Jakarta, IDN Times - Dinas Keamanan Ukraina (SBU) mengungkap skema korupsi hampir 40 juta dolar as atau Rp624 miliar pada Sabtu (27/1/2024). Dana itu semula dialokasikan untuk membeli sekitar 100 ribu mortir yang digunakan perang melawan Rusia.
Lima orang telah didakwa, dengan satu orang ditahan saat mencoba melintasi perbatasan Ukraina. Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman 12 tahun bui.
Investigasi dilakukan mulai Agustus 2022, ketika pejabat menandatangani kontrak pembelian peluru senilai 39,6 juta dolar (Rp624 miliar) dengan perusahaan senjata Lviv Arsenal.
Dilansir Associated Press, karyawan seharusnya mentransfer dana tersebut ke bisnis yang terdaftar di luar negeri kemudian mengirim amunisi ke Ukraina. Namun barang tersebut tidak pernah dikirim.
"Uangnya malah dikirim ke berbagai rekening di Ukraina dan Balkan," kata penyelidik.
Jaksa Agung mengatakan, dana tersebut kini telah disita dan akan dikemblikan ke anggaran pertahanan negara.
Isu korupsi di militer Ukraina adalah salah satu masalah di negara tersebut. Pada September lalu, Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov diberhentikan karena kasus rasuah.
Ukraina telah berupaya memberantas korupsi guna mempercepat keanggotaannya di Uni Eropa (UE) dan NATO. Para pejabat UE menuntut reformasi secara luas, sebelum Kiev bisa bergabung dengan mereka.
"Menurut penyelidikan, mantan dan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan serta pimpinan perusahaan afiliasi terlibat dalam penggelapan tersebut," kata SBU dikutip dari Al Jazeera.
Mereka yang dituduh berpartisipasi dalam skema korupsi ini termasuk kepala Departemen Kebijakan Militer dan Teknis, Pengembangan Persenjataan dan Peralatan Militer, serta kepala Lviv Arsenal.
Pengungkapan korupsi terjadi ketika Rusia terus melancarkan serangannya ke Ukraina bagian timur. Mereka mengerahkan drone dan rudal balistik yang menghantam Poltava.
Di Zaporizhzhia, Gubernur Yuri Malashko mengatakan infrastruktur terkena serangan drone.
Di sisi lain di wilayah Rusia, terjadi peningkatan serangan pembakaran terhadap kantor pendaftaran wajib militer. Dilansir VOA News, intelijen Inggris mengungkap pembakaran meningkat dua kali lipat dalam enam bulan terakhir.
"(Peningkatan jumlah serangan) sangat mungkin terjadi karena rasa ketidakpuasan yang lebih besar terhadap perang," kata intelijen Inggris.
Moskow menyalahkan pembakaran itu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas perintah Barat.