dua resolusi baru untuk menjaga lingkungan, yang pertama akan menciptakan pelaporan khusus baru untuk menangani perubahan iklim dan satu lagi untuk menciptakan hak baru untuk lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan.
Resolusi itu mendapat dukungan dari Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, dia pada hari Senin menyuarakan dukungannya terhadap resolusi pertama, yang belum secara resmi diajukan dalam bentuk rancangan. Mass mengatakan saat ini perubahan iklim telah berdampak pada hampir semua hak asasi manusia.
Marc Limon dari kelompok pemikir Universal Rights Group, mengaku senang mendengar sidang itu yang menyuarakan hak atas lingkungan yang sehat. Menurutnya hal itu akan membantu untuk memberdayakan individu untuk melindungi lingkungan dan melawan perubahan iklim.
Keputusan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang memiliki 47 anggota dewan tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki bobot secara politik. Keputusan dalam sidang diharapkan menjadi perhatian pemerintah.
Baca Juga: PBB: Layanan Kemanusiaan di Afghanistan Mulai Kolaps
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.