London, IDN Times - Analisis pemerintah memprediksi perekonomian Inggris akan lebih buruk setelah Brexit--apapun skemanya. Dewan Uni Eropa telah menyetujui keluarnya Inggris dari keanggotaan di lembaga supranasional itu setelah melakukan konferensi tingkat tinggi pada Minggu waktu setempat (25/11).
Jika tak ada aral, Inggris akan keluar dari Uni Eropa pada Maret 2019.
Laporan prediksi pemerintah itu terbit pada Rabu (28/11). Menurut Bank of England, kondisi Inggris akan lebih baik jika Brexit tidak terjadi. Produk Domestik Bruto (PDB) diestimasi satu persen lebih tinggi dalam lima tahun mendatang seandainya Inggris tetap bergabung dengan Uni Eropa.
Perekonomian Inggris juga diprediksi akan menyusut sebesar 3,9 persen dalam 15 tahun di bawah kesepakatan perpisahan Inggris dengan Uni Eropa tersebut. Semua skenario Brexit yang digagas Perdana Menteri Theresa May, berdasarkan analisis itu, diprediksi takkan mampu menyelamatkan perekonomian Inggris.
Dikutip dari The Guardian, Gubernur Bank of England Mark Carney, mengatakan bahwa skenario terburuk dari Brexit adalah tidak adanya kesepakatan antara Inggris dan Uni Eropa. Jika ini yang terjadi, perekonomian Inggris akan jatuh hingga 9,3 persen.
Dengan kata lain, tingkat anjloknya finansial Inggris bergantung kepada kesepakatan tersebut. May sendiri mengklaim proposal kesepakatannya adalah yang "terbaik bagi perekonomian dan lapangan pekerjaan". Dilansir dari BBC, May mengatakan, "Itu membuat kita menghormati referendum dan menyadari kesempatan yang diberikan Brexit."
Carney sendiri menilai bahwa saat ini yang terpenting adalah "tidak mengharapkan yang terbaik, tapi mempersiapkan diri untuk yang terburuk". Salah satu yang jadi kekhawatiran adalah bila anggota parlemen Inggris menolak proposal May pada 11 Desember mendatang. Apalagi bila eksekutif dan legislatif tidak mencapai kesepakatan alternatif pada Maret 2019.
Ini menambah berat tugas May. Apalagi ia juga menghadapi tantangan dari Partai Konservatif di mana ia menjadi anggota. Salah satu anggota parlemen dari partai itu, Jo Johnson, mengusulkan referendum kedua karena ia menilai kredibilitas partai berkuasa sedang dalam ancaman.
"Reputasi Partai Konservatif mengenai kompetensi ekonomi akan dilemahkan oleh implementasi Brexit yang sangat buruk, terutama yang menurut analisis pemerintah sendiri akan menyebabkan anjloknya perekonomian," ujar Johnson.
Di sisi lain, May mendapatkan dukungan dari kabinetnya sendiri. Salah satunya adalah Menteri Keuangan, Philip Hammond. Menurutnya, secara politik keluar dari Uni Eropa merupakan pilihan terbaik. Ia sendiri tak menampik bahwa perekonomian Inggris akan terkena imbasnya.
"Menjadi negara yang sepenuhnya independen dan berdagang sebagai sebuah negara independen dengan Uni Eropa mengakibatkan gesekan terhadap perdagangan kita di level tertentu. Komitmen kami adalah untuk mengurangi gesekan itu dan tetangga-tetangga Eropa kita sudah setuju, dalam kesepakatan ini, bahwa kita akan bekerja sama melakukan itu," kata Hammond.
Baik anggota Partai Konservatif yang setuju Inggris tetap berada di dalam Uni Eropa maupun Partai Buruh yang berperan sebagai oposisi pemerintah memanfaatkan hasil analisis itu untuk menyerang May. Namun, tak sedikit yang bertanya tentang apakah prediksi pemerintah itu bisa dipercaya.
Salah satunya adalah mantan Menteri Urusan Brexit David Davis. Kepada BBC, ia menyampaikan bahwa prediksi-prediksi Kementerian Keuangan Inggris selama ini terbukti keliru dan didasarkan pada "asumsi-asumsi yang cacat".
Inggris sendiri telah mengadakan referendum untuk mengetahui keinginan publik apakah mereka ingin keluar dari Uni Eropa atau tidak pada 23 Juni 2016. Hasilnya adalah mayoritas menyatakan setuju terhadap Brexit.
Pada 29 Maret 2017, proses pun dimulai dengan negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa. Jika semua lancar, Inggris dijadwalkan secara resmi berpisah dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019.