Kesepakatan pemulangan kembali kekayaan Nigeria yang dijarah oleh mantan pemimpinnya ditanda tangani di ibu kota Abuja. Pihak Nigeria diwakili oleh Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Abubakar Malami.
Menurut media Nigeria The Guardian, itu merupakan produk kesepakatan dari serangkaian negosiasi dengan Departemen Kehakiman AS dan Badan Kejahatan Nasional Inggris. Abubakar Malami mengatakan bahwa Presiden Muhammadu Buhari telah memberikan persetujuan bahwa uang diktator akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
"Mandat presiden ke kantor saya adalah untuk memastikan bahwa semua pemulihan internasional diinvestasikan secara transparan dan dipantau oleh organisasi masyarakat sipil untuk bersaing dalam ketiga proyek ini (pembangunan jalan) dalam waktu yang disepakati," kata Malami.
Sani Abacha memerintah Nigeria setelah melakukan kudeta militer. Dia dan kroninya melakukan korupsi besar dan mencuci uang tersebut di banyak negara, termasuk di AS dan Eropa.
"Sebagai pengakuan atas peran korupsi dalam merusak demokrasi, AS menganggap perang melawan korupsi sebagai kepentingan keamanan nasional inti. Untuk itu, Presiden Biden sangat mendukung strategi AS melawan korupsi pada Desember lalu," kata Dubes AS untuk Nigeria.