Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden (twitter.com/POTUS)
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden (twitter.com/POTUS)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) dilaporkan membujuk Qatar secara diam-diam untuk kembali menahan dana Iran sebesar 6 miliar dolar AS atau Rp94 triliun.

Dana tersebut merupakan hasil penjualan minyak Iran ke Korea Selatan. Sebelumnya, pendapatan hasil minyak itu rencananya akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan antara AS dan Iran pada September lalu. 

Namun, pemerintahan Joe Biden kini mendapat tekanan untuk menahan pencairan dana tersebut akibat dugaan keterlibatan Iran dalam serangan Hamas ke Israel, dilansir dari The Guardian, Jumat (13/10/2023)

"CBS News mengetahui bahwa AS mencapai ‘kesepakatan diam-diam’ dengan Qatar untuk tidak melepaskan sepeser pun uang minyak Iran senilai 6 miliar dollar Amerika yang ditransfer sebagai bagian dari pertukaran tahanan AS-Iran", tulis Nancy Cordes, koresponden Gedung Putih untuk CBS News di akun X-nya. 

1. AS langgar kesepakatan dengan Iran pada September lalu

Sebelumnya, pada September lalu, AS telah setuju untuk membebaskan dana tersebut kepada Iran. Sebagai balasan, Iran setuju untuk membebaskan 5 warga AS yang telah lama ditahan. 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, AS memindahkan uang minyak Iran tersebut dari bank di Korea Selatan ke Qatar sebagai mediator dari kesepakatan ini. Namun, AS diduga telah membujuk Qatar secara diam-diam untuk menahan pencairan dana tersebut. 

Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo menyatakan, "Dana tersebut tidak akan kemana-kemana dalam waktu dekat ini," dikutip dari CBS.

2. Iran kecam keputusan AS

Menanggapi berita ini, Iran menyatakan kecaman keras. Perwakilan Iran untuk PBB, di New York, menyebut bahwa uang tersebut merupakan hak milik rakyat Iran. 

“AS tidak dapat mengingkari perjanjian tersebut. Uang tersebut berhak menjadi milik rakyat Iran, yang diperuntukkan bagi pemerintah untuk memfasilitasi perolehan semua kebutuhan penting dan yang disetujui bagi rakyat Iran”, kata delegasi Iran untuk PBB. 

Seorang pengamat politik di Washington, Trita Parsi, menilai keputusan ini akan semakin memperburuk hubungan Iran dan AS. Ini merupakan kali kedua AS melanggar perjanjian dengan Iran dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden Donald Trump melanggar perjanjian nuklir, JCPA, dengan menarik AS dari perjanjian tersebut. 

3. Dugaan keterlibatan Iran dalam serangan Hamas ke Israel

Pemerintahan Joe Biden disebut mendapat tekanan, baik dari partai Republik maupun Demokrat untuk menahan pencairan dana tersebut. Tensi ini muncul ketika dugaan keterlibatan Iran dalam serangan Hamas ke Israel bergulir. 

Meski, hingga kini, intelijen AS belum memiliki bukti atas dugaan tersebut. 

Sementara itu, sejumlah pakar juga masih meragukan keterlibatan langsung Iran dalam serangan Hamas ke Israel baru-baru ini.

Menurut Vali Nasr dari Universitas Johns Hopkins, memang ada kepentingan yang sama antara Hamas dan Iran. Namun, belum tentu Iran terlibat secara langsung memerintahkan serangan tersebut.

Nasr menduga, Hamas mungkin memang berkonsultasi dengan Iran, tapi Iran tidak ikut dalam operasi di lapangan. Pemerintah Iran juga telah menyangkal keterlibatannya sejak isu ini mulai bergulir.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team