AS Bantah Klaim Berikan Amnesti kepada Maduro

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS, Vedant Patel, mengklarifikasi kabar soal amnesti yang dimuat dalam The Wall Street Journal.

"Ini tidak benar. Kami tidak pernah menawarkan amnesti kepada Maduro atau pihak lainnya setelah pilpres Venezuela. AS memiliki banyak opsi untuk menekan Maduro dan mengembalikan Venezuela ke arah demokrasi. Ini adalah pertama kalinya pemerintah dan oposisi mulai membicarakan proses transisi demokrasi," tuturnya. 

Dilaporkan Reuters, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menambahkan bahwa tidak ada tawaran apapun sejak berakhirnya pemilu di Venezuela. 

"Sejak pilpres pada 28 Juli, kami tidak memberikan tawaran spesifik, terutama amnesti kepada Maduro atau lainnya. Apa yang dapat kami katakan adalah sejak pemiilu kami tidak membuat tawaran seperti itu," tegasnya. 

Pada hari yang sama, pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, mengajak masyarakat turun ke jalan pada Sabtu (17/8/2024) untuk memprotes dugaan kecurangan CNE yang menyatakan kemenangan Maduro. 

"Hari ini, saya berbicara kepada Anda yang tidak mengakui diri Anda sendiri di Venezuela, tempat kita tinggal, siapapun yang memiliki anggota keluarga dengan jarak yang jauh dan yang lelah tinggal tanpa listrik, tanpa air, tidak tahu apa yang akan dimakan," ungkapnya, dikutip Mercopress. 

"Mereka terus mempersekusi Anda yang menyatakan apa pikiran Anda atau apa yang Anda tulis di jejaring sosial. Mereka memecat Anda untuk mengecam apapun yang disebut salah. Kami mengajak Anda yang terutama bagi yang kehilangan saudara akibat kekerasan rezim," tambahnya. 

Ia pun mengajak warga untuk membawa surat suara dan menunjukkan bahwa jutaan warga Venezuela memilih capres Edmundo Gonzalez Urrutia. 

Pekan lalu, Kepala Southern Command AS, Jenderal Laura Richardson menekankan bahwa solusi krisis politik di Venezuela setelah pemilu ini harus diselesaikan melalui jalur demokrasi bukan militer. 

"Saya akan kembali kepada apa yang sudah dibicarakan lainnya, beberapa dari pemimpin Parlemen AS mengatakan bahwa kami tidak perlu kembali pada solusi militer untuk masalah ini. Ini sangat sederhana, yakni secara demokratis dengan memublikasikan hasil pemilu," tutur Richardson, dilansir EFE.

"Dengan hasil ini, saya berharap demokrasi akan mengakhiri ini semua secara demokratis. Saya pikir transparansi pemungutan suara seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sudah menekankan soal ini, beserta presiden di Amerika Latin," tambahnya.