Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) berencana menjatuhkan dakwaan hukum kepada mantan Presiden Kuba Raul Castro yang kini berusia 94 tahun. Rencana ini berkaitan dengan insiden penembakan jatuh dua pesawat sipil pada tahun 1996.
Rumor mengenai rencana dakwaan tersebut pertama kali dilaporkan oleh jaringan televisi CBS News. Seorang pejabat AS mengungkap, waktu pasti dakwaan belum ditentukan, tetapi diyakini akan terjadi dalam waktu dekat.
Insiden yang menjadi dasar dakwaan melibatkan dua pesawat terbang milik kelompok kemanusiaan Brothers to the Rescue. Jet tempur MiG-29 milik angkatan udara Kuba menembak jatuh pesawat tersebut dan menewaskan empat awak di dalamnya.
Saat itu, Raul Castro sedang menjabat sebagai menteri pertahanan Kuba. Ia dianggap bertanggung jawab karena memimpin angkatan bersenjata di bawah kekuasaan kakaknya, Fidel Castro.
Anggota parlemen AS mendesak pemerintah untuk menindak tegas pihak yang mendalangi penembakan tersebut. Empat politikus dari Partai Republik bahkan telah mengirim surat resmi kepada Presiden AS Donald Trump pada Februari lalu untuk mendakwa Raul.
"Dakwaan ini akan menyelesaikan ketidakadilan yang sudah berlangsung lama. Pemerintahan ini berada pada posisi unik untuk menuntaskannya secara permanen," kata anggota parlemen AS Mario Díaz-Balart, dilansir USA Today.
Dakwaan terhadap Raul masih memerlukan persetujuan akhir dari dewan juri AS. Jika terwujud, dakwaan tersebut dikhawatirkan akan memperburuk hubungan Washington dan Havana.
Di tengah rumor dakwaan, Direktur CIA John Ratcliffe justru melakukan kunjungan ke Havana. Ia memimpin delegasi AS pada hari Kamis untuk bertemu dengan para petinggi intelijen Kuba.
Dalam kunjungan tersebut, Ratcliffe mengadakan diskusi tertutup dengan sejumlah pejabat penting, termasuk Raul "Raulito" Guillermo Rodriguez Castro. Raulito merupakan cucu dari Raul Castro yang sering berperan sebagai penghubung antara AS dan Kuba.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan dari Trump mengenai prospek kerja sama ekonomi dan keamanan wilayah. AS menuntut adanya perubahan mendasar di dalam sistem pemerintahan Kuba sebagai syarat perbaikan hubungan.
"Kuba sama sekali tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Kami juga tidak memiliki alasan yang sah untuk dimasukkan dalam daftar negara sponsor terorisme," tulis pemerintah Kuba dalam pernyataannya, dilansir Euronews pada Jumat (15/5/2026).
Pemerintah Kuba saat ini sedang kewalahan menghadapi krisis energi akibat blokade bahan bakar yang diterapkan AS. Blokade ini menyebabkan pasokan minyak menipis drastis hingga memicu pemadaman listrik berkepanjangan di berbagai kota.
AS telah menawarkan bantuan kemanusiaan senilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,7 triliun) kepada rakyat Kuba. Namun, AS menuntut reformasi besar-besaran di Kuba sebagai syarat pemberian bantuan.
Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyatakan keterbukaannya untuk menerima bantuan tersebut asalkan sesuai dengan hukum internasional. Namun, ia menyayangkan pendekatan AS yang dianggapnya sengaja memicu penderitaan rakyat sipil.
"Kerusakan ini sebenarnya bisa dikurangi dengan cara yang jauh lebih cepat lewat pelonggaran blokade. Situasi kemanusiaan yang buruk ini sudah dihitung secara dingin dan sengaja diciptakan," tutur Presiden Miguel Diaz-Canel, dilansir Al Jazeera.