Jakarta, IDN Times - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, telah meminta NATO dan Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina, untuk melawan ancaman dari angkatan udara Rusia.
Namun, sampai saat ini, pemimpin NATO dan AS menolak permintaan tersebut, dengan alasan khawatir akan memperluas konflik karena negara-negara Barat praktis berhadapan langsung dengan pasukan Rusia, dikutip dari The Straits Times.
Sebagai informasi, zona larangan terbang adalah perintah untuk melarang pesawat terbang di area tertentu. Zona seperti itu umumnya diterapkan di atas gedung-gedung pemerintah atau tempat-tempat umum karena alasan keamanan atau kemanusiaan.
Penerapan zona terbang kerap menuai kontroversi saat digunakan selama konflik, karena menyeret pihak lain ke dalam konflik.
"Kami memiliki tanggung jawab untuk mencegah perang ini meningkat di luar Ukraina karena itu akan lebih berbahaya, lebih menghancurkan, dan akan menyebabkan lebih banyak penderitaan manusia," kata Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, pada Jumat (4/3/2022).
Penggunaan zona larangan terbang modern berawal dari perang Teluk Persia. Setelah AS dan sekutunya bergeser dari invasi Irak ke Kuwait pada 1991, pemimpin Irak Saddam Hussein menggunakan helikopter tempur untuk meredam pemberontakan di dalam negeri.
Kala itu, koalisi yang bersekutu melawan Saddam tidak mau melakukan aksi militer skala penuh. Sebaliknya, AS, Inggris, dan Prancis memberlakukan zona larangan terbang di utara dan selatan Irak, sebagai langkah terbatas untuk melindungi kota-kota tertentu dari serangan udara oleh pasukannya. Zona larangan terbang itu berlanjut hingga perang tahun 2003 di Irak.
Kritikus menyebut upaya itu tidak memiliki izin hukum, dan serangan AS terhadap infrastruktur pertahanan udara Irak juga menewaskan warga sipil.
Zona larangan terbang kembali diterapkan di negara lain. NATO, atas persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memberlakukannya di Bosnia dan Herzegovina pada 1993-1995 selama konflik Balkan.
Aliansi melakukannya lagi pada 2011 di Libya, ketika diktator Muammar el-Qaddafi mencoba untuk menghancurkan pemberontak.
Zona larangan terbang dapat memungkinkan negara-negara untuk mengambil tindakan tanpa mengerahkan pasukan darat dalam jumlah besar. Sebaliknya, mereka akan mengandalkan sejumlah kecil pesawat dan infrastruktur pendukung.
Tetapi, menegakkan pembatasan semacam itu juga dapat melibatkan penggunaan kekuatan yang signifikan, karena diterapkan dengan menghancurkan pertahanan antiudara atau menembak jatuh pesawat yang melintasi zona terlarang.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan, setiap negara yang mencoba memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina akan dianggap turut serta dalam konflik bersenjata, sehingga mereka akan menjadi sasaran kombatan Rusia.