AS Dukung Warga Kuba Demo, tapi Bantah Danai Protes Tersebut

Sekretaris AS Urusan Benua Amerika, Brian Nichols, mengatakan bahwa rakyat Kuba memiliki hak untuk mengadakan demonstrasi terhadap pemerintahan saat ini. 

"AS memang mendukung rakyat Kuba untuk mengadakan demonstrasi menuntut haknya dan berkumpul secara damai," tutur Nichols, dikutip La Prensa Latina.

"Pemerintah Kuba tidak akan dapat memenuhi kebutuhan bagi rakyatnya hingga mereka bersedia menegakkan demokrasi dan aturan hukum. Kami berharap pemerintah Kuba mau menghargai hak-hak yang dimiliki oleh rakyatnya," tambahnya. 

Demonstrasi anti-pemerintah yang berlangsung pada Minggu (17/3/2024) di Santiago dan beberapa kota tersebut menjadi yang terbesar sejak 11 Juli 2021. Ribuan warga turun ke jalan dan menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan komunis. 

Pada kesempatan yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS Vedant Patel menegaskan bahwa Washington tidak menginisiasi demonstrasi di Kuba. Ia menyebut tuduhan tersebut konyol. 

"AS tidak ada di balik demonstrasi di Kuba kemarin dan seluruh tudingan yang disebutkan Havana sangatlah konyol dan tidak masuk akal. Rakyat Kuba hanya menuntut pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar warga akan listrik, makanan, dan lainnya," ujar Patel. 

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kuba menuding AS berada di balik demonstrasi kemarin. Bahkan, Wakil Menteri Luar Negeri Kuba Carlos Fernandez de Cossio sudah memanggil perwakilan AS, Benjamin Ziff terkait masalah ini. 

"Kami resmi memanggil perwakilan AS untuk menjelaskan soal kurangnya kehormatan dan kejujuran yang diharapkan dalam misi diplomatik di semua negara. Kami merasa Kedutaan Besar AS di Kuba tidak menghormati ini," terangnya. 

Pejabat Kemlu Kuba Johana Tablada mengatakan, sebenarnya Havana berharap AS dapat mencabut sejumlah sanksi dan restriksi kepada negaranya. Ia pun kecewa atas masuknya Kuba dalam negara pendukung terorisme tahun lalu. 

"Tidak ada kepentingan kami dan kurangnya keinginan politik untuk menyelesaikan masalah kedua negara. Saya dapat mengatakan bahwa sudah ada penawaran secara publik dan privat dari Kuba. Mari kita mendiskusikan prioritas kedua negara, termasuk masalah hak asasi manusia (HAM)," ujarnya, dikutip The Hill.

"Namun, saat kami mengatakan, mari duduk bersama pada pekan ini di Havana atau di Washington, atau di mana pun. Anda dapat menjelaskan kenapa ini menjadi kekhawatiran kami. Tidak ada jawaban dari semua permintaan kami," tambahnya. 

Masuknya Kuba dalam daftar negara pendukung teroris telah berdampak besar. Pasalnya, perusahaan yang hendak investasi di Kuba akan dikeluarkan dari sistem finansial AS. Sedangkan sektor pariwisata terpukul keras karena turis asal Uni Eropa nantinya tidak dapat masuk ke AS jika pernah berkunjung ke Kuba.