AS Hukum Taipan Kamboja Atas Perdagangan Manusia

OFAC juga menetapkan sanksi kepada tiga hotel yang dimiliki atau dikendalikan oleh Ly , yaitu Garden City Hotel, Koh Kong Resort, dan Phnom Penh Hotel yang berbasis di Kamboja.

"Tindakan hari ini menggarisbawahi komitmen kami untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia dan pelanggaran lainnya, sekaligus menghentikan kemampuan mereka untuk menjalankan skema penipuan investasi yang menargetkan banyak individu yang tidak menaruh curiga, termasuk warga Amerika," kata Bradley T. Smith, Pelaksana Tugas Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

"Kementerian keuangan akan terus menyoroti jaringan kriminal yang mengoperasikan skema terlarang ini dan mereka yang berusaha melakukan pelanggaran tersebut," sambungnya, dikutip dari laman resmi Departemen Keuangan AS.

Langkah Washington tersebut didasarkan pada Undang-Undang Magnitsky, yang menjatuhkan sanksi kepada individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Tindakan itu untuk mendorong akuntabilitas atas perdagangan manusia dan pelanggaran lainnya, sekaligus menghentikan eksploitasi korban penipuan, yang sebagian besar merupakan warga negara AS.

Negara tersebut meminta pemerintah Kamboja untuk menjamin pembebasan, pemulangan, dan perlindungan yang aman bagi semua orang yang saat ini ditahan di pusat penipuan online dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal itu.

Dilansir Reuters, Ly Yong Phat bukan hanya salah satu orang terkaya di Kamboja, tetapi juga merupakan senator lokal di negara itu dan anggota terkemuka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa di bawah Perdana Menteri Hun Manet, putra mantan Perdana Menteri Hun Sen yang pernah berkuasa hampir empat dekade. Pada 2022, Ly diangkat sebagai penasihat pribadi Hun Sen.

Washington mengungkapkan bahwa dari tahun 2022-2024, hotel-hotel yang terlibat tersebut mencantumkan lowongan kerja palsu, guna memikat korban. Para pelamar dirampas paspornya dan dipaksa melakukan penipuan. Mereka yang meminta pertolongan melaporkan dipukuli dan disetrum. Disebutkan, para korban sepertinya dipaksa bekerja 15 jam sehari dan beberapa diantaranya menjadi korban perdagangan seks.

Menanggapi sanksi AS tersebut, Kementerian Luar Negeri Kamboja menyatakan penyesalan mendalam atas keputusan tersebut. Dikatakan, sanksi sepihak tersebut merusak rasa hormat terhadap hukum internasional dan norma dasar hubungan antarnegara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja dan negara-negara lain di Asia Tenggara telah muncul sebagai pusat industri kriminal bernilai miliaran dolar yang menyasar korban di seluruh dunia dengan skema penipuan kripto dan skema lainnya. Tindakan kriminal itu kerap beroperasi dari kompleks yang dibentengi yang dijalankan oleh sindikat China dan dikelola oleh para pekerja yang diperdagangkan.

Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM memperkirakan bahwa sebanyak 100 ribu orang di Kamboja telah dipaksa untuk ikut serta dalam operasi penipuan, NHK News melaporkan.