AS Jatuhkan Sanksi pada Pejabat Georgia terkait UU Antiagen Asing

08 Jun 2024, 19:03 WIB

Bendera Amerika Serikat. (unsplash.com/Robert Linder)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap puluhan pejabat Georgia pada Kamis (6/6/2024). Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas pengesahan undang-undang (UU) antiagen asing yang kontroversial. Kritikus menilai UU ini akan membatasi kebebasan media dan mengancam prospek Georgia untuk menjadi bagian dari Uni Eropa.

Melansir dari Associated Press, UU ini mewajibkan media, LSM, dan organisasi nirlaba untuk mendaftarkan diri sebagai "agen kepentingan asing" jika mereka menerima lebih dari 20 persen pendanaan dari luar negeri. Aturan ini telah memicu gelombang protes yang berlangsung selama berminggu-minggu di Georgia.

1. AS jatuhkan sanksi larangan perjalanan

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan bahwa sanksi diberikan dalam bentuk larangan perjalanan ke wilayah AS. Sanksi ini menyasar berbagai pihak yang terlibat atau dianggap mendukung UU bermasalah tersebut.

Mereka yang terdampak mencakup para pejabat pemerintah, anggota partai berkuasa Georgian Dream, aparat penegak hukum, anggota parlemen, hingga warga sipil biasa dan keluarga mereka. Miller tidak merinci nama-nama spesifik dengan alasan kerahasiaan visa. Namun, ia menyebut sekitar dua hingga tiga lusin individu terkena sanksi ini atas dasar aktivitas yang dinilai anti-demokrasi.

Sementara, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, sebelumnya telah memberi peringatan tentang sanksi segera setelah parlemen Georgia menyetujui RUU ini pertama kali pada bulan lalu. Blinken juga menyatakan AS tengah mengkaji ulang seluruh bantuannya ke Georgia yang totalnya mencapai Rp6,3 triliun dalam beberapa tahun belakangan.

2. Perdebatan terkait UU antiagen asing

Di balik kontroversi ini, terdapat pandangan yang bertolak belakang antara pemerintah Georgia dengan para pengkritik UU.

Dilansir dari Civil Georgia, penandatanganan UU menjadi resmi dilakukan Ketua Parlemen Shalva Papuashvili pada Senin, menyusul pembatalan veto Presiden Salome Zourabichvili oleh parlemen.

Pemerintah berargumen UU dibutuhkan untuk melindungi stabilitas negara dari campur tangan asing yang berbahaya. Namun, jurnalis dan aktivis meyakini motivasi sebenarnya adalah membungkam suara kritis. Pemerintah dinilai berusaha membatasi ruang perdebatan menjelang pemilihan parlemen pada Oktober mendatang.

Bagi penentangnya, UU ini dijuluki "UU ala Rusia" karena menyerupai langkah-langkah Kremlin dalam menindak media, LSM, dan aktivis independen. Mereka mencurigai adanya dorongan dari Moskow di balik UU ini untuk menghambat langkah Georgia mendekat ke Barat.

3. Desakan AS untuk Georgia kembali ke jalur demokrasi

Menanggapi situasi ini, AS menegaskan langkah Georgia berisiko menggagalkan prospek mereka menjadi bagian dari keluarga negara-negara Eropa. UU tersebut dinilai bertentangan dengan Konstitusi Georgia dan keinginan rakyatnya sendiri.

AS mendesak para pemimpin Georgia untuk mempertimbangkan kembali tindakan ini dan mengambil langkah nyata guna mewujudkan aspirasi demokratis.

Pemerintahan Joe Biden memandang sanksi yang dijatuhkan sebagai langkah awal. Mereka menyatakan kesiapan untuk mengambil tindakan tambahan jika Georgia tidak mengubah arah.

"Kebijakan kami akan bergantung pada kebijakan yang diambil Georgia," kata Miller.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.