Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) telah berhasil membebaskan 135 tahanan politik Nikaragua dan mereka telah tiba di Guatemala. Mereka dapat mengajukan permohonan masuk ke AS atau negara lain.
Mereka ditahan karena dianggap oleh Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan Wakil Presiden Rosario Murillo sebagai ancaman terhadap kekuasaan otoriter mereka. Pemerintahan Ortega telah melakukan berbagai penindasan untuk membungkam oposisi.
Penasihat Keamanan Nasional, Jake Sullivan, mengatakan mereka dibebaskan atas dasar kemanusiaan.
“Tidak seorang pun boleh dipenjara karena menjalankan hak-hak dasar mereka untuk berekspresi, berasosiasi, dan menjalankan agama mereka dengan damai,” kata Sullivan, dikutip dari Associated Press.
Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Belahan Barat, Eric Jacobstein, mengatakan pemerintah Nikaragua tidak menerima apa pun sebagai imbalan atas pembebasan dan AS tidak akan merubah pandangannya terhadap pemerintahan Ortega.
"Meskipun tekanan itu sendiri sudah konsisten, perencanaan dan pelaksanaan pembebasan ini berlangsung cepat, dan kami bekerja cepat untuk memfasilitasi perjalanan orang-orang ini dan benar-benar memastikan keselamatan mereka di setiap langkah perjalanan," kata Jacobstein, menambahkan negara itu masih terus menahan orang-orang secara tidak adil.
Presiden Guatemala, Bernardo Arevalo, setuju negaranya menjadi tuan rumah bagi mereka yang ingin mengajukan permohonan masuk ke AS.
"Orang-orang ini tiba di Guatemala dengan selamat dan sukarela. Kami berterima kasih kepada Presiden Bernardo Arevalo dan pemerintahannya atas upaya dan dukungan mereka dalam menyambut mereka," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, pada Kamis (5/9/2024),
Para tahanan yang dibebaskan termasuk 13 anggota organisasi keagamaan Mountain Gateway yang berbasis di Texas. Organisasi itu mengatakan, 11 anggotanya ditangkap pada Desember dan didakwa melakukan pencucian uang, yang membuat semua aset disita dan izin untuk beroperasi dicabut, dilansir dari VOA News.
Mountain Gateway itu telah menarik ribuan pengikut dan menerima sumbangan dana. Laporan tersebut mengatakan pemerintah Nikaragua menuduh organisasi itu menggunakan status nirlabanya sebagai kedok untuk membeli properti dan barang-barang mewah.
Kelompok itu termasuk dalam daftar sekitar 1.600 organisasi serupa yang ditutup Nikaragua pada 2023. Negara tersebut menutup lebih dari 5 ribu organisasi sejak 2018, banyak di antaranya bersifat keagamaan.
Haydee Castillo, aktivis hak asasi manusia Nikaragua, menganggap pembebasan ini sebagai kemenangan perlawanan rakyat Nikaragua. Dia menyampaikan para tahanan tersebut tidak sepenuhnya bebas karena pembebasan mereka disertai dengan pemindahan paksa dari negara asal mereka.
“Tidak seorang pun boleh dipenjara karena berpikir berbeda,” ujarnya.
Castillo mengatakan para advokat sedang meninjau daftar untuk melihat berapa banyak tahanan seperti itu yang masih berada dalam sel.
Ivannia Alvarez, seorang warga Nikaragua yang diasingkan dan anggota Mekanisme Pengakuan untuk Tahanan Politik, mengatakan masih ada 151 orang yang berada dalam penjara.
Pengumuman ini muncul dua hari setelah Majelis Nasional Nikaragua menyetujui perubahan hukum pidana, yang memungkinkan mengadili warga Nikaragua dan orang asing secara in absentia. Pihak yang telah melarikan diri atau dipaksa mengasingkan diri dapat didenda, dijatuhi hukuman penjara yang panjang, dan properti mereka disita.
Pada 2023, pemerintah mengasingkan lebih dari 300 tokoh oposisi dan mencabut kewarganegaraan mereka. Jauh lebih banyak warga Nikaragua yang melarikan diri ke pengasingan untuk menghindari penindasan yang menyusul protes besar-besaran tahun 2018 yang disebut Ortega sebagai kudeta yang gagal dengan dukungan internasional.