Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik di Sudan pada Kamis (2/6/2023). Itu merupakan hukuman perdana dari Washington menanggapi perang saudara di negara tersebut.
Sanksi diberlakukan terhadap dua perusahaan yang terafiliasi dengan militer Sudan. Begitu pula kepada dua perusahaan lainnya yang terkoneksi dengan paramiliter Rapid Support Forces (RSF).
Melansir Al Jazeera, Gedung Putih juga memberlakukan pembatasan visa bagi individu yang terlibat konflik. Namun, pihaknya tidak merinci nama-nama yang dimaksud.
“Meskipun ada kesepakatan gencatan senjata, kekerasan yang tidak masuk akal terus berlanjut di seluruh negeri, menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan, dan melukai mereka yang paling membutuhkannya,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan.
“Cakupan dan skala pertumpahan darah di Khartoum dan Darfur, khususnya, mengerikan,” sambung dia.
Untuk diketahui, perang antara Militer Sudan dan RSF pecah pada 15 April. Konflik tersebut menyebabkan ratusan orang tewas dan menelantarkan lebih dari 1,3 juta warga.
Sanksi tersebut dijatuhkan kepada dua perusahaan yang dipimpin ketua RSF Mohammed Hamdan Dagalo, di mana berbasis di Uni Emirat Arab dan Ibu Kota Sudan, Khartoum. Sementara dari pihak militer, hukuman diberikan kepada dua perusahaan industri pertahanan yang dikepalai Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.
“Melalui sanksi, kami memotong aliran keuangan utama ke RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan, merampas sumber daya yang mereka butuhkan untuk membayar tentara, mempersenjatai kembali, memasok, dan berperang di Sudan,” kata Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, mengutip Associated Press.
“AS berdiri di pihak warga sipil melawan mereka yang melanggengkan kekerasan terhadap rakyat Sudan,” sambung dia.
Washington sedari awal mengancam sanksi jika konflik RSF-militer Sudan berlanjut. Adapun sanksi pada Kamis dijatuhkan setelah AS dan Arab Saudi berusaha melakukan mediasi dalam beberapa pekan terakhir. Meski kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata, warga Sudan mengatakan masih mendengar suara tembakan.
Pada Rabu, militer Sudan menangguhkan partisipasinya dalam negosiasi perpanjang gencatan senjata di Jeddah. Pihaknya pun menyalahkan RSF karena sering melanggar kesepakatan sebelumnya, dikutip dari Reuters.
“Kegagalan Angkatan Bersenjata Sudan dan RSF untuk mematuhi gencatan senjata semakin memperdalam kekhawatiran kami bahwa rakyat Sudan akan sekali lagi menghadapi konflik yang berkepanjangan dan penderitaan yang meluas di tangan pasukan keamanan,” kata Sullivan.
Selain AS, beberapa kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) juga menegur kedua pihak soal bencana kemanusiaan jika eskalasi konflik di Sudan berlanjut.
AS mengatakan, tujuan utama keterlibatanya pada konflik adalah mengurangi kekerasan di Sudan. Kemudian, pihaknya akan berusaha mengakhiri pertempuran secara permanen dan membentuk kembali pemerintahan sipil di negara tersebut.
Meski hubungan AS-Sudan pernah memanas, kondisi itu mereda pascakudeta Presiden Omar al-Bashir oleh militer Sudan pada 2019.
Washington-Khartoum pun kembali memulihkan hubungan diplomatik pada pertengahan 2020. Beberapa bulan kemudian, Sudan juga sepakat normalisasi dengan Israel. AS pun menghapus Sudan dari daftar negara yang sponsori terorisme.