AS-Israel Serang Iran, Negara Kawasan Teluk Ketar-ketir

Iran berulang kali menegaskan bahwa instalasi militer AS di kawasan merupakan sasaran balasan yang sah. Serangan ke Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar pada Juni 2025 menjadi contoh konkret, meski tak menimbulkan korban jiwa.

Insiden tersebut tetap meninggalkan dampak psikologis bagi para pemimpin Teluk. Ali Shamkhani selaku penasihat dekat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei sebelumnya memperingatkan bahwa respons Iran dalam konflik kali ini akan jauh lebih keras dibandingkan serangan simbolis sebelumnya.

Pangkalan di Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Bahrain kini menghadapi ancaman rudal serta drone Iran jika perang berlangsung berkepanjangan. Para pemimpin Teluk pun mencemaskan kemungkinan wilayah mereka berubah menjadi arena tempur utama konflik AS-Iran.

Dilansir dari Wion News, sebagian pemimpin Arab justru diliputi kecemasan apabila pemerintahan Iran runtuh atau melemah drastis. Mereka menilai situasi tersebut dapat memunculkan instabilitas yang lebih parah dari keadaan sekarang.

Runtuhnya struktur negara Iran berpotensi memantik perang saudara berskala luas, kemunculan kelompok bersenjata radikal, lahirnya milisi baru, serta penyebaran gejolak ke seluruh Timur Tengah. Dampaknya diperkirakan melampaui konflik yang terjadi di Irak, Suriah, maupun Yaman.

Di Irak yang mayoritas penduduknya Syiah, kekuatan politik utama dalam Kerangka Koordinasi Syiah memandang perang AS-Iran di wilayah mereka sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan yang masih rapuh. Kelompok itu meyakini penggulingan rezim Iran tak akan menghasilkan perdamaian, melainkan membuka ruang ketidakstabilan besar dan kekosongan kekuasaan berbahaya.

Apabila kekuatan dan pengaruh Iran di Timur Tengah terkikis tajam akibat perang, Israel berpotensi tampil sebagai satu-satunya kekuatan dominan tanpa penyeimbang berarti. Sejumlah pemimpin kawasan kini menilai ancaman terbesar bukan lagi berasal dari Iran. Mereka justru memusatkan perhatian pada kemungkinan Israel yang ekspansif dan agresif, ditambah risiko kekacauan bila Iran runtuh.

Bader al-Saif selaku dosen sejarah di Universitas Kuwait menyampaikan kepada New York Times bahwa langkah militer terhadap Iran dinilai tak sejalan dengan kepentingan negara-negara Teluk.

“Pemboman Iran bertentangan dengan perhitungan dan kepentingan Negara-negara Teluk Arab. Menetralkan rezim saat ini, baik melalui perubahan rezim maupun rekonfigurasi kepemimpinan internal, berpotensi berubah menjadi hegemoni Israel yang tak tertandingi, yang tidak akan menguntungkan Negara-negara Teluk,” katanya.

Analis regional, Galip Dalay, juga menulis di Chatham House bahwa persepsi ancaman di Timur Tengah kini telah bergeser.

“Bagi para pemimpin Timur Tengah, ancaman telah berubah: risiko terbesar sekarang adalah Israel yang ekspansif dan agresif, serta kekacauan dari negara Iran yang berpotensi runtuh,” tulisnya, dikutip dari dikutip dari Responsible Statecraft.

Konflik ini berisiko mengacaukan arus pelayaran di Selat Hormuz yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Walau Iran kecil kemungkinan menutup total jalur itu karena akan merugikan ekspor minyaknya sendiri ke China, Angkatan Laut Pengawal Revolusi Islam (IRGC Navy) disebut menyiapkan skema penutupan selektif.

Strateginya adalah menyerang kapal tanker yang berafiliasi dengan Barat, serupa pendekatan Houthi di Laut Merah. Situasi tersebut dapat mendorong lonjakan premi asuransi, kenaikan harga minyak global, serta peningkatan inflasi dunia.

Kondisi itu turut mengancam janji ekonomi Presiden AS Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu. Di saat bersamaan, ketegangan perang memicu keluarnya investor, penarikan aset perusahaan, dan hengkangnya tenaga kerja terampil dari negara Teluk yang tengah berupaya mendiversifikasi ekonomi.

Selain itu, potensi krisis pengungsi menjadi perhatian karena pelabuhan Bandar Abbas di Iran berjarak singkat perjalanan laut menuju Dubai. Ribuan orang diperkirakan bisa menyeberang ke UEA apabila ekonomi Iran runtuh atau negara tersebut kolaps.

Serangan AS dinilai berpotensi mendorong Iran meninggalkan doktrin resminya yang membatasi penggunaan nuklir untuk kepentingan sipil. Perubahan arah itu dapat membuat Teheran memilih mengembangkan senjata nuklir, hasil yang bertolak belakang dengan tujuan serangan.

Tanpa pendudukan penuh oleh AS dan Israel yang dinilai tak realistis, Iran tetap memiliki kapasitas teknis untuk mempercepat pembuatan bom jika ada keputusan politik, terutama bila Khamenei tak lagi mampu memimpin. Keadaan tersebut menempatkan negara Teluk, khususnya Arab Saudi dan UEA, pada posisi sulit menghadapi Iran yang penuh dendam dan berpotensi memiliki senjata nuklir.

Pada akhirnya, Arab Saudi dan UEA bisa terdorong mengejar kemampuan nuklir sendiri. Langkah itu berisiko memicu perlombaan senjata nuklir yang sangat berbahaya di kawasan.

Karena berbagai pertimbangan tersebut, Arab Saudi, Qatar, Oman, UEA, serta sejumlah negara lain berupaya mengintensifkan diplomasi untuk menghentikan atau membatasi perang. Mereka menolak membuka akses wilayah udara bagi serangan terhadap Iran dan terus mendesak Washington agar memprioritaskan jalur diplomasi jangka panjang dibandingkan aksi militer.