Apa itu Hak Veto PBB? Kewenangan Istimewa 5 Negara Besar

Hak veto Dewan Keamanan PBB memungkinkan kelima anggota tetap menolak keputusan apa pun, kecuali keputusan “prosedural.” Ketidakhadiran atau abstain anggota tetap tidak dianggap sebagai veto. Keputusan prosedural seperti pengaturan agenda rapat atau mengundang pihak non-anggota juga tidak bisa diveto.

Kewenangan ini membuat lima negara besar memiliki pengaruh besar dalam menjaga atau menunda tindakan PBB. Meski menuai kritik, para pendukungnya beranggapan hak veto menjaga keseimbangan kekuasaan di dunia agar PBB tidak mudah dikuasai kepentingan mayoritas negara tertentu.

Hak veto berfungsi menghindari dominasi keputusan yang dianggap tidak adil. Misalnya, negara anggota tetap dapat memveto kebijakan yang mereka nilai mengancam kepentingan nasionalnya. Dengan cara ini, veto berperan sebagai pengaman untuk menghindari konflik kepentingan di level internasional.

Selain itu, hak veto dianggap melindungi suara minoritas dan mendorong terjadinya dialog. Karena satu suara veto dapat langsung menggagalkan resolusi, negara-negara terdorong bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang lebih inklusif sebelum sebuah keputusan diajukan ke pemungutan suara.

Meski memiliki fungsi penting, hak veto sering disebut sebagai unsur paling tidak demokratis di PBB. Kritikus berpendapat mekanisme ini menjadi penyebab utama ketidakberdayaan PBB dalam menangani kejahatan perang atau pelanggaran kemanusiaan, karena anggota tetap bisa memblokir tindakan terhadap dirinya atau sekutunya.

Sebaliknya, negara-negara pemegang hak veto seperti Rusia dan Tiongkok mengklaim hak ini mempromosikan stabilitas internasional dan menghalangi intervensi militer sepihak. Perdebatan soal pembatasan atau reformasi hak veto terus berlangsung hingga kini demi meningkatkan efektivitas dan keadilan Dewan Keamanan PBB.