Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/11/2021) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat Kamboja. Pasalnya, dua pejabat publik Kamboja itu dituduh melakukan korupsi dengan memanfaatkan pembangunan pangkalan militer angkatan laut.
Pada Oktober lalu, Kamboja juga dituding tidak transparan terkait beberapa proyek yang ada di negaranya dan disebut memiliki kaitan dengan Pemerintah China.
Sanksi yang diberikan AS berupa peringatan kepada seluruh perusahaan asal negaranya yang hendak berbisnis di Kamboja. Bahkan, Kementerian Keuangan AS mengharuskan perusahaan agar lebih berhati-hati lantaran perusahaan Kamboja dianggap korup, dituduh terlibat aktivitas kriminal dan pelanggaran HAM.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan beberapa resiko untuk berbisnis di Kamboja dalam sektor finansial, real estate, kasino dan infrastruktur lantaran perusahaan di sana berkaitan dengan penyelundupan manusia, hewan dan narkoba. Selain itu, terdapat resiko terkait penyelundupan kayu dan barang manufaktur.
Pada hari yang sama, Washington juga menjatuhkan sanksi kepada dua petinggi militer angkatan laut Kamboja, Tea Vinh dan Chau Phirun. Keduanya diduga mendapatkan uang dari proyek pembangunan Pangkalan Militer Ream, dilansir dari Reuters.
Associated Press melaporkan, sanksi kepada Chau dan Tea juga berlaku bagi seluruh keluarga intinya. Semua aset mereka di AS akan dibekukan dan mereka dilarang masuk ke wilayah negara itu.
Pemerintah Kamboja menyebut bahwa sanksi yang diberikan oleh AS kepada dua pejabat pertahanan ini dilatarbelakangi motif politik.
"Sanksi dari AS bersifat unilateral dan keputusannya tidak didasarkan pada aturan hukum, dan ini tidak adil bagi Kamboja" tutur juru bicara pemerintahan Kamboja, dikutip dari The Hill.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, ikut membela Kamboja terkait sanksi yang diberikan AS. Ia mengungkapkan kerja sama antara China dan Kamboja pada proyek itu adil dan menguntungkan kedua pihak, sedangkan pemberian sanksi AS hanya untuk mengusik urusan dalam negeri Kamboja.
"China akan selalu menentang sanksi unilateral dan long-arm jurisdiction yang dimiliki AS, sehingga membuatnya dapat melakukan intervensi ke dalam urusan dalam negeri negara lain" kata Wenbin.
Kamboja yang dipimpin Perdana Menteri, Hun Sen, tengah memiliki hubungan yang buruk dengan AS. Pasalnya, negara Asia Tenggara itu dikenal memiliki rekor buruk terhadap kasus pelanggaran HAM dan politik.
Di samping itu, Hun Sen yang sudah memimpin Kamboja selama 36 tahun menganggap China sebagai partner terbaik. Bahkan, pihaknya sudah menghancurkan fasilitas militer di Ream yang dibangun dengan sebagian dana dari AS.
Deputi Kementerian Luar Negeri AS, Wendy Sherman, yang berkunjung ke Kamboja pada Juni lalu juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap intervensi China di negara itu. Dia juga meminta klarifikasi soal penghancuran dua bangunan militer yang dibangun dengan dana AS.