Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), pada Senin (24/7/2023), mengumumkan sanksi terhadap Kamboja atas pemilu yang tidak adil dan tidak bebas. Pemerintah Kamboja menilai langkah ini sebagai tindakan represif AS kepada negaranya.
Sebelumnya, Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen dinyatakan menang atas Pemilu 2023. Partai tersebut mendapatkan 120 dari 125 kursi yang tersedia di parlemen.
Hun Sen, yang telah berkuasa selama 38 tahun, disebut ingin menyerahkan jabatan perdana menteri kepada anak sulungnya Hun Manet yang berusia 45 tahun.
Hun Manet merupakan kepala pasukan tentara nasional Kamboja dan baru saja memenangkan kursi parlemen pertamanya pada Minggu (23/7/2023).
Departemen Luar Negeri AS telah mengambil langkah untuk memberlakukan pembatasan visa pada individu yang merusak demokrasi dan menghentikan bantuan luar negeri. Washington menyebut bahwa pemilihan umum di Kamboja jauh dari kata adil.
“Otoritas Kamboja terlibat dalam pola ancaman dan pelecehan terhadap oposisi politik, media, dan masyarakat sipil yang merusak semangat konstitusi negara dan kewajiban internasional Kamboja,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller, dilansir Khmer Times.
AS meminta otoritas Kamboja untuk memulihkan demokrasi multi-partai yang sejati dan mengakhiri persidangan yang bermotivasi politik. Sebelumnya, banyak oposisi yang ditangkap dengan alasan tidak masuk akal.
Bahkan, beberapa partai lainnya dihambat untuk mengikuti Pemilu 2023. Hal ini menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi sebagian masyarakat Kamboja.
Dilansir Associated Press, kandidat kuat PM Kamboja selanjutnya, Hun Manet, mengatakan bahwa hasil pemilu adalah cerminan keinginan rakyat.
Dia berterima kasih kepada warga Kamboja atas kepercayaan mereka pada partainya, dan berjanji bahwa partai tersebut akan terus melayani rakyat Kamboja dengan lebih baik baik.
AS, Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya menolak mengirim pengamat pemilu. Mereka mengatakan pemilu Kamboja tidak memenuhi persyaratan untuk dianggap bebas dan adil.
Di sisi lain, Rusia dan China tetap mengirim perwakilan mereka sebagai pengamat.
Michael Greenwald, juru bicara Kedutaan Besar AS di Phnom Penh, mengatakan pembatasan visa akan dikenakan pada mereka yang mengamcam oposisi.
Di bawah kepemimpinan Hun Sen, Kamboja menjadi negara Asia Tenggara dengan hubungan paling dekat dengan Beijing. Kementerian Luar Negeri China mengaku tidak khawatir tentang cara pemilihan yang dilakukan Kamboja.
"Sebagai tetangga dan teman yang baik, kami dengan hangat mengucapkan selamat kepada Kamboja atas keberhasilan penyelenggaraan pemilihan nasional ke-7," kata juru bicara Mao Ning kepada wartawan.
“Kami percaya bahwa Kamboja akan mencapai prestasi yang lebih besar dalam pembangunan nasional di masa depan, membawa lebih banyak manfaat bagi rakyatnya," tambah Mao, dilansir Associated Press.