AS Diduga Gunakan Negosiasi Tarif Pengaruhi Kebijakan RI di Laut China Selatan

16 Jul 2025, 19:30 WIB

Santi Dewi

Presiden Prabowo Subianto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Proposal RI singgung pengawasan di LCS
China gunakan ekonomi untuk pengaruh kebijakan luar negeri Indonesia

Jakarta, IDN Times - Kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri membawa kejutan lainnya. Purnawirawan Jenderal TNI itu berhasil mencapai kesepakatan tarif impor dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump.

Dikutip dari akun media sosial Truth Social, Trump menurunkan tarif impor bagi Indonesia dari semula 32 persen menjadi 19 persen. Namun, produk Negeri Paman Sam yang masuk ke Indonesia tidak akan dikenai tarif impor sepeser pun.

"Indonesia akan membayar kepada Amerika Serikat tarif sebesar 19 persen atas semua barang yang mereka ekspor kepada kita. Sementara ekspor AS ke Indonesia akan bebas dari tarif dan hambatan nontarif," demikian cuit Trump pada Rabu (17/7/2025) dini hari.

Ketika tiba di Tanah Air, Prabowo mengatakan, kesepakatan itu dicapai lewat proses negosiasi di telepon yang alot. Ia berusaha melakukan negosiasi dengan Trump agar ada penurunan angka tarif impor bagi produk Indonesia.

Namun, akademisi dari Universitas Indonesia, Aristyo R. Darmawan menilai kesepakatan yang dicapai antara Prabowo dengan Trump turut dikaitkan dengan kebijakan Indonesia di Laut China Selatan (LCS). Dugaan itu diperkuat usai ia berbicara dengan pejabat berwenang Indonesia.

"Washington coba mengaitkan kebijakan tarif dengan isu-isu geostrategis. Sengketa di Laut China Selatan menjadi fokusnya," demikian tulis Aristyo di publikasi The Strategist milik Australian Strategic Policy Institute (ASPI) dan dikutip pada Rabu (17/7/2025).

IDN Times telah meminta izin kepada Aristyo untuk mengutip analisisnya di publikasi ASPI tersebut.

1. Proposal yang ditawarkan RI turut singgung soal pengawasan di LCS

Isi kesepakatan negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). (IDN Times/Aditya Pratama)

Analisis Aristyo turut diperkuat dengan poin-poin proposal yang ditawarkan oleh Indonesia kepada Amerika. Ia membaca bocoran poin-poin proposal itu dari artikel yang diterbitkan di IDN Times pada 16 Juli 2025 berjudul 'Trump Bocorkan Tarif Jadi 19 Persen, Ini Bocoran Proposal Lengkapnya.'

Di proposal itu, Indonesia turut menawarkan kerja sama ekonomi dan nasional kepada AS.

"Pemerintah menyepakati kerja sama yang lebih erat dengan AS dalam bidang ekonomi dan keamanan nasional melalui kebijakan maritim (kecuali percepatan ratifikasi perbatasan ZEE RI-Vietnam), peningkatan kerja sama militer, penggunaan teknologi komunikasi yang aman, dan penguatan pengawasan dan kontrol perbatasan," demikian isi bocoran proposal yang diperoleh IDN Times.

Menurut dia, AS menerima tawaran proposal tersebut. Namun, hal tersebut jelas menunjukkan AS coba memaksa kebijakan Indonesia di Laut China Selatan agar sejalan dengan kepentingan AS. Selain itu, Trump ingin melemahkan pengaruh China di kawasan Asia Tenggara.

"Dari dokumen yang diperoleh IDN Times, menunjukkan Washington mengincar dua komitmen Indonesia terkait LCS di dalam perjanjian dagang," kata dia.

Komitmen pertama, Jakarta akan dipaksa condong lebih dekat ke AS lewat kerja sama keamanan, khususnya di area yang disengketakan di Laut China Selata.

"Kemungkinan kerja sama yang lebih erat ini termasuk latihan militer dan patroli bersama," kata Aristyo.

Komitmen kedua, AS ingin Indonesia secepatnya merampungkan kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Ini menjadi penting karena perjanjian batas maritim yang akan diteken oleh RI-Vietnam tumpang tindih dengan klaim sepihak China soal sembilan garis putus-putus.

"Dengan adanya pengesahan kesepakatan ZEE akan semakin menegaskan posisi Indonesia yang tidak mengakui klaim sepihak China," ujar dia.

2. China juga gunakan ekonomi untuk pengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia

Isi kesepakatan negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). (IDN Times/Aditya Pratama)

Meski begitu, dalam pandangan Aristyo, China pun menempuh kebijakan yang sama dengan Amerika. Mereka juga menggunakan ekonomi untuk menekan Indonesia agar kebijakan luar negerinya sesuai dengan kepentingannya.

Salah satu contohnya ketika Indonesia dan China sepakat membentuk komite bersama yang akan membahas kepentingan masing-masing negara di LCS. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono di Istana Kepresidenan pada Desember 2024 lalu.

Pernyataan itu disampaikan usai pernyataan bersama Prabowo dengan Presiden China, Xi Jin Ping di Beijing yang dinilai blunder. Hal itu lantaran Indonesia telah mengubah sikapnya dan mengakui adanya klaim sepihak sembilan garis putus-putus China.

"Apalagi pernyataan itu turut disertakan janjii investasi dari China senilai 10 miliar dolar AS ke Indonesia," kata Aristyo.

Ia pun mewanti-wanti bahwa China bisa melakukan balasan terhadap Indonesia. Sebab, sebelumnya Beijing sempat mengancam akan membalas negara-negara yang membuat kesepakatan perdagangan dengan AS namun mengorbankan kepentingan China.

"Jika ini terjadi, maka China tidak akan pernah menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan yang setimpal," demikian kutipan yang pernah disampaikan otoritas China.

3. Pemerintahan Prabowo dalam posisi sulit

Infografis Tarif Ekspor RI ke AS Salah Satu Terendah di ASEAN (IDN Times/Aditya Pratama)

Aristyo menilai, kini Jakarta dalam situasi yang sulit bila Indonesia masih mengklaim sebagai negara nonblok. Sebab, bila kesepakatan dengan AS dituangkan dalam perjanjian bilateral tertulis, maka dapat dipandang posisi Indonesia condong mendekat ke AS.

Meskipun ZEE Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara tumpang tindih dengan klaim sembilan garis putus-putus China, tetapi sejak dulu Indonesia tak pernah mengakui adanya tumpang tindih itu. Posisi Indonesia sejak lama juga menolak klaim sembilan garis putus-putus yang dibuat sepihak oleh China.

Kesepakatan Indonesia yang berjanji meningkatkan kerja sama keamanan dengan AS, kata Aristyo, tentu akan diperhatikan oleh China. Bila aktivitas bersama militer Indonesia-AS dilakukan di LCS, maka hal tersebut diprediksi akan semakin menunda upaya negosiasi kode etik untuk mengatur wilayah yang disengketakan di LCS antara China dengan negara anggota ASEAN.

Pemerintahan Prabowo, kata Aristyo, kini dalam posisi terpojok. Indonesia dihadapkan dengan tekanan ekonomi dari AS dan risiko adanya balasan dari China.